Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua segera bentuk panitia seleksi komisi informasi

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen – Jubi/dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan segera membentuk panitia seleksi untuk merekrut komisioner Komisi Informasi Papua. Pemerintah Provinsi Papua juga akan berkonsultasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk menentukan kriteria dalam menyeleksi para calon komisioner Komisi Informasi Papua atau KIP.

Hal itu dinyatakan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Papua, Sabtu (20/7/2019). “Soal itu nanti panitia seleksi yang menjalankan. Yang jelas, akan ada seleksi dengan kriteria yang nantinya disepakati bersama,” kata Hery Dosinaen.

Saat ditanya soal apakah pelaksanaan tugas KIP tidak akan tumpang tindih dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di setiap organisasi perangkat daerah di Papua, Dosinaen menjelaskan PPID dan KIP memiliki kewenangan yang berbeda. KIP adalah komisi yang berwewenang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, termasuk dalam hal permohonan informasi warga ditolak atau tidak direspon oleh PPID.

“Artinya jika masyararakat [sebagai pemohon informasi publik] tidak mendapat pelayanan informasi dari [PPID], hal itu bisa dilaporkan ke Komisi Informasi Papua. Untuk itu, pemilihan [komisioner KIP] akan dilakukan secara transparan,” ujarnya.

Loading...
;

Victor Mambor, pemegang sertifikat ahli pers Dewan Pers, mengatakan calon komisioner KIP sebaiknya memiliki kemampuan mediasi, karena komisi itu bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

“Selain menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, anggota KIP juga berfungsi menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi,” katanya.

Disamping itu, Mambor menekankan pentingnya memilih panitia seleksi yang independen, bebas dari kepentingan pihak manapun. Panitia seleksi yang independen diharapkan akan mampu memilih komisioner KIP yang independen, sehingga setiap putusan KIP dalam menyelesaikan sengketa informasi publik akan berpihak pada kepentingan publik.

“Contohnya, [jangan sampai terulang] kasus Jaringan Advokasi Tambang yang malah dimasukkan dalam daftar hitam pemohon informasi, karena dianggap mengajukan permohonan informasi dalam jumlah yang sangat banyak, hingga bersengketa dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Mambor. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top