Periode kedua LUKMEN jangan tinggalkan kesan buruk

Periode kedua LUKMEN jangan tinggalkan kesan buruk

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Mantan Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, J Septer Manufandu mengatakan, masih ada pekerjaan gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) lima tahun lalu yang belum tuntas dan itu harus menjadi fokus pada masa pemerintahan periode kedua LUKMEN, 2018-2023, agar nantinya tidak meninggalkan kesan buruk.

Selain melanjutkan program yang belum tuntas lima tahun lalu misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan percepatan pembangunan lainnya, yang perlu dilakukan LUKMEN menurut Manufandu adalah menggunakan kekuatan masyarakat, terutama di kampung-kampung untuk membangun dirinya sendiri, dengan memanfaatkan dana yang ada, misalnya dana kampung, dana Prospek dan lainnya. 

"Bagaimana rakyat melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Fokus lima tahun itu diarahkan ke sana," kata Septer Manufandu kepada Jubi, Jumat (7/9/2018).

Dengan begitu, pada masa pemerintahan periode kedua, Lukas Enembe-Klemen Tinal tidak meninggalkan kesan buruk, tapi jejak di mana rakyat berdaya, karena melakukan pekerjaan sendiri di kampung.

"Itu yang harus dilakukan selain membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan hal lainnya, karena orang asli Papua mayoritas berada di kampung-kampung," ucapnya.

Dari sisi adat, Dewan Adat Papua (DAP) berharap, pada masa kepemimpinan LUKMEN lima tahun mendatang dapat melahirkan produk hukum (Perdasi/Perdasus) untuk melindungi dan memperkuat posisi masyarakat adat, terutama keberadaan lembaga adat.

"Makanya kami menyusun draf Raperdasus masyarakat adat dan telah diserahan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua," kata Sekretaris II DAP, John NR Gobai.

Berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat adat di antaranya seni, budaya, bahasa daerah, badan usaha masyarakat adat, kampung adat dan kewenangan masyarakat adat mengelola potensi sumber daya alam di wilayahnya menurut Gobai, diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) itu. (*)

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)