Dugaan penyimpangan bibit jagung di Kabupaten Bima diselidiki

Dugaan penyimpangan bibit jagung di Kabupaten Bima diselidiki

Tanaman jagung muda, pixabay.com

Komisi II DPRD Kabupaten Bima  sebelumnya menerjunkan tim panitia khusus, menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Mataram, Jubi – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat akan menerjunkan tim investigasi terkait dugaan penyimpangan program pengadaan bibit jagung Tahun 2018 di Kabupaten Bima.  Investigasi dilakukan untuk mengetahui fakta lapangan dari polemik yang terjadi di kalangan petani jagung.

“Segera kita turunkan tim untuk melakukan investigasi lapangan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, Rabu, (13/3/2019).

Berita terkait : Petani keluhkan bibit jagung gratis yang diperjualbelikan

Nilai ekspor jagung asal NTB mencapai U$ 20,71 juta

Lima ribu hektare lahan jagung disiapkan Distan Nabire

Pernyataan Syamsudin dipertegas setelah Komisi II DPRD Kabupaten Bima yang sebelumnya menerjunkan tim panitia khusus (pansus), menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan programnya.

“Akan kita kumpulkan data lapangan dulu, baru dilanjutkan dengan permintaan keterangan,” ujar Syamsudin menambahkan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pansus Komisi II DPRD Kabupaten Bima, indikasi penyimpangannya muncul dalam tiga tahun terakhir, terhitung sejak 2016. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pembagian varietas bibit jagung yang selalu berbeda dari usulan masyarakat tani.

Pengadaan bibit jagung terakhir tahun 2018, petani yang sebelumnya mengusulkan varietas bibit jagung jenis BISI 18, namun menerima jenis di luar usulan, seperti Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri, dan Bima Super.

Baca juga : Kisah penjual jagung rebus mengantarkan anaknya jadi polisi

Jagung manis SP di pasar Karang Tumaritis banyak diminati

Diduga investor sawit berkedok jagung, caplok tanah adat Suku Mpur-Kebar 

Varieras bibit jagung yang dibagikan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima itu dinilai kurang berkualitas dan tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian. Akibatnya banyak petani yang dilaporkan menolak, mengembalikan, dan bahkan ada yang menjualnya kembali kemudian membeli bibit yang lebih berkualitas.

Petani beralasan dipaksakan menanam bibit yang dibagikan dari pemerintah, maka produksi jagung tidak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini keuntungan petani setelah dikurangi modal tanamnya itu sedikit.

Petani menyayangkan jika masa tanam jagung yang pada umumnya hanya mampu satu tahun sekali ini, digunakan untuk menanam bibit yang kurang berkualitas atau tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian.

Pegiat LSM Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah mendukung Komisi II DPRD Kabupaten Bima segera melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum (APH).

“Supaya temuan itu tidak menjadi isu liar yang bisa menimbulkan fitnah, kami berharap kepada yang bersangkutan (Komisi II DPRD Kabupaten Bima) segera melaporkan temuannya ke APH,” ujar Johan.

Johan menyayangkan program bantuan bibit yang tujuannya untuk mencapai swasembada pangan tersebut selalu menimbulkan permasalahan di lapangan.

Ia mengharap kepada pihak pemerintah lebih serius dalam menjalankan program skala nasional tersebut. Mulai dengan memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi dari permasalahan yang hampir setiap tahunnya muncul di kalangan penerima bantuan.

“Saya pikir ini perlu menjadi perhatian serius di dinas yang bersangkutan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan bibit dari perencanaan sampai pada proses distribusi,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)