Penyelenggara Pemilu di dua daerah ini terancam pidana

Penyelenggara Pemilu di dua daerah ini terancam pidana

Logo Pemilu 2019 – Jubi/Dok.

Kasus  itu sedang ditangani Bawaslu meski proses rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai.

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Yogyakarta, Jubi – Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY menyebut terdapat penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman dan Bantul terancam pidana Pemilu karena melanggar menghilangkan suara. Kasus  itu sedang ditangani Bawaslu meski proses rekapitulasi penghitungan suara sudah selesai.

“Namun karena ini masuk dalam dugaan pidana Pemilu, maka kasus tetap bisa dilanjutkan,” kata Komisioner Bawaslu DIY, Sri Werdiningsih, Rabu, (15/5/2019).

Berita terkait : Sejumlah pelanggaran Pemilu ditemukan di Kota Jayapura

Pemprov Papua minta Bawaslu cegah pelanggaran Pemilu

Bawaslu Jayapura tangani delapan laporan dugaan pelanggaran pemilu

Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman dan Bantul diduga melanggar pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur tentang menghilangkan suara atau menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan naik dan turunnya perolehan suara.

“Ancaman hukuman jika penyelenggara Pemilu terbukti, penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp 48 juta,” ujar Sri, menambahkan.

Dugaan penghilangan suara salah satu partai politik peserta Pemilu diketahui terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman. Meskipun suara tersebut sudah kembali ke partai politik yang berhak, namun Sri Werdiningsih menyebut pengembalian suara tersebut masuk dalam ranah administratif dan bukan pada pidana.

“Namun, perbuatan penyelenggara Pemilu tersebut masuk dalam ranah dugaan pidana Pemilu. Perbuatan itu yang kami tangani,” kata Sri menjelaskan.

Baca juga : Banyak kepala daerah intervensi Pemilu? Kossay: Saya tidak bisa jawab

Menunggu aksi bawaslu tuntaskan perkara pemilu

Akademisi: PSU dan Pemilu susulan berimbas terhadap kepercayaan publik

Sedangkan di Kabupaten Bantul dugaan pidana Pemilu dengan menghilangkan suara juga muncul saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Penanganan dugaan pidana pemilu tersebut dilakukan dengan pemeriksaan terhadap seluruh penyelenggara Pemilu yang kemungkinan akan ada lebih dari satu penyelenggara yang terjerat pidana Pemilu.

Bawaslu DIY memiliki waktu 14 hari kerja untuk memproses dugaan pidana pemilu tersebut.  Selain dugaan pidana pemilu, penyelenggara Pemilu di dua kabupaten tersebut juga diselidiki untuk dugaan pelanggaran kode etik.

“Jika dari penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik diputuskan bahwa penyelenggara Pemilu bersalah, maka sanksi tidak bisa diberikan jika masa kerja mereka habis,” katanya.

Meskipun demikian, Bawaslu DIY berharap, penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik tersebut tetap bisa dilanjutkan karena akan ada rekomendasi.

Sebelumnya, KPU DIY juga mengirimkan surat kepada KPU Sleman dan Bantul agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di wilayah.

Editor : Edi Faisol

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)