Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perempuan Keerom: MRP harus lindungi manusia dan hak politik orang Keerom

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perempuan asli Keerom berharap Majelis Rakyat Papua serius memperhatikan ancaman penurunan populasi orang asli Papua dan hak-hak politik orang asli Papua. Hal itu disampaikan sejumlah tokoh perempuan Keerom dalam dialog Kunjungan Kerja Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua pada 19 September 2019 lalu.

Salah satu peserta dialog itu, Petronela Nauw menyatakan orang asli Keerom menyatakan orang asli Keerom telah menjadi minoritas di Kabupaten Keerom. Nauw meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) memastikan adanya regulasi untuk mengurangi laju penurunan populasi orang asli Papua, termasuk orang asli Keerom. “MRP harus membuat peraturan daerah khusus untuk melindungi orang asli Papua,” ungkapnya.

Nauw mencontohkan sejumlah pengaturan praktis yang dapat diundangkan melalui peraturan daerah khusus. Ia juga menekankan pentingnya peraturan daerah khusus yang melindungi hak milik dan hak pengelolaan dan pengusahaan kekayaan alam Papua. “Contohnya peraturan daerah khusus tentang hak jual pinang. Seharusnya, pinang hanya boleh dijual oleh orang asli Papua,” kata Nauw.

Maria Kwambre, anak mendiang Ketua Dewan Adat Keerom Hubertus Kwambre mengatakan MRP juga perlu melindungi hak-hak orang asli dalam pemilihan pejabat Pemerintah Kabupaten Keerom. birokrasi maupun hak politik orang asli dalam rekrutmen politik seperti Pemilihan Umum. “Saya lihat ini, kami korban dari cara pandang rasisme. Orang asli yang duduk yang punya jabatan ini bisa hitung dengan jari,”ungkapnya.

Loading...
;

Kwambre juga mendesak MRP menyusun peraturan daerah khusus (perdasus) tentang pemilihan kepala daerah kabupaten/kota di Papua. Kwambre mengingatkan, dengan semakin berkurangnya populasi orang asli Keerom, mereka kehilangan basis politik untuk memenangi kontestasi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Apalagi, orang asli Keerom tidak memiliki kekuatan finansial yang besar untuk bisa menggerakkan mesin politik demi memenangi Pilkada.

“Perdasus yang ada itu hanya mengatur syarat bahwa Gubernur harus orang asli Papua. Tidak ada aturan bupati harus orang asli Papua. Jadi, kami memohon perdasus yang mengatur bupati di Papua harus orang asli Papua. MRP perlu buat aturan pilkada di Papua, hanya orang asli Papua yang [boleh] maju. Jika tidak, potensi orang Papua memimpin makin kecil,” ungkap Kwambre.

Ketua tim kunjungan kerja Kelompok Kerja Perempuan MRP, Siska Abugau menyatakan pihaknya akan meneruskan semua aspirasi itu kepada MRP. “Kami tidak bisa menjawab harapan [yang sudah disampaikan] di sini, karena kewenangan membuat peraturan itu ada pada lembaga. Jadi kami akan bicara ke lembaga,” kata Abugau dalam diskusi itu.

Abugau mendorong agar para perempuan bergerak demi memastikan orang asli Keerom bersatu membangun kekuatan bersama. “Kita bersatu dan merangkul semua yang ada di Keerom, baik itu orang asli maupun pendatang, supaya kita saling mendidik hak dan kewajiban [masing-masing]. Kita [bisa] menjadi kuat dan mendukung harapan,” ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top