HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penegakan hukum jangan munculkan rasisme baru

Ribuan rakyat Papua saat menggelar demo damai mengecam persekusi, diskriminasi, dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ribuan warga Mimika turun jalan. Menggelar aksi demo mengecam rasisme, persekusi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur juga Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Namun dalam aksi yang berlangsung pada Rabu, 21 Agustus 2019 itu, sebanyak 13 aktivis Komite Nasional Papua Barat ditangkap, berikut proses hukum terhadap 34 warga lainnya disidik Polres Mimika, terkait perkara dugaan kerusahan dan anarkis yang terjadi saat demo.

Di lain pihak, hingga kini kepolisian Jawa Timur belum menangkap atau menyangkakan oknum-oknum diduga melakukan rasisme, intimidasi terhadap mahasiswa Papua dan perusakan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

“Ini yang saya maksud diskriminasi hukum. Saya minta masyarakat menahan diri. Jangan terprovokasi karena masyarakat nanti akan dikriminalisasi dengan berbagai alasan. Masyarakat akan korban. Aksi damai jangan dinodai tindakan-tindakan melawan hukum,” kata anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Kamis, 22 Agustus 2019.

Loading...
;

Kadepa meminta kepolisian membebaskan mereka yang ditangkap dan menghentikan proses hukum. Katanya, polisi mesti objektif melihat situasi di Papua kini. Aksi itu spontanitas, sebagai bentuk protes rakyat Papua melawan rasisme, bukan karena hal lain.

“Saya minta Polda Papua, Kapolres Mimika dan kapolres di wilayah lain di Papua yang terjadi aksi demo mengecam rasisme, hentikan mencari-cari oknum untuk dituding sebagai pihak bertanggungjawab. Dituduh merusak ini dan itu. Cara-cara itu akan menimbulkan masalah baru. Ini aksi murni kekecewaan rakyat Papua yang mengalami rasisme,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Direktur Perkumpulan Pengacara HAM (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengatakan konflik di Papua tidak akan terjadi jika para penegak hukum bekerja dengan baik. Demikian pula pemerintah dan aparat penegak hukum di tingkat pusat. Seharusnya selain melakukan permintaan maaf, juga mengutuk pelaku, dan memerintahkan penindakan tegas pelaku persekusi, rasisme dan diskriminasi mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang.

“Penegakan hukum jangan munculkan rasisme baru. Jangan menindak yang di Papua dan membebaskan yang di sana. Ketika itu yang terjadi maka muncul diskriminasi rasial yang baru karena yang di sana dilindungi, yang disini ditegakkan. Konflik di Papua tidak akan terjadi jika mereka (aparat) bekerja dengan baik. Ini menjadi momentum protes masyarakat di Papua akibat ketidakpuasaan itu,” jelasnya.

Kawer menegaskan jika sejak awal aparat penegak hukum bekerja dengan baik, maka seharusnya Kapolri harus menindak Kapolda Jatim, Kapolres dan Kapolsek di Wilayah Surabaya. Begitu juga panglima terhadap Komandan TNI di Wilayah Surabaya (Dandim/Danrem) karena turut membiarkan persekusi dan diskriminasi rasial dilakukan. Hal ini tentu melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Sayangnya hal itu tidak terjadi. Kini pemerintah justru mencari kambing hitam, provokator yang disebut-sebut menjadi penyebab,” katanya.

Kawer menegaskan persoalan persekusi, rasisme dan diskriminasi bukan baru terjadi, tetapi sudah berulang-ulang dialami orang Papua di luar Papua. Padahal Negara Indonesia memiliki UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang sudah berjalan 11 tahun lamanya, namun  hingga saat ini  tidak bermanfaat karena tidak berdampak untuk masyarakat.

Untuk kasus mahasiswa Papua, di tingkat penegakan hukum, UU Nomor 40 Tahun 2008 itu wajib dilaksanakan oleh semua jenjang pemerintah, namun kata Kawer hingga kini tidak dilaksanakan, bahkan pemerintah ikut menjadi pelaku diskriminasi.

Demikian pula mandat pengawasan diskriminasi rasial yang seharusnya juga menjadi tugas di Komnas HAM, “Namun tidak dilakukan. Di tingkat ini, saya mau katakan bahwa regulasi sudah tidak bermanfaat, instrumen-instrumen maupun aparat hukum sudah tidak bermanfaat di republik ini,” katanya.

Terakhir itu aparat hukum. Gustaf Kawer menegaskan tugas Polisi adalah melindungi, mengayom sesuai dengan UU Kepolisian, KHUAP, Perkap Kapolri. “Dalam kasus ini, Polisi membiarkan ormas-ormas reaksioner melakukan tindakan itu. Mereka juga melakukan penyerangan dengan kekuatan yang tidak berimbang terhadap masyarakat,” katanya.

Permohonan maaf bukan titik akhir penyelesaian

Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Ia memrotes keras sikap Negara yang direpresentasikan dalan bentuk tindakan aparat keamanan Polri dan TNI yang senantiasa tampil sangar, penuh kekerasan dan tidak berimbang dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam menyikapi aksi-aksi damai anti rasial yang terjadi terhadap para mahasiswa asal Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurutnya seyogyanya jika Negara hadir bagi warga negaranya sebagai satu kesatuan, maka benih-benih rasialis seperti yang terjadi dan selalu berulang kali terhadap mahasiswa asal Tanah Papua yang menempuh studi di luar Papua mesti diselesaikan secara hukum.

“Tidak bisa hanya sekedar melalui permohonan maaf yang hanya merupakan salah satu aspek dalam teori resolusi konflik. Aspek lain yang penting adalah pengungkapan kebenaran dan pengakuan yang pada ujungnya dapat diakhiri atas pilihan jalan penyelesaian penegakan hukum (litigasi) atau kah  rekonsiliasi (non litigasi) berbentuk permohonan maaf tersebut?” katanya kepada Jubi, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya seharusnya permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan wakil walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko harus dipandang bukan sebagai titik akhir dari penyelesaian masalah perlakuan rasialis terhadap para mahasiswa Papua.

Apalagi aksi protes dengan cara-cara damai di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak dan Timika, direspon dengan tindakan kekerasan dalam menghalau massa pendemo hingga jatuh korban seperti seorang perempuan di Manokwari yang tertembak dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr.Ashar Zahir-Manokwari. Demikian pula di Sorong, Fakfak dan Timika.

“Respon negara melalui penambahan jumlah pasukan Brimob mencapai 400 personil atau 4 (empat) Satuan Setingkat Kompi (SSK) sesungguhnya menimbulkan pertanyaan besar, apakah negara sedang melakukan upaya intimidatif secara sistematis terhadap orang asli Papua yang tengah berada pada posisi sebagai korban perilaku rasis dan sedang menuntut dan mengharapkan keadilan substantif dari negara?” katanya.(*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top