Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua kesulitan benahi aset limpahan kabupaten/kota

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua mengaku masih kesulitan membenahi aset yang terkait pelimpahan sejumlah kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Papua. Sejumlah sejumlah kewenangan yang dialihkan kepada Pemprov Papua itu meliputi urusan pengelolaan SMA/SMK, pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral atau ESMD, dan pengelolaan urusan kehutanan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis (31/10/2019). Dosinaen menyatakan pelimpahan kewenangan ketiga urusan itu membuat Pemprov Papua harus mengambil alih Personil, Pendanaan, Prasarana dan dokumen (P3D) yang terkait pengelolaan pendidikan SMA/SMK, urusan ESDM, dan urusan kehutanan.

Dosinaen mengatakan saat ini Pemprov Papua telah menarik personil Aparatur Sipil Negara (ASN) pendidikan SMA/SMK, ESDM, dan kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, Pemprov Papua belum tuntas menarik aset terkait pengelolaan pendidikan SMA/SMK, ESDM, dan kehutanan.

Menurutnya, penarikan aset itu terkendala buruknya pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota di Papua. “Kami kesulitan mendata [aset] itu, karena banyak aset dari kabupaten dan kota tidak dilengkapi dokumen yang valid,” kata Hery usai menghadiri pelantikan 55 Anggota DPR Papua, di Jayapura, Kamis.

Loading...
;

Meskipun kesulitan, Dosinaen menegaskan pembenahan aset tetap menjadi prioritas Pemprov Papua. Pembenahan aset akan dijalankan dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Bumi Cenderawasih.

Dosinaen menyatakan ia telah memerintahkan asisten bidang umum, kepala keuangan, dan inspektur Papua untuk mendampingi Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM kabupaten/kota mengecek semua aset-aset yang ada.

“Saya harap ini bisa menjadi catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi, kota dan kabupaten terkait aset yang tidak didukung dokumen. [Semua aset] harus didukung dengan dokumen yang jelas,” katanya Hery dengan tegas.

Sebelumnya, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi program rencana aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Papua. Evaluasi itu menyimpulkan pencegahan korupsi di Papua harus difokuskan kepada pembenahan dan penertiban aset daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Gubernur bersama Sekretaris Daerah dan para kepala organisasi perangkat daerah telah berkomitmen akan memperbaiki tata kelola aset daerah. Untuk itu, kami tunggu realisasi penyelesaian. KPK tetap berdiri dibelakang untuk mengkoordinir dan memastikan keberadaan tim ini efektif,” kata Maruli Tua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top