HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penegakan hukum rasisme Indonesia yang diskriminatif

Ilustrasi massa yang mengecam rasisme saat akan menyampaikan aspirasinya ke kantor Gubernur Papua, beberapa hari lalu – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Soleman Itlay

Orang Papua tidak hanya mengalami rasisme melalui kata-kata maupun tindakan negara Indonesia semata. Tapi dari sisi penegakan hukum juga, mereka ikut mengalami tindakan rasisme dan diskriminatif yang begitu sistematis. Hal ini bisa dilihat dari kasus penangkapan 34 rakyat sipil di Timika dengan anggota TNI-AD yang menyamakan orang Papua dengan “monyet”, yang hingga saat ini belum ditangkap dan diproses hukum.

Masalah rasisme negara terhadap orang Papua bukan hal baru. Sejak dipaksakan gabung ke Indonesia, orang Papua sudah mengalami rasisme di segala sektor.

Tahun 1960-an, Ali Mortopo–panglima TNI waktu itu—menyebut orang Papua “monyet”. Tidak hanya itu. Semenjak orang Papua kuliah di luar Papua (pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan lainnya) juga mengalami rasisme yang sistematis.

Loading...
;

Kasus lain adalah, pada saat Persipura Jayapura main, suporter non-Papua sering mengalamatkan kata “monyet” kepada pemain dan pengurus Persipura Jayapura.

Pada saat orang Papua ikut kompetisi di sektor mana pun, misalnya, pada lomba lari, tinju, dan lainnya, juga paling sering mengalami ujaran rasisme itu.

Bahkan di tanah air sendiri, Papua pun, sering mengalami ujaran rasisme itu. Itu bukan sekali terjadi. Setiap hari dan dalam segala bentuk, orang Papua mengalami rasisme itu.

Isu rasisme yang negara alamatkan kepada orang Papua (anak – anak mahasiswa) lewat anggota TNI-AD di asrama Kamasan III, Surabaya Jawa Timur pada 16 Agustus lalu, hanyalah puncak dari keseluruhan kasus rasisme negara terhadap orang Papua yang pecah pada waktunya.

Penangkapan yang diskriminatif

Aparat keamanan Indonesia mudah menangkap pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan pada aksi damai di Timika, tetapi tidak (belum) mampu menangkap dan memproses hukum terhadap pelaku yang menyamakan orang Papua dengan binatang “monyet”—yang menodai harkat dan martabat orang Papua.

Aparat negara, mudah sekali menangkap dan memproses hukum terhadap warga sipil “OAP” di Papua maupun di luar Papua, tetapi tidak mudah menangkap dan memproses hukum terhadap pelaku yang berasal dari instansi aparat keamanan dan militer Indonesia yang terbukti bersalah.

Penegakan hukum yang diskriminatif

Penegakan hukum seperti ini barang tentu akan menjadi bagian dari sayap rasisme di sektor penegakan hukum yang diskriminatif. Model penerapan hukum ini menunjukkan bahwa negara sungguh memperlakukan orang Papua di Indonesia itu sangat rasis.

Terkesan tidak adil

Wajah negara hukum nampak tak berhukum. Terkesan tak menganut sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?” Penegakan hukum masih jauh dari kata penegakan hukum yang adil. Penerapan hukum masih rasis.

Penegakan keadilan terhadap penegakan hukum bagi orang Papua di Indonesia masih lemah. Orang Papua belum pernah mendapatkan keadilan hukum.

Kasus penangkapan 34 rakyat sipil di Timika ini bisa menjadi pijakan pandangan bagi semua orang.Tentu ini tak hanya sekadar penegakan hukum yang rasis.

Tetapi jika itu terbukti negara main penegakan hukumnya dengan pendekatan hukum pilih kasih (tebang pilih), maka negara masih terus mempraktekkan diskriminasi penegakan hukum terhadap orang Papua.

Fakta penegakan hukum rasisme yang diskriminatif

Kasus penangkapan 34 rakyat sipil di Timika dan belum adanya penangkapan terhadap anggota TNI-AD, yang menghina orang Papua dengan sebutan “monyet” adalah sebuah fakta.

Bahwa negara Indonesia masih menganut semangat besar untuk memperlakukan orang Papua itu sangat diskriminatif. Negara belum pernah menjamin keadilan hukum bagi orang Papua.

Jika aparat kepolisian Indonesia masih belum mengungkap, menangkap dan memproses hukum terhadap pelaku, anggota TNI-AD yang menghina harga diri dan martabat itu, sejauh itu rasisme dan diskriminasi hukum tak akan pernah hilang dari benak kehidupan manusia Papua yang adalah bukan “monyet”.

Menarik perhatian dunia

Praktik hukum yang rasis dan diskriminatif ini tidak bisa dianggap sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Dunia terus memantau perkembangan gelombang aksi damai “rasisme” orang Papua.

Negara harus hitung mata-mata dunia internasional terhadap orang dan masalah di Papua. Dunia internasional sedang  memata-matai Papua.

Jika negara salah memperlakukan dan menangani orang Papua; jika negara tidak menerima apa yang orang Papua minta dan mau, itu akan menambah noda citra negara di mata dunia internasional.

Kesalahan negara akan menambah pada lembar kebobrokan di kancah internasional. Satu tetes kesalahan rasisme dan diskriminasi penegakan hukum hari ini akan melahirkan seribu rasa simpati dunia untuk orang Papua.

Jadi, alangkah baiknya negara memikirkan penegakan hukum strategis yang membuat orang Papua puas, terima, percaya dan lainnya. Ini yang negara harus lakukan. Bukan menunda waktu menangkap dan memeroses hukum pada pelaku rasial.

Mencari penegakan hukum  strategis

Baiknya pemerintah segera mencari langkah-langkah strategis. Salah satu kunci yang baik untuk menghilangkan kesan “Indonesia negara hukum dan demokrasi yang rasis serta diskriminatif” adalah dengan cara segera menangkap dan memproses hukum terhadap anggota TNI-AD yang menghina orang Papua dengan sebutan “monyet”.

Selain itu, negara harus serius. Serius menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap orang Papua lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusaan Diskriminasi Ras dan Etnik. Payung hukum ada. Baiknya negara menegakkan hukum terhadap pelaku rasisme, anggota TNI-AD dengan dasar hukum tersebut.

Harga minta maaf dan harga diri

Pemerintah Indonesia harus ingat baik, bahwa minta maaf kepada orang Papua itu tidak cukup. Minta maaf tidak akan mudah menyembuhkan luka rasisme negara Indonesia (anggota TNI-AD) terhadap orang Papua. Karena harga minta maaf itu beda dengan harga diri manusia. Harga diri manusia (orang asli Papua) itu lebih mahal dari harga segala sesuatu, termasuk minta maaf.

Negara harus tunjukkan keseriusan

Negara harus menunjukkan keseriusan lewat penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang adalah anggota TNI-AD. Jika penegakan hukum itu terkesan lemah bagi pelaku kejahatan rasisme dan kuat bagi orang Papua? Maka lihat saja.

Praktik diskriminasi penegakan hukum akan menambah luka bakar rasisme negara terhadap orang Papua. Hati-hati jika negara tak cepat menangkap anggota TNI-AD yang menghina atau menyamakan orang Papua dengan binatang “monyet”.

Selagi negara, aparat keamanan Indonesia belum menangkap pelaku rasis, sejauh itu pula orang Papua akan meletakkan Indonesia sebagai negara yang rasis dan diskriminatif.

Semoga ada jalan damai yang adil. Kiranya ada upaya baik untuk membasuh luka rasisme negara terhadap orang Papua.

Sekadar informasi, penangkapan 34 rakyat sipil di Timika terjadi pada Rabu, 21 Agustus 2019. Mereka di tangkap karena memprotes ujaran rasis anggota TNI-AD di depan asrama mahasiswa Papua, Kamasan III, Surabaya yang menyebut orang Papua “monyet”.

Segera tangkap anggota TNI-AD yang terbukti menggunakan atribut negara, kemudian menyamakan orang Papua dengan binatang “monyet”. Segera proses hukum pelakunya. Karena itu adalah tuntutan utama dan terutama orang Papua saat ini. (*)

Penulis adalah anggota aktif PMKRI St. Efrem cabang Jayapura

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top