Pengolahan aset di Papua jadi perhatian serius KPK

Pengolahan aset di Papua jadi perhatian serius KPK

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Pengelolaan aset daerah di Papua yang masih selalu jadi temuan berulang serta menjadi rekomendasi penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjadi perhatian serius Komisi Pemeriksa Keuangan (KPK) untuk ditindaklanjuti melalui evaluasi.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan aset daerah di Papua masih menjadi persoalan sistemik, dikarenakan lemahnya pencatatan untuk pembuktian legalitas serta pengelolaannya.

“Kita lihat ketika PNS pensiun, baik kendaraan dinas juga ikut dibawa. Ini yang perlu dibenahi dalam pengelolaannya,” kata Maruli di Jayapura, Selasa (21/5/2019).

Menanggapi itu, dirinya meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Papua untuk segera mendata aset-aset dengan baik, agar ke depan tidak menjadi temuan lagi.

“Intinya, pemerintah daerah harus komitmen dan serius dalam menyelesaikan masalah aset daerah ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans Pikey mengakui, pihaknya mengalami kendala dalam pengelolaan aset lantaran tidak didukung dengan dokumen kepemilikan. Misalnya aset tanah yang mana pengalihannya tidak diikuti dengan sertifikat.

“Ini yang kerap kali hadi temuan BPK, namun kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan untuk membuat akte baru, dengan harapan aset yang ada tidak lagi menjadi temuan,” kata Pikey.

Sementara untuk kendaraan dinas, dirinya mengakui masih banyak dipegang oleh mantan-mantan pejabat, dan itu sudah disurati agar dikembalikan ke pemerintah kota.

“Tetapi yang pegang inikan manusia dan memiliki jasa selama menjabat di kota, sehingga tidak serta merta harus dilupakan begitu saja sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan persuasif. Tapi ada beberapa kendaraan yang sudah dikembalikan, tetapi masih ada juga yang sampai saat ini sedang diupayakan untuk dikembalikan,” ujarnya.

Meskipun demikian, ujar ia, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk selesaikan masalah ini. Sebab kata ia, kendaraan dinas merupakan aset negara, sehingga harus didata dan dijaga dengan baik.

“Inikan aset negara sehingga ada mekanisme dan prosedur, yang mana setiap tahun ada dibuka pelelangan atas kendaraan-kendaraan dinas yang masih ada di pihak ketiga. Nah pada saat lelang nanti data mobil yang akan dilelang akan dibuka dengan bekerjasama dengan kantor lelang yang ada di Jayapura ini. Tentu ini akan kami tawarkan kepada masing-masing orang yang memegang mobil dinas, sehingga kalau mereka mau beli ya silahkan,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)