Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penerimaan polisi tak sesuai kuota orang asli Papua, MRP dan DPRP akan bersurat ke Kapolri

Foto ilustrsi, suasana pemeriksaan psikologi calon anggota Bintara Polri tahun anggaran 2019 wilayah Papua – http://tribratanews.papua.polri.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tes penerimaan polisi di Papua gagal memenuhi target kuota untuk mengalokasikan 70 persen lowongan calon polisi bagi orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP akan menyurati Kepala Kepolisian RI di Jakarta untuk mengadukan masalah itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua juga akan mengirimkan laporan hasil pengawasan eksternal kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dan Kepala Kepolisian RI.

Rencana ketiga lembaga itu disampaikan Ketua Panitia Khusus Afirmasi Majelis Rakyat Papua, (MRP) Edison Tanati kepada Jubi di Jayapura, Sabtu (6/7/2019). “Kami akan menidaklanjuti [pengaduan para peserta tes] penerimaan calon polisi di Kepolisian Daerah Papua. Hasil tes penerimaan itu tidak sesuai dengan [kebijakan afirmasi] kuota 70 persen [lowongan calon polisi di Papua yang dikhususkan untuk orang asli Papua],”ungkap Tanati.

Tanati menyatakan janji pembagian kuota penerimaan anggota polisi di Kepolisian Daerah (Polda) Papua sangat jelas. Sejak 2013, selalu ada kuota afirmasi untuk mengalokasikan sebagian besar lowogan calon polisi di Papua bagi orang asli Papua. Akan tetapi, kebijakan afirmasi dengan janji kuota 70 persen lowongan calon polisi bagi orang asli Papua itu tidak terwujud pada 2019.

Tanati menyampaikan pada tahun ini jumlah orang asli Papua yang lolos seleksi penerimaan Akademi Kepolisian di Papua hanya empat orang. Sementara orang asli Papua yang lolos penerimaan calon bintara di Papua hanya mencapai 123 orang.

Loading...
;

Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang non-Papua yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan calon polisi. Sejumlah delapan orang non-Papua lolos seleksi penerimaan Akademi Kepolisian di Papua, dan 164 orang non-Papua lolos penerimaan calon bintara di Papua.

“Itu artinya terbalik, non-Papua 70 persen, dan [orang asli] Papua 30 persen. Kami akan menyurati kapolri penjelasan dan meminta kebijakan khusus. Kembalikan hak yang sudah diberikan,”ungkap Tanati.

Tanati mengingatkan kebijakan afirmasi dengan menerapkan kuota bagi orang asli Papua dalam seleksi penerimaan calon polisi itu telah digariskan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Pasal 49 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan “Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesiadi Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua denganmemperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua.

Tanati menyatakan kebijakan afirmasi yang dirumuskan UU Otsus Papua itu harus dipahami dalam konteks besar situasi Papua dan konteks besar Indonesia. Menurut Tanati , secara nasional maupun lokal, orang asli Papua telah menjadi kelompok minoritas. “Di sini saja, [di Papua], kita minoritas,”ungkapnya.

Ia menegaskan, kebijakan afirmasi dalam UU Otsus itu membutuhkan implementasi nyata. Otsus Papua bukan hanya menyangkat masalah pemberian Dana Otsus Papua bagi Pemerintah Provinsi Papua, namun juga pemberlakuan kebijakan khusus bagi orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan pendidikan maupun pekerjaan.

“UU [Otsus Papua] ada, tetapi kalau tidak ada pelaksanaan, apalah artinya? Harus diingat, orang asli Papua tidak mungkin ke tempat lain [di Indonesia], karena di negerinya saja [orang asli Papua sudah] tidak diberi ruang,”ungkapnya.

Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey juga menegaskan kebijakan afirmasi dalam seleksi penerimaan polisi telah secara terang diatur dalam UU Otsus Papua. “Saat Polda Papua dipimpin dan Irjen (kala itu) Tito Karnavian dan Irjen Paulus Waterpauw, kebijakan afirmasi berupa kuota bagi orang asli Papua diterapkan dalam seleksi penerimaan calon polisi. Akan tetapi, seleksi penerimaan calon polisi tahun 2018 dan 2019 tidak lagi menerapkan kuota bagi orang asli Papua,” kata Ramandey.

Ramandey menyatakan akan segera melaporkan hasil pengawasan eksternal Komnas HAM Perwakilan Papua dalam proses seleksi penerimaan calon polisi tahun ini kepada Kepala Polda Papua. “Laporan itu memang harus kami kirimkan kepada Kepala Polda Papua. Akan tetapi kami akan mengirim salinan laporan hasil pengawasan eksternal itu kepada Kepala Kepolisian RI. Tahun ini, jumlah orang asli Papua yang diterima menjadi calon polisi hanya 42 persen, jauh dibawah kebijakan kuota 70 persen,” kata Ramandey.

Senin (1/7/2019) pekan lalu, ratusan orang asli Papua yang tidak lolos tes penerimaan calon polisi 2019 berbondong-bondong mendatangi Kantor MRP. Mereka mengadukan proses seleksi itu kepada Panitia Khusus Afirmasi MRP yang dianggap tidak sesuai janji kuota 70 persen bagi orang asli Papua untuk mengisi lowongan calon polisi.

Mereka menyatakan sekitar 200 anak asli Papua tidak lolos seleksi kesehatan dan psikologi. Mereka berharap MRP dapat membantu menelusuri penyebab banyaknya orang asli Papua yang gagal lolos seleksi penerimaan Polri itu.

“Kita datang [ke MRP] karena tidak lolos [seleksi penerimaan anggota Polri]. [Ada] kuota untuk anak asli Papua, [sebanyak] 70 persen [dari total jumlah calon polisi yang lolos seleksi]. [Kuota 70 persen itu setara 150 orang asli Papua]. Akan tetapi, orang asli Papua yang lolos seleksi penerimaan Polri hanya 123 orang,”ungkap Sefanya Emilio Mofu kepada jurnalis Jubi di Kantor MRP, Senin (1/07/2019).

Mofu menyatakan ia dan teman-temannya berharap MRP bersuara untuk menelusuri keberadaan sisa kuota bagi 27 orang asli Papua itu. Mofu berharap MRP dapat berkomunikasi dengan Kepolisian Daerah Papua, untuk membantu anak-anak Papua peserta seleksi mewujudkan niat dan harapan mereka menjadi polisi.

“[Kami menyampaikan masalah ini kepada MRP karena sudah] dijanjikan kuota anak asli Papua 70 persen dalam penerimaan Polri. [Kami membawa masalah ini kepada MRP karena ada] kemungkinan penerapan kebijakan afirmatif bagi kami,” ungkap Mofu yang selalu memakai ungkapan “siap” untuk mengawali jawabannya atas setiap pertanyaan jurnalis Jubi.

Mofu mengaku mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri karena ingin ikut menjaga keamanan di Papua. Mofu menyakini, keamanan Papua akan terjamin kalau ditangani anak-anak asli Papua. “Kita harus mendorong sumber daya manusia di Papua [untuk maju dan berperan],” kata Mofu.

Seorang peserta seleksi penerimaan anggota Polri 2019 lainnya, Yuliando Aronggear, juga mempertanyakan konsistensi kebijakan kuota 70 persen dalam seleksi itu. Aronggear mempertanyakan mengapa jumlah orang non-Papua yang lolos seleksi penerimaan Polri lebih dari 30 persen.

“Sementara kami yang punya negeri ini, [yang lolos seleksi] masih di bawah kuota afirmasi [70 persen]. Itu kan [membuat kami] heran. Sementara [di antara] kami masih banyak yang ingin jadi polisi,” ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top