Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pentingnya dialog internasional antara Indonesia dan ULMWP

Noken motif bintang kejora menjadi momok bagi aparat militer sehingga di beberapa wilayah di Papua dilarang – Jubi/Timo Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Santon Tekege

“Kita tidak bisa menunggu letupan senjata di Tanah Papua. Kita juga tak bisa menunggu perang antara Indonesia dan OPM baru bicara. Pemerintah Indonesia jangan hanya bicara soal asapnya saja. Dan Indonesia harus mencari solusi untuk memadamkan sumber apinya”

Berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua merupakan akar masalah termasuk status politik West Papua. Masalah pelanggaran HAM dan ststus politik West Papua itu belum dibicarakan oleh pemerintah Indonesia selama ini.

Sejumlah masalah di Papua yang dianggap berbau paham yang bertolak belakang dengan NKRI belakangan ini terus bermunculan. Kasus-kasus atau masalah itu ada kaitannya yang bermunculan di sejumlah daerah di Tanah Papua.

Loading...
;

Misalnya, kasus pelarangan menjual noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora yang dilakukan oleh aparat militer di Timika. Lalu pelarangan menjual noken dan gelang yang bertulisan bintang Kejora di Wamena. Di Biak, aparat keamanan melarang mama-mama penjual noken dan gelang, serta aparat keamanan sempat melarang menjual noken dan gelang yang bertulisan bintang kejora di Nabire pada Juni 2018.

Lalu aparat gabungan keamanan membongkar markas KNPB di Timika. Sebelumnya kasus gelang Bintang Kejora saat ospek di Uncen Jayapura dan tak lama kemudian muncul noken Bintang Kejora di kampus Stikom Jayapura pada Juli 2018.

Aparat keamanan menyisir masyarakat asli di Nduga dengan target mengejar Egianus Kogeya dan Penme Kogeya. Kedua orang ini adalah pimpinan OPM yang menembak 21 karyawan jalan trans di Nduga 1 Desember 2018.

Aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Mereka menembak beberapa warga yang tergabung dalam organisasi OPM di Nduga. Sementara masyarakat asli Nduga mengungsi di kabupaten-kabupaten terdekat.

Ada banyak anak tidak belajar di sekolah, baik sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Umum/Atas (SMU/SMA). Banyak ibu melahirkan anak di hutan dan di gua-gua. Mereka tidak makan dan minum. Bahkan ada yang diperkosa, dan dibunuh lalu dibuang di sungai-sungai sampai keluarganya belum ditemukan.

Aparat gabungan militer masih menyisir para pelaku dan OPM di wilayah Nduga, Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak Papua hingga Juli 2019.

Belum lagi kasus penembakan terhadap empat pelajar SMA di Paniai pada 8 Desember 2014. Hingga kini pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia. Kasus penembakan terhadap 4 warga sipil di Jayapura yaitu Apner Kaigere (34), mengalami luka tembak, Andi Hengga (25) mengalami luka tembak, Niko Kaigere (29) mengalami luka tembak, dan kasus ini terjadi pada 18 April 2019.

Demikian juga penembakan 2 orang warga sipil yaitu Melianus Dogopia (18) mengalami luka tembak peluru di bagian paha. Pelakunya adalah 4 orang polisi dan prosesnya diselesaikan sebatas minta maaf saja. Dan Yulius Mote (18) ditembak mati dan kena peluru di otak belakang di Waghete 21 Mei 2019 (pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini).

Berselang seminggu kemudian, militer Indonesia tidak berhenti sampai di situ, dan malah berhasil menembak mati 4 orang warga sipil yaitu Saverius Sai (40), Nicolaus Tupa (38), Matias Amunep (16), dan Fredrikus Inepi (35) dan luka tembak Jhon Tatai (25) di Fayit Kabupaten Asmat Papua pada 27 Mei 2019. Bahkan aparat militer Indonesia tidak tinggal diam di Tanah Papua dan mereka angkat senjata dan berhasil menembak mati seorang warga yaitu Yohanes O. Woymend (25) di Kabupaten Merauke pada Juni 2019.

Saya menganggap ini ada kaitannya dengan politik dan perlu dicari tahu apa persoalannya. Jujur saja bahwa pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan akar masalah politik selama ini.

Sementara masalah politik belum tuntas, masalah pelanggaran HAM terus bertambah. Itu karena pemerintah Indonesia mengedepankan penanganan masalah Papua melalui pendekatan aparat militer Indonesia di seluruh Tanah Papua.

Saya justru melihat apa yang dilakukan TNI/Polri dengan upaya penegakan hukum dan mempertahankan NKRI harga mati dianggap tidak tepat, sebab sampai kapan pun Papua tetap akan menyala bila akar persoalannya belum diselesaikan. Yang ditangani aparat keamanan TNI/Polri dan pemerintah Indonesia adalah asapnya saja. Sementara pemerintah Indonesia dan aparat keamanan militer Indonesia tidak mampu padamkan apinya.

Entah kapanpun dan di mana pun, mau tidak mau, api ini tetap akan kembali menyala bahkan tidak menutup kemungkinan akan membesar masalah Papua di manca internasional.

Upaya untuk penegakan hukum termasuk tindakan represif militer dikatakan hanya menangani sesaat masalah yang muncul namun tidak menyelesaikan masalah. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka ruang dialog Internasional antara Indonesia dan ULMWP.

Jika aparat militer Indonesia menembak mati OPM, maka saya yakini bahwa seribu orang OPM akan bermunculan di mana-mana di seluruh Papua. Jika aparat militer Indonesia melarang menjual noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora, maka seribu noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora akan bermunculan di tanah Papua.

Militer Indonesia membongkar markas TPN/OPM, maka seribu markas akan tersebar di seluruh Papua. Hal ini yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia dan aparat militer Indonesia di Papua.

Pemerintah Indonesia dan aparat militernya hanya berpikir bagaimana menghapus soal asapnya saja. Sedangkan sumber apinya, pemerintah Indonesia tidak mampu padamkan.

Selama masalah status politik dan masalah pelanggaran HAM masih ada, maka akan tumbuh dan berkembang masalah Papua di tingkat Internasional. Karena masalah status politik West Papua pada 1 Desember 1961 sudah merdeka, tetapi Indonesia sedang menjajah dan dimanipulasi oleh Indonesia. Dan diikuti dengan operasi militer Indonesia dan pelanggaran HAM sudah terjadi sejak 1963 hingga 2019.

Yang menjadi persoalan adalah mengapa hingga kini masalah West Papua belum tuntas dan diselesaikan di dalam pemerintahan Indonesia? Saya sangat berharap pemerintah Indonesia, TNI/Polri dan semua pihak bisa melihat persoalan ini seperti apa. Dan semua pihak mencari solusi akhir tentang status politik, masalah pelanggaran HAM, dan masalah ketidakadilan di Tanah Papua.

Kita tidak bisa menunggu letupan senjata di Tanah Papua. Kita juga tak bisa menunggu perang antara Indonesia dan OPM baru bicara. Pemerintah Indonesia jangan hanya bicara soal asapnya saja. Dan Indonesia harus mencari solusi untuk memadamkan sumber apinya.

Saya mengajak pemerintah Indonesia dan ULMWP mesti duduk bersama untuk menyelesaikan masalah atas status politik, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua.

Salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah West Papua adalah dialog internasional antara pemerintah Indonesia dan ULMWP difasilitasi oleh negara ketiga yang independen. (*)

Penulis: Pastor dari Keuskupan Timika. Tinggal di Paniai

Editor: Timo Marten

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top