Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perdebatan anggaran tahunan PNG yang membingungkan

Seorang anak laki-laki menggulung uang kina di Port Moresby. – Lowy Institute/The Interpreter/Peter Parks/AFP/Getty Images

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Bernard Yegiora

Papua Nugini sedang berada di tengah-tengah perdebatan yang membingungkan, tentang rencana anggaran tahunan 2019 pemerintahan negara itu, melibatkan termasuk Menteri Perbendaharaan, Ian Ling-Stuckey, Menteri Perbendaharaan Bayangan dari Oposisi, Joseph Lelang, dan mantan perdana menteri, Peter O’Neill. Sangat sulit untuk mengetahui siapa di antara mereka yang menggunakan fakta dan kebenaran untuk kepentingan nasional, dan siapa yang bermain politik untuk memuaskan kepentingan pribadi mereka.

Menteri Perbendaharaan, Ling-Stuckey, setelah mengambil alih portofolio itu dari pendahulunya, MP Sam Basil, langsung menganalisis uji tuntas, atau due diligence, atas posisi fiskal pemerintah PNG. Pemeriksaan ini berakhir dengan Ling-Stuckey menyatakan bahwa negara itu sedang menghadapi ‘posisi fiskal yang semakin rapuh’ dan perekonomian negara itu berada dalam lubang, akibat kebijakan keuangan pemerintah sebelumnya. (Kelompok ini, yang terdiri dari pejabat-pejabat dari Kementerian Keuangan, kementerian ekonomi lainnya, dan tim pakar ekonomi Ling-Stuckey sendiri, memerlukan waktu tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaan ini.)

‘Lubang perekonomian’ yang digali oleh pemerintah O’Neill sebelumnya memang sangat dalam, kata Ling-Stuckey. “Defisit anggaran yang ditinggalkan oleh rezim O’Neill besarnya K 4.636 juta (lebih dari AUD $ 2 miliar) pada 2019. Sejauh ini, ini adalah defisit terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah PNG. Jumlah ini mewakili 5,8% dari seluruh perekonomian kita.”

Dia lalu menunjukkan data yang digunakan untuk menjelaskan penghitungan defisit itu, ia memperingatkan “ada penurunan yang besar dalam pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak”, dan menerangkan bahwa RUU pengupahan yang sedang diajukan, warisan dari pemerintah O’Neill, masih belum memadai dengan situasi ini.

Loading...
;

Namun, mantan perdana menteri itu tidak menerima tuduhan-tuduhan ini dengan bungkam. O‘Neill berpendapat bahwa analisis anggaran yang dilakukan hanya ‘omong kosong’ yang didorong oleh ambisi politik. Membantah, ia mengungkapkan bahwa Ling-Stuckey telah mengandalkan saran dari ekonom Australia, Paul Flanagan (O‘Neill secara terang-terangan berselisih dengan Flanagan ketika ia memerintah) dan menegaskan bahwa tidak ada satu pun pakar ekonomi yang jujur di dunia ini yang akan menyetujui pandangan seperti itu. O’Neill menambahkan bahwa data-data defisit itu dibuat-buat oleh Ling-Stuckey untuk permainan politik.

Kontroversi itu tidak berakhir di sini. O’Neill juga menambahkan bahwa Charles Abel dan James Marape juga terlibat dalam penganggaran rencana keuangan 2019, saat itu masing-masing menjabat sebagai Menteri Perbendaharaan dan Menteri Keuangan, dan mundur sebelum O’Neill kehilangan jabatannya. Ini berarti Ling-Stuckey juga menyerang orang-orang yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perbendaharaan dan Perdana Menteri di bawah pemerintahan yang baru. Dia menjelaskan bahwa keduanya, selama masa jabatan O’Neill, setuju bahwa defisit dalam anggaran yang diproyeksikan untuk tahun ini adalah 1,5%, dan bukan 5,8%, sebagaimana diklaim setelah anggaran itu diperiksa kembali

Lalu masuk Joseph Lelang, dan pemimpin blok oposisi, Beldan Namah, dalam diskusi. Keduanya berkata bahwa data-data yang digunakan oleh Ling-Stuckey itu ‘dipengaruhi oleh kelompok uji tuntas asing’ dan, oleh karena itu, tidak realistis. Oposisi telah berusaha untuk menggarisbawahi isu keterlibatan asing, dan menyatakan bahwa itu adalah kebiasaan yang berbahaya dan mengancam kedaulatan nasional PNG.

Pembahasan ini semakin ruwet akibat perdebatan tentang peran Dana Moneter Internasional (IMF). Lelang mengeluarkan klaim bahwa Ling-Stuckey telah menyesatkan bangsa itu, karena menggunakan IMF untuk menambah kredibilitas dalam pemeriksaan anggaran yang dilakukan, dan mendiskreditkan upaya pemerintah sebelumnya dalam mengelola keuangan. Dia menekankan bahwa tujuan IMF di PNG adalah untuk melakukan pengawasan, atas kebijakan dan ekonomi negara itu.

Taktik politik kubu oposisi cukup jelas. Saat mengambil alih kepemimpinan PNG, PM Marape telah meminjam slogan ‘Take back PNG’ dari Gubernur Provinsi Oro, Gary Juffa. Gagasan utama dari slogan ini adalah untuk melepaskan diri dari cengkeraman kartel dan kelompok-kelompok asing, yang telah dituduh menyalahgunakan sumber daya dan proses secara sistematis di negara tersebut. Dengan menekankan adanya pengaruh asing dengan ulasan Ling-Stuckey, ini membantu menciptakan keraguan di benak banyak orang.

Melibatkan diri dalam perdebatan ini, PM Marape mengatakan alasan di balik analisis anggaran ini adalah untuk menentukan keadaan ekonomi negara itu saat ini, dan mencari solusi untuk membantu PNG merangkak keluar dari ‘lubang perekonomian’. Ia menunjukkan dukungannya terhadap pengecekan anggaran itu dengan berbagi tentang pengalamannya bekerja sebagai bagian dari pemerintah sebelumnya, mengungkapkan bahwa saat bekerja sebagai menteri keuangan, dia dan O’Neill memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai bidang-bidang investasi.

Tentu saja, O’Neill telah membantah pernyataan yang diungkapkan oleh PM Marape. O’Neill menekankan bahwa pemerintahnya yang lalu tidak pernah menghentikan satu pun anggotanya, terutama menteri-menteri negara, untuk mengungkapkan suara dalam diskusi anggaran pemerintah, dan bahwa setiap orang diberi hak untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka. Selain menjabat sebagai seorang menteri nasional, saat itu PM Marape juga merupakan anggota senior dari partai politik National Congress Party (PNC). Dia seharusnya keluar secara terbuka kepada media, untuk mengutarakan pandangannya yang berlawanan dengan pemerintah, dan pindah ke parpol lainnya.

Jadi saat ini ada peperangan, antara kata-kata Marape melawan kata-kata O’Neill. Mencermati argumen dari kedua pihak, kita bisa beranggapan bahwa kubu oposisi dan mantan perdana menteri memiliki pandangan yang sama. Keduanya membantah temuan yang dijabarkan dalam hasil analisis yang dilakukan oleh Menteri Perbendaharaan dan tim uji tuntas-nya.

Ling-Stuckey memang sangat jujur melalui komentarnya tentang warisan kebijakan fiskal O’Neill. Dia berulang kali menekankan pada apa yang ia sebutkan sebagai ketidakmampuan dalam pertanggungjawaban fiskal pemerintah O’Neill pada tahun 2019 dan 2014 – ia dengan tegas menyalahkan mantan PM itu, namun tidak menyebutkan nama partai politik yang dipimpin O’Neill atau anggota lain dari partai itu, atau partai koalisi yang memegang portofolio yang penting.

Terlihat jelas bahwa partai-partai politik, sebagai institusi, memainkan peran yang lebih kecil dalam politik PNG. Sebagian besar pemimpin politik memengaruhi semua hal yang terjadi dalam pemerintahan dan negara. Politik pribadi ini terbukti dalam debat tentang anggaran negara 2019 PNG. (Lowy Institute/ the Interpreter)

Bernard Yegiora mengajar hubungan internasional di Divine Word University di Madang, Papua Nugini.

Editor : Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top