Pemprov Papua minta sub kontraktor luar Papua miliki NPWPD

Pemprov Papua minta sub kontraktor luar Papua miliki NPWPD

Ilustrasi pajak – pixabay.com

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua menyarankan setiap sub kontraktor, khususnya yang beroperasi di PT. Freeport Indonesia tidak hanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi juga mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan banyak sub kontraktor yang bekerja di Freeport yang tidak memiliki NPWPD, sehingga ketika membayar pajak seluruhnya masuk ke daerah asalnya.

“Kami usulkan agar mereka mengurus itu, agar ketika membayar pajak masuk ke Papua bukan ke daerah asal mereka,” kata Rindwan, di Jayapura kemarin.

Menurut ia, hal ini sudah disampaikan sejak masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah lima tahun lalu, hanya saja sampai hari ini tidak berjalan baik.

“Terkait ini saya sudah sampaikan ke teman-teman pratama, tetapi tidak berjalan. Padahal hal ini menjadi penting agar pemerintah provinsi Papua tahu berapa potensi yang harus diperoleh,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Gerson Jitmau mengatakan terkait pajak, jika diperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan mengikuti peraturan yang ada di daerah. Misalnya soal pajak alat berat, kendaraan dan lainnya.

“Untuk pajak kalau bisa ikut peraturan daerah, karena jika ikut peraturan yang ada sangat merugikan pemerintah daerah,” kata Jitmau.

Ia menilai meskipun saat ini pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak sudah lock, tapi kami dengan DPR Papua belum bisa lakukan itu, karena mereka (pusat) memaksa provinsi Papua menurunkan nilai pajak yang rendah.

“Untuk itu, kami tetap pada Perda kami, karena di daerah perdalah yang lebih tinggi. Jika dipaksanakan akan terbentur dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, Vincensius Sukamto mengatakan terkait ini memang perlu pendataan lagi, sehingga komunikasi intensif harus dibangun sehingga peningkatan daerah bisa lebih ditingkatkan.

“Mungkin para wajib pajak sudah memiliki NPWP namun belum memiliki NPWP Daerah atau sebaliknya, dengan demikian perlu adanya komunikasi yang lebih intens,” kata Vincensius. (*)

Editor: Syam Terrajana

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)