Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Papua meningkat drastis

Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey – Jubi. Dok

pengaduan pada 2019 cukup memprihatinkan dan rata-rata yang diadukan adalah kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan pada Agustus dan November lalu di sejumlah kabupaten dan kota di Papua, di antaranya di Wamena dan Jayapura.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pengaduan dugaan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua meningkat drastis. Tercatat selama tahun 2019  terdapat 154 pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Papua naik lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 68 pengaduan.

“Tahun 2019 pengaduan yang masuk sebanyak 154, atau lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 68 pengaduan. Sementara pada 2017 sebanyak 89 pengaduan, pada 2016 sebanyak 124 pengaduan dan 2015 sebanyak 103 pengaduan,” kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B Ramandey, Selasa, (10/12/2019) kemarin.

Baca juga : Komnas HAM segera umumkan hasil penyelidikan kasus Paniai berdarah

Komnas HAM Papua khawatir rusuh berulang

Loading...
;

Komnas HAM bertemu Mahfud MD soal penyelesaian pelanggaran HAM dan Papua

Menurut Ramandey, pengaduan pada 2019 cukup memprihatinkan dan rata-rata yang diadukan adalah kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan pada Agustus dan November lalu di sejumlah kabupaten dan kota di Papua, di antaranya di Wamena dan Jayapura.

“Jadi dalam kurun 2015-2018 itu aparat keamanan itu menjadi peringkat pertama pihak yang diadukan ke Komnas HAM. Namun dalam tahun ini, 2019, dalam konteks Papua, itu justru dilakukan oleh kelompok yang melakukan tindakan-tindakan itu secara massal sebesar 47 persen,” kata Ramandey menjelaskan.

Sejumlah kelompok yang melakukan pengrusakan  itu intitusi kepolisian dengan 25 persen, pemerintah daerah 18 persen, dan 6 persen oleh individ. Sedangkan berdasarkan tema atau hak yang diadukan pada tahun ini tentang hak hidup sebanyak 48 kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), hak pendidikan tiga kasus, hak tersangka 12 kasus, hak pelapor tujuh kasus, hak tahanan dan narapidana delapan kasus , hak rasa aman delapan kasus dan hak atas pekerjaan sebanyak delapan kasus.

“Sisanya, aduan tentan hak warga negara, hak milik, hak atas ganti rugi, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejaheraan, dan lainnya, itu rata-rata 1 hingga tiga kasus,” katanya.

Dari semua aduan itu ada yang sudah diproses hingga sampai ke tahap penyelesaian atau ke pengadilan dan ada yang masih berproses. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top