HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pengusaha Somel minta pemerintah keluarkan IUPHHK

Ilustrasi kayu – IST

Jayapura, Jubi – Para pengusaha penggergajian kayu atau Somel (Sawmill) di Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Pembangunan Papua, meminta pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Papua mengeluarkan izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bagi mereka.

Ketua KSU Mitra Bangun Papua Herman Hogi Jelipele, mengatakan tidak adanya izin formal dari pemerintah, membuat para pengusaha Somel sering menghadapi masalah, apalagi ketika ada pemeriksaan atau operasi kayu oleh petugas keamanan.

“Ketika ada pemeriksaan, kayu yang kami beli dari masyarakat pemilik ulayat selalu dibilang ilegal. Untuk itu, kami minta perhatian pemerintah melalui dinas terkait untuk mengeluarkan izin kepada kami,” kata Jelipele, di Jayapura, Kamis (28/2/2019).

Untuk hal ini, pihaknya sudah beberapa kali menyurat ke Dinas Kehutanan provinsi, kabupaten maupun kota setempat agar ada satu regulasi ataupun peraturan daerah, terkait legalitas dan kejelasan hukum atas kayu-kayu lokal itu.

“Kalau soal SITU, SIUP dan TDP kabupaten masing-masing pasti ada, hanya yang diminta yakni IUPHHK. Dan yang memiliki wewenang keluarkan itu adalah Dinas Kehutanan provinsi,” ujarnya.

Loading...
;

Terkait ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan solusi. Sebab soal kayu, selalu berjalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Kalau kami hentikan penyaluran kayu, tentu akan berdampak pada pembangunan yang saat ini sementara berjalan. Hal ini yang kami tidak inginkan,” katanya.

Rata-rata para pengusaha Somel membeli kayu dari masyarakat pemilik ulayat sebesar 9-10 juta rupiah per tujuh kubik, untuk kayu jenis matoa. Sedangkan kayu besi seharga Rp17-18 juta.

“Harganya bervariasi dan tergantung kualitas kayu. Kalau bagus, ya bisa dijual mahal. Paling banyak kayu berasal dari Lereh, Genyem, Taja, dan Bonggo,” ucapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John N.R Gobay, mengatakan perlu memikirkan adanya payung hukum untuk kemitraan antara pengusaha kayu non HPH dengan masyarakat adat Papua.

Menurut ia, kemitraan antara masyarakat adat Papua dengan pelaku usaha kayu di Papua yang mempunyai kemampuan produksi sampai dengan 6000 M3 (kubik meter).

“Tentunya perlu diatur. Karena tidak dapat disangkal, masyarakat adat mengalami keterbatasan modal, selama ini skema (pertama)yang terjadi , kayu dibayar langsung oleh pelaku usaha, (tunai). Masyarakat harus menunggu sampai dengan kayu terjual di pasar di luar Papua,” kata Gobay.

Sedangkan skema penjualan yang kedua, juga terbilang rawan untuk terjadi kerugian. Ketika penjualan ini disebut kayu ilegal oleh penegak hukum dan ditahan, otomatis masyarakat akan rugi dan pada saat itu industri kayu lokal tidak akan berani mengambil kayu dari masyarakat.

Selama ini belum ada regulasi yang mengatur pola kemitraan ini. Sehingga, kayu hasil produksi oleh masyarakat yang kemudian dijual oleh pelaku usaha masyarakat juga sering disebut illegal logging.

“Perlu diatur dalam regulasi kemitraan masyarakat adat atau penggesek kayu dengan pelaku usaha kayu di bawah 6000m3 antara lain terkait, harga beli, proses pembayaran, dll,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top