Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemuda Kabupaten Puncak : Provinsi baru ambisi individu

Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak Papua Des Murib Ketika memberikan keterangan Pers – (Jubi/Hengky Yeimo)

“Masyarakat sudah memahami, dampak dari pemekaran kabupaten telah membawa banyak masalah sosial, peremapasan tanah adat, pembangunan tidak kontekstual, penembakan dan sebagainya,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, Des Murib, menuding upaya sejumlah kepala daerah di wilayah Pegunungan Tengah yang mengusulkan pemekaran provinsi baru hanya demi kepentingan dan ambisi pribadi.

“Masyarakat sudah memahami, dampak dari pemekaran kabupaten telah membawa banyak masalah sosial, peremapasan tanah adat, pembangunan tidak kontekstual, penembakan dan sebagainya,” kata Des Murib, kepada Jubi, Rabu (6/11/2019).

Berita terkait: Bupati Wilayah Meepago perjuangkan pemekaran Provinsi Papua tengah

Pengusung pemekaran Provinsi Papua rata-rata Bupati dua periode

Sebelum pemekaran, selesaikan masalah batas wilayah

Loading...
;

Murib mengatakan, bupati yang meminta pemekaran sudah menjabat selama 2 periode. Naun kinerja mereka untuk masyarakat masih dipertanyakan. “Intinya bahwa upaya mereka impikan itu tidak sejalan dengan apa yang di impikan oleh masyarakat di pegunungan tengah,” kata Murib menambahkan.

Murib menilai kepala daerah di Pegunungan Tengah atau wilayah adat Meepago itu gagal dalam menyejahterahkan masyarkat.  Sedangkan usulan pemekaran sebagai kekhawatiran mereka yang akan selesai menjabat sebagai kepala dan tidak ada pangung.

“Sebagai pemuda saya menolak tegas rencana pembentukan Daerah Otonom Baru karena tidak sesuai dengan apirasi masyarakat kecil,” kata Murib menjelaskan.

Ia mengatakan masyarakat Pegunungan Tengah saat ini menanti peran kepala daerah bisa hadir mensejahterhakan mereka, bukan pemekaran.

Aktivis pemuda pegunungan tengah Margion Apyaka, juga berpendapat kehadiran Provinsi Papua tengah justru akan menambah penderitaan masyarakat dan peekaran papua tengah bukan murni aspirasi masyarakata adat Papua.

“Selama otsus bergulir apa yang didapatkan oleh masyarkat. Mereka hanya berjualan dilantai, mereka tidak punya ruko, sebenarnya pemekaran untuk siapa,” katanya.

Apyaka Mengatakan pemerintah pusat tidak usah campur tangan urusan Papua. Karena aspirasi pemekran bukan aspirasi orang Papua.

“Apalagi aspirasi itu berdasarkan pemetaan itelijen bebari itu demi perlancar operasi militer di Tanah Papua, bukan sutuhya untuk pembangunan,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top