Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penangkapan aktivis tidak akan bikin situasi Papua damai

Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Jhon Bunay (tengah, menggunakan kemeja batik) dan Deputi JDP Daniel Randongkir (kiri) ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua di Jayapura, Papua. – (Jubi/Hengky Yeimo).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Jaringan Damai Papua atau JDP menilai penangkapan secara masif para aktivis dan pengunjukrasa anti rasisme tidak akan menyurutkan aspirasi Papua merdeka. Penangkapan para aktivis dan pengunjukrasa anti rasisme justru akan memperbesar ketidakpercayaan warga Papua terhadap pemerintah Indonesia, dan memperkuat aspirasi menuntut kemerdekaan Papua.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator JDP, Pastor John Bunay Pr kepada wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu (7/9/2019). “Percaya sama saya, ketika [polisi] menangkap [para aktivis dan pengujukrasa anti rasisme], pemerintah justru memberikan semangat bagi mereka yang [ditangkap dan] ditahan untuk semakin berkobar melawan dan [memperjuangkan] pemisahan [Papua dari Indonesia]. Penangkapan tidak akan pernah membuat persoalan Papua habis,” kata Pastor John Bunay.

Pastor John mengingatkan orang Papua sedang berpandangan pemerintah Indonesia tidak bersikap adil kepada orang Papua. Penggunaan kekuasaan Negara untuk menjalankan pemidanaan terhadap orang Papua akan menambah rasa ketidakadilan yang dialami orang Papua.

“Orang Papua hari ini merasa ketidak adilan dan diskriminasi.  Sebab pemerintah tiak menggunakan jalan damai. [Pemerintah tidak memakai] “rasa” untuk membicarakan persoalan mendasar di Papua, sehingga gelombang protes itu tidak bisa di padam dengan penangkapan atau pemenjaraan,” katanya.

Loading...
;

Pastor John mengingatkan, terbangunnya perdamaian di Tanah Papua sangat ditentukan oleh pulih tidaknya rasa keadilan bagi orang asli Papua. Memulihkan rasa keadilan tidak dapat dicapai dengan mengedepankan pemidanaan, apalagi jika pemidanaan itu lebih mengedepankan aspek kepastian hukum ketimbang rasa keadilan.

“Damai itu soal perasaan, bukan apa yang kita pikirkan. [Untuk mengetahui] apa yang orang rasakan, kita harus duduk dan dengar dulu, agar bara yang merupakan sumber api [dari rasa ketidakadilan] itu paling kurang kita angkat. Selama ini pemerintah hanya melihat asap dan api untuk menyelesaikan konflik di Papua, tapi tidak melihat bara sebagai sumber api dan asap,” katanya.

Pendekatan yang digunakan pemerintah lebih menyerupai pendekatan militeristik, yang mengedepankan keamanan ketimbang memulihkan rasa keadilan masyarakat Papua. Praktik intimidasi terhadap para pembela hak asasi manusia (HAM) seperti advokat atau jurnalis juga memperparah situasi, karena akan semakin menghambat pengungkapan kebenaran di Papua.

Pastor John Bunay menilai pemerintah seperti menutup mata bahwa anak-anak muda Papua menjadi kritis dan menuntut kemerdekaan Papua karena akumulasi pengalaman dan pengetahuan mereka menjadi bagian dari Indonesia.

“[Pandangan kritis generasi muda Papua] menurut saya dampak dari belajar. [Mereka] sudah pernah bersekolah SD, SMP, SMA/SMK, selalu diberitahu untuk pintar agar bisa mencerdaskan bangsa. Sekarang, ketika mereka sudah cerdas, kok ditangkap? Hari ini ada penangkapan orang-orang yang vokal. Itu sebenarnya bukan pendekatan yang bijaksana, dan menurut saya lucu,” katanya.

Bunay berharap pemerintah Indonesia berhenti menyibukkan diri dengan asap atau api, dan memberanikan diri menggali bara api yang terus menghidupi aspirasi Papua merdeka. “Kita mau menggali bara apinya, maka siapa yang bisa dipanggil pemerintah pusat? Masyarajat adat, Gereja, dan orang papua yang bersenjata. Kita [harus bersama-sama] mengumpulkan mereka, untuk mencari akar persoalan. Jangan melihat bicara apa masalah Jakarta jika kita ingin melihat akar persoalan Papua,” tegas Bunay.

Kantor Berita Antara melansir pernyataan Kapolda Papua Irjen Polisi Rudolf Rodja di Jayapura, pada Kamis (12/9/2019) soal penangkapan beberapa aktivis United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), termasuk Buchtar Tabuni dan Steven Itlay. Rodja menyatakan hingga Kamis polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka pelaku kerusuhan atau otak di balik kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua.

Rodja menyatakan penyidik masih memilah untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, termasuk sejumlah aktivis ULMWP dan KNPB. “Kami masih menunggu laporan tentang siapa saja yang masuk dalam organisasi tersebut,” kata Rodja.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top