HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Penjabat bupati Deiyai minta KPU melapor terkait PSU

Penjabat bupati Deiyai minta KPU melapor terkait PSU

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Penjabat Bupati Deiyai, FX Mote meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat segera melaporkan rencana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS pada dua distrik yakni, Tigi Barat dan Kapiraya.

"MK memberikan kita waktu 45 hari untuk persiapkan semuanya, tapi seminggu berjalan belum ada laporan kepada pemerintah terkait pelaksanaan PSU," kata Mote kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (20/9/2018).

Menanggapi itu, dirinya meminta KPU segera mengusulkan anggaran yang diperlukan. Sebab kata ia, pemerintah daerah tidak akan menggelontorkan dana, jika belum ada SPJ dari KPUD ke pemerintah.

"Kami masih menunggu, meskipun setelah saya dilantik sebagai penjabat bupati, pemerintah daerah dan KPUD sudah sempat bertemu dua kali. Jadi sebelumnya anggaran Pilkada di Kabupaten Deiyai yakni Rp43.500.000.000, namun hingga kini belum ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari pihak penyelenggara berapa banyak yang telah digunakan," ujarnya.

Dia menambahkan, tercatat sekitar 6000-an suara yang akan mengikuti PSU di 12 TPS pada dua distrik di Kabupaten Deiyai. "Kami berharap segera ada laporan dari KPUD karena pelaksanaan PSU di dua distrik ini," katanya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, Inarius Douw – Anakletus Doo (DODO) meminta KPUD dan jajarannya (PPD, KPPS, dan PPS), Bawaslu Kabupaten Deiyai dan jajarannya (Bawaslu Distrik dan PPL) melaksanakan PSU secara netral dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkada.

"Kami meminta kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Deiyai agar netral dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Deiyai," kata Anakletus Doo.

Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai agar tidak terhasut isu-isu dan ajakan-ajakan dari pihak mana pun yang tidak bertanggung jawab.

"Saya harap PSU dapat berlangsung dengan jujur, adil, aman dan bermartabat sesuai dengan aturan dan cara-cara yang dilegalkan dalam Pilkada, untuk membuktikan kedewasaan berpolitik," ujarnya. (*)

 

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)