Pendidikan inklusi di Kota Jayapura belum maksimal

Pendidikan inklusi di Kota Jayapura belum maksimal

Peserta didik di SLB Bagian B Kotaraja di halaman depan sekolah -Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Jayapura dianggap belum maksimal. Salah satu indikator adalah tak adanya regulasi, minimnya sarana prasarana serta kurangnya tenaga pendidik.

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B Kotaraja, Kamino mengatakan, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan utamanya bagi siswa berkebutuhan khusus diperlukan peran semua pihak. Tak hanya sekolah tapi juga Pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

“Kami di SLB Bagian B Kotaraja sangat mendukung pendidikan inklusi karena selama ini khususnya di Kota Jayapura belum terlaksana maksimal,” kata Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagian B Kotaraja, Kamino, di SLB Bagian B Kotaraja, Abepura, Kamis (7/2/19).

Dijelaskan Kamino, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama dengan teman seusianya. Menurutnya, penerapan pendidikan inklusi ini juga belum banyak diketahui oleh orang tua siswa.

“Artinya, anak-anak difabel tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Saya juga mengimbau kepada masyarakat supaya sekolah inklusi mendapat dukungan dari para orang tua,” ungkapnya.

Kamino menambahkan, bila ada sekolah reguler yang mengembangkan pendidikan inklusi, SLB Bagian B Kotaraja siap menjadi guru pembimbing khusus dan membuat program sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kepala Bidang PK-LK Dinas Pendidikan Papua, Laoren Wantik, mengatakan pendidikan inklusi sangat penting untuk memeratakan pendidikan di Papua sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

“Agar anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang memiliki kemampuan diatas rata-rata bisa mengikuti pendidikan di sekolah formal. Bisa jadi SLB ini hilang karena ada sekolah inklusi. Artinya, dalam sekolah formal ada layanan SLB juga,” ungkapnya.

Wantik menambahkan, sangat mendukung adanya pendidikan inklusi agar memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan potensi kecerdasan.

“Pada undang-undang dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1, yaitu setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan udang-undang nomor 20 tahun 2003  Pasal 5 Ayat 1, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” jelasnya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)