Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Peran kampus dan pengawasan pemilu di Kota Jayapura

Penertiban APK oleh Bawaslu Kota Jayapura, Kamis (28/2/2019) – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura meningkatkan peran masyarakat dan perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas.

Kamis, 28 Februari 2019, Bawaslu Kota Jayapura menandatangani kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Cenderawasih (Uncen), untuk meningkatkan peran masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan dalam mengawasi Pemilu 2019.

Selain itu, kerja sama dimaksud sebagai landasan dalam program pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kerja sama yang ditandatangani Rektor Uncen, Apolo Safanpo, dan perwakilan komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin, di rektorat Uncen, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis (28/2/2019) ini, memuat sebelas poin dan berlaku hingga 2024.

Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin, mengatakan ruang lingkupnya meliputi kerja sama dalam bidang penelitian, kajian, seminar, dan konferensi yang membahas isu-isu terkait penyelenggaraan pemilu, pelatihan, dan peningkatan kompetensi dalam pengawasan pemilu.

Loading...
;

Hal ini dianggap penting mengingat Bawaslu kota Jayapura hanya punya tiga komisioner, sehingga diperlukan peran aktif semua komponen, untuk melakukan pengawasan.

Sekarang ini baru ada tiga kampus yang sudah MoU, dari enam kampus yang sudah bersedia gabung dalam Koalisi Kampus untuk Pemilu Berkualitas.

“Ini dilakukan dengan masing-masing kampus, karena kesibukan masing-masing rektor. Tapi pada prinsipnya, enam kampus sudah OK dalam membangun kerja sama dengan Bawaslu,” katanya.

“Soal tanda tangan MoU dengan tiga kampus lainnya, hanya soal kesesuaian waktu saja dengan rektor masing-masing kampus,” lanjut Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jayapura ini.

Pembantu Rektor I Uncen, Onesimus Sahuleka, kepada wartawan di rektorat Uncen mengatakan dunia pendidikan tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Melalui MoU dengan Bawaslu, ada berapa hal yang disepakati, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Kota Jayapura hanya lima distrik tetapi penduduk sangat banyak. Butuh tenaga pengawas dengan jumlah banyak. Para mahasiswa yang akan terlibat dalam pengawasan, sekaligus (belajar) memahami politik demokrasi.”

Sekretaris Koalisi Kampus-Bawaslu, Elvira Rumkabu, kepada Jubi mengatakan penandatanganan MoU dengan Uncen untuk mengesahkan kerja sama koalisi kampus.

Setidaknya beberapa program yang akan dilakukan Bawaslu dan Koalisi Kampus, di antaranya, seminar dan penandatanganan MoU dan deklarasi koalisi kampus, pembentukan posko mahasiswa, sosialisasi pemilu, diskusi komunitas, lomba cipta lagu di kalangan milenial, dan Ngopi Jahe (Ngobrol Pemilu untuk Kota Jayapura Hebat).

Koalisi kampus terdiri dari Uncen, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Muhammadiyah Jayapura, STAIN Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Umel Mandiri, dan Sekolah Tinggi Ilmu Politik (STISIPOL) Silas Papare.

“Nah yang sudah MoU dengan Bawaslu ada Stisipol Silas Papare dan Umel Mandiri sebelumnya. Hari ini dengan Uncen dan USTJ. Pak Rektor sudah tanda tangan, kita tinggal teruskan saja program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya,” ujar Rumkabu, Kamis, 28 Februari 2019.

Setelah MoU dengan Uncen, Bawaslu akan melanjutkan penandatangan MoU dengan STIKOM Muhammadiyah.

Pemilih dan kontestan

Data Bawaslu Kota Jayapura menyebutkan daftar pemilih tetap (DPT) di kota ini sebanyak 300.752 orang. Namun, ada 59 orang yang keluar dari Kota Jayapura dan 3 orang yang masuk ke Kota Jayapura–2 dari Medan, Sumatra Utara, dan 1 orang dari Sorong, Papua Barat. Dengan demikian, ada tambahan DPTb (DPTambahan) menjadi 300.696 orang.

Ribuan pemilih ini bakal memilih 924 kontestan di Kota Jayapura. Jumlah 924 kontestan tersebut merupakan total dari 588 calon DPRD Kota Jayapura, calon DPR Papua (dapil 1) 160 orang, 160 calon DPR RI, 14 calon DPD, dan 2 calon presiden (capres).

Penertiban APK

Hingga kini Bawaslu juga terus melakukan pengawasan terhadap pemilu, dengan menertibkan alat peraga kampanye (APK), yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura.

Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan dalam keterangan tertulis menyebutkan, penertiban APK dilakukan setelah DPTb menjadi 300.696 orang.

Pembongkaran APK dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan pemasangan yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 98/Kpts/KPU/030.434279/IX/2018 tentang Penetapan Zona dan Jadwal Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRP, DPRD Kota Jayapura dan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam penertiban APK, Kamis (28/2/2019), dengan melibatkan, 28 personil Satpol PP, 15 personil Kepolisian dibantu dengan Anggota Panwas tingkat Distrik se-Kota Jayapura dan beberapa Pengawas Kelurahan Kampung di wilayah Distrik Heram dan Distrik Abepura, sebanyak 20 APK calon DPR RI, 25 calon DPR Papua, dan 53 calon DPRD Kota Jayapura dibongkar.

Bawaslu Kota Jayapura juga akan melanjutkan penertiban APK pada Sabtu (2/3/2019) di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara. (*)

Editor: Angela Flassy

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top