Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua harapkan ada format baru dalam penyaluran DAK

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan ada  format baru dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2019. Hal itu dinilai penting guna memaksimalkan penyaluran yang selama ini masih mengalami hambatan.

Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengatakan 2018, beban fisik Pemprov Papua dan beberapa kabupaten cukup besar. Ini disebabkan penyerapan dana DAK fisik mencapai 90 persen atau hanya terserap Rp4,40 Triliun dari alokasi Pagu Rp4,89 Triliun.

“Untuk itu, saya harapkan dengan rapat bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua, dapat memecahkan seluruh persoalan. Kalau bisa, kita sepekati format penyaluran dana DAK dan dana desa,” kata Auri di sela-sela rapat koordinasi penyaluran DAK fisik dan dana desa Papua tahun anggaran 2019, di Jayapura, Kamis (14/2/2019).

Soal beberapa kontrak yang gagal, ia mengaku, sebenarnya bukan karena ketidaksiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, pemberian dana DAK dan dana desa secara bertahap. Jika tahap awal selesai maka tahap berikutnya akan disalurkan.

“Kami harap ada satu solusi yang di sepakati bersama terkait ini, sebab dana DAK Pemprov Papua tahun 2018 menjadi beban APBD 2019 maupun kabupaten/kota,” ucapnya.

Loading...
;

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta mengatakan secara umum realisasi penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2018 lebih baik dari tahun sebelumnya, namun belum optimal khususnya fisik, yang mana pelaksanaannya sebesar Rp4.40 Triliun atau 90.0 persen dari alokasi pagu Rp 4,89 Triliun.

Beberapa permasalahan dalam penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2018 antara lain, progress kegiatan fisik di beberapa Pemda mengalami keterlambatan, sehingga dokumen sebagai dasar penyaluran tidak dapat disipakan tepat waktu.

Di samping itu, adanya keterlambatan dana desa dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput, sehingga mengakibatkan desa lain dalam kabupaten terkait mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana desa tahap berikutnya.

“Adanya keterlambatan dalam meng-upload beberapa kontrak kegiatan dan dokumen persyaratan lainnya pada aplikasi omspan, yang terjadi karena kurangnya check and balance antara SKPD dengan BPKAD, adanya kendala teknis di Pemda seperti keterlambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa, dan sebagainya juga termasuk,” kata Agung.

Melihat permasalahan itu, dirinya meminta komitmen bersama untuk mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan persyaratan penyaluran yang telah ditetapkan. “Dengan demikian diharapkan penyaluran DAK fisik maupun dana desa 2019 dapat berjalan dengan lebih baik, efektif dan optimal,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top