Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua minta masyarakat manfaatkan aplikasi e-lapor

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen (ketiga dari kiri) didampingi kepala Dinas Kominfo Papua Kansiana Salle (paling kiri) dan jajaran Komisi Informasi Papua bersama-sama membuka diskusi keterbukaan informasi publik dengan memukul tifa – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua meminta masyarakat memanfaatkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat lapor.papua.go.id atau e-Lapor. Peran masyarakat menggunakan aplikasi pengaduan e-Lapor dibutuhkan dalam rangka memantau proyek dan program pemerintah yang sedang berjalan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen, mengatakan layanan e-Lapor merupakan aplikasi pengaduan yang efektif dan bisa memberikan penyelesaian atas berbagai keluhan masyarakat. Layanan itu sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.

“Pengawasan dan pelayanan publik melalui pengaduan [e-Lapor] diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan mengurangi potensi konflik kepentingan [aparatur sipil negara. Pengawasan oleh publik] akan membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat,” kata Dosinaen dalam diskusi keterbukaan informasi publik dan akselerasi pembangunan di Papua yang berlangsung di Jayapura, Kamis (18/7/2019).

Agar keterbukaan informasi publik atau KIP terlaksana dengan baik, Hery mengimbau para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan pemerintah kabupaten/kota menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Transparansi penyelenggaraan Negara di era saat ini adalah keniscayaan. Apalagi, pelaksanaan transparansi sudah menjadi amanah Konstitusi UUD 1945 dan salah satu Hak Asasi Manusia,” kata Dosinaen.

Loading...
;

Sejak UU KIP berlaku pada 2010, Pemprov Papua sudah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan UU itu. Diantaranya, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov Papua.

“Kami juga sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Papua pada 2014. Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota di Papua membentuk PPID Utama dan PPID pembantu di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Semuanya itu kami lakukan demi percepatan pembangunan di Tanah Papua, guna mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” katanya.

Ditempat yang sama. Ketua Komisi Informasi Papua, Andriani Salman Wally mengatakan pihaknya berharap pemerintah kabupaten/kota dapat melihat bagaimana akselerasi pembangunan yang tercipta jika pemerintah kabupaten/kota membentuk PPID. “PPID merupakan ujung tombak dari pada amanat UU KIP, bertugas memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat,” kata Andriani Wally.

Ia menambahkan, hingga kini PPID Pemprov Papua mendapat nilai cukup dalam hal keterbukaan informasi publik. Seluruh pemerintahan yang ada di Papua harus berupaya meningkatkan transparansi di Papua.

Wally juga berharap masyarakat di Papua akan mempergunakan kebebasan informasi publik itu dengan sebaik-baiknya. “Kepada masyarakat sebagai pengguna Informasi Publik, kami harap bisa menggunakan haknya dengan baik dan benar, sehingga proyek dan program pembangunan Pemprov Papua maupun pemerintah kabupaten/kota bisa terawasi,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top