Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pengelolaan dan kepemilikan jembatan Hamadi-Holtekham wajib dibicarakan

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda (kiri) saat memantau jembatan Hamadi-Holtekham – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyarankan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura membicarakan pengelolaan dan kepemilikan aset terhadap jembatan Hamadi-Holtekham ketika jembatan itu difungsikan nantinya.

Pernyataan itu dikatakan Yunus Wonda usai memimpin lintas komisi DPR Papua meninjau ring road dan jembatan Hamadi-Holtekham di Kota Jayapura, Senin (29/7/2019).

Ia mengatakan jika Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura mesti membicarakan hal tersebut, karena masih ada masalah pembayaran hak ulayat area pembangunan jembatan yang belum dibayarkan.

“Masalah hak ulayat inikan belum selesai. Kalau pemkot mau menarik retribusi dari pengelolaan jembatan Hamadi-Holtekham dan menjadikan itu aset mereka, berarti pemkot yang selesaikan pembayaran hak ulayat itu,” kata Wonda.

Loading...
;

Akan tetapi menurutnya, jika penyelesaian tunggakan pembayaran hak ulayat dilakukan oleh Pemprov Papua, maka pemprov yang mesti mengelola jembatan itu untuk mendapat retribusi dan menjadi aset provinsi.

“Pemkot mengerjakan sekitar 250 meter dan provinsi hampir 800 meter. Silahkan kalau pemkot ingin mengelolanya, ini mesti dibicarakan kedua pihak,” ujarnya.

Kata Wonda siapapun nanti yang mengelola dan menjadikan jembatan Holtekham-Hamadi sebagai aset daerah yang dipimpinnya, itu tidak penting. Yang terpenting fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top