Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov siapkan anggaran untuk membayar pesangon karyawan PT PRP

Foto ilustrasi,kondisi kantor PT Percetakan Rakyat Papua yang sudah tidak terurus baik. – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk membayar pesangon dan pengganti tunggakan upah mantan karyawan PT Percetakan Rakyat Papua atau PRP. Pembayaran itu akan dilakukan agar bangunan gedung PT PRP dilepaskan dari status sita jaminan, sehingga dapat digunakan sebagai kantor Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pemerintah Provinsi Papua selaku pemegang saham PT PRP akan menjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura yang menghukum PT PRP membayar uang pesangon dan pengganti tunggakan upah para mantan karyawannya. “Kami akan selesaikan pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan, [senilai] Rp1 miliar lebih,” kata Enembe di Jayapura, Kamis (1/8/2019).

Pembayaran pesangon dan tunggakan pengganti upah itu akan melepaskan status sita jaminan bangunan gedung PT PRP yang terletak di Jalan Percetakan, Kota Jayapura. Gedung itu akan dijadikan Kantor Panitia Besar (PB) PON XX Papua. “Kami akan serahkan gedung ini untuk dipakai PB PON. [Saat ini, gedung yang dipakai PB PON XX Papua statusnya sewa,” kata Enembe.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura menetapkan eksekusi sita jaminan atas gedung PT PRP di Jalan Percetakan, Kota Jayapura. Eksekusi sita jaminan itu menyusul putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor  10/Pdt.Sus/PHI/2017/PNJAP tertanggal 21 Februari 2018, yang menghukum PT PRP membayar pesangon dan 19 bulan tunggakan pengganti upah sepuluh mantan karyawannya.

Loading...
;

Kesepuluh mantan karyawan PT PRP yang memenangi sengketa hubungan industrial dengan PT PRP itu adalah Nelce Mayasari Wanma, Elisa D. Regoy, Putri Anitasentri, Ahmad Ariyanto, Haris Adrdiansyah, Sugianto, Luis Loiker Worembai, Samson Pahabol, Yohana Diana Dimara, dan Abdul Salam. Juru Sita Pengadilan Negeri Jayapura, Frederik Padalingan menyatakan eksekusi sita jaminan dilakukan menyusul permohonan eksekusi sepuluh mantan karyawan PT PRP pada 2 April 2019 lalu.

“Dalam permohonan eksekusi itu, pemohon eksekusi telah menyampaikan objek milik termohon eksekusi antara lain berupa, 1 unit alat cetak heidelberg SM 102-2P, 1 unit mesin cetak heidelberg  SM 102-P, dan 1 unit mesin cetak heidelberg SM 52-4P,” kata Padalingan.

Meskipun telah menyita aset milik PT PRP, Padalingan menyatakan masih ada proses yang harus dilalui sebelum aset yang disita itu dilelang untuk membayar pesangon dan tunggakan pengganti upah sepuluh mantan karyawan PT PRP. Jika putusan PHI itu dijalankan sendiri oleh PT PRP, maka gedung PT PRP tidak perlu dilelang. “Untuk proses ini kami belum bisa pastikan kapan [lelang] akan dilakukan, karena semua ada proses yang akan dilalui,” ujarnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top