Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penahanan di Timika kian tunjukkan adanya diskriminasi terhadap orang Papua

Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Yogyakarta, Jubi – Penangkapan dan penahanan terhadap 13 aktivis Komite Nasional Papua Barat, berikut proses hukum terhadap 34 warga lainnya, dinilai semakin menunjukkan diskriminasi penegakan hukum terhadap orang Papua. Hal itu dinyatakan Koordinator Kontras Yati Andriyani dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid menanggapi proses hukum terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat amuk massa di Timika pada Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Rabu, mengatakan jajarannya menahan 13 orang yang diduga merupakan aktivis dan simpatisan KNPB. Agung juga menyatakan pihaknya menyidik 34 warga yang diduga terkait amuk massa .

Yati Andriyani menyatakan penangkapan dan penahanan 13 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta proses hukum yang dijalankan Kepolisian Resor Mimika terhadap 34 warga Timika itu bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memakai pendekatan kemanusiaan untuk memulihkan situasi Papua. Yati bahkan melihat, pemidanaan yang dijalankan polisi di Mimika itu menegaskan praktik diskriminisi aparat penegak hukum terhadap orang Papua.

“Sampai saat ini, polisi tidak melakukan proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme yang terjadi dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus lalu. Padahal, peristiwa itu adalah akar persoalan yang menyebakan kemarahan banyak orang Papua, dan menyebabkan beberapa amuk massa,” kata Yati saat dihubungi di Jakarta pada Kamis (22/8/2019).

Loading...
;

Yati menyatakan, polisi seharusnya memakai tidak menggunakan pendekatan pemidanaan terhadap berbagai ekspresi kekecewaan orang Papua itu, dengan menimbang rasa keadilan dan identitas kemanusiaan orang Papua yang terluka karena persekusi dan rasisme di Surabaya dan Malang. Sebaliknya, polisi harus menggunakan pendekatan pemidanaan terhadap para pelaku persekusi dan rasisme.

“Yang terjadi, terbolak-balik. Polisi justru tidak mau memakai pendekatan hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya, dan menyebut pengepungan itu sebagai reaksi. Akan tetapi, dalam kasus unjukrasa dan amuk massa di Timika, polisi justru mau menggunakan pendekatan hukum untuk memidanakan orang Papua, dan tidak mau melihat konteks bahwa unjukrasa dan amuk massa itu merupakan reaksi dari peristiwa di Surabaya dan Malang,” kata Yati.

Yati menegaskan, proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya dan Malang merupakan ukuran seberapa serius penegak hukum dan Negara dalam memenuhi rasa keadilan orang Papua. “Sepanjang polisi belum menjalankan proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme itu, seharusnya polisi juga mengesampingkan dahulu proses hukum terhadap mereka yang dianggap terlibat amuk massa di Timika. Jika tidak, rasa keadilan orang Papua akan semakin terluka,” kata Yati.

Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid juga mengkritik keras langkah polisi menahan 13 orang aktivis KNPB dan menjalankan proses hukum terhadap 34 warga Timika lainnya. Usman mengingatkan, langkah Kepolisian Resor Mimika itu tidak akan menurunkan eskalasi konflik di Papua dan Papua Barat. “Alih-alih menurunkan eskalasi konflik, langkah polisi di Timika justru bisa meningkatkan eskalasi konflik di Papua dan Papua Barat,” kata Usman saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

“Proses hukum yang terjadi Timika sekarang justru semakin menegaskan tidak berimbangnya keadilan hukum bagi orang Papua. Akar masalah yang menyebabkan gelombang unjukrasa dan sejumlah amuk massa di Papua dan Papua Barat jelas, yaitu persekusi dan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang. Akar masalah itu sampai sekarang tidak diproses hukum. Akan tetapi, reaksi yang timbul dari akar masalah itu justru diproses hukum,” kata Usman.

Ia mengingatkan gelombang unjukrasa dan sejumlah amuk massa itu tidak akan terjadi jika polisi menjalankan langkah yang tepat saat menangani pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus lalu, maupun intimidasi terhadap para mahasiswa yang berunjukrasa di Malang pada 15 Agustus lalu. “Gelombang unjukrasa dan amuk massa itu terjadi justru karena polisi gagal menjalankan fungsinya saat menangani masalah di Malang dan Surabaya,” kata Usman.

Usman menyebut proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat amuk massa di Timika menunjukkan adanya fiksasi ideologi “NKRI harga mati” dalam alur berpikir aparat hukum di Indonesia. “Akibatnya, penegakan hukum di Indonesia lebih digerakkan subyektifitas politis ketimbang didasarkan kepada obyektifitas kepastian hukum dan rasa keadilan,” kata Usman.

Usman menegaskan, seluruh upaya penegakan hukum, baik itu Konstitusi maupun aturan pidana, harus diletakkan secara seimbang dalam dalam kerangka membangun rasa keadilan bagi orang Papua. “Ini yang tidak terlibat dari cara polisi menangani rangkaian peristiwa ini–sejak persekusi dan rasisme terjadi di Malang dan Surabaya, hingga gelombang unjukrasa dan amuk massa yang terjadi di Papua dan Papua Barat,” kata Usman.

Usman menegaskan, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan ketegasannya dengan memberikan tenggat waktu bagi polisi untuk menjalankan proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Malang dan Surabaya. “Jika tidak ada proses hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme itu, siapapun akan merasa ada yang tidak beres dalam penegakan hukum dalam rangkaian peristiwa itu,” kata Usman. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top