Perjanjian PBB tentang keanekaragaman hayati ancam Kepulauan Pasifik 

Perjanjian PBB tentang keanekaragaman hayati ancam Kepulauan Pasifik 

Belut Moray di perairan Palau. – RNZI/Richard Brooks/ The Pew Charitable Trusts

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh James T. Movick (mantan Direktur Jenderal Badan Perikanan Forum Kepulauan Pasifik (FFA), yang berbasis di Honiara, Kepulauan Solomon. Saat ini ia tinggal di Federasi Mikronesia)

Pernyataan yang baru-baru ini dibuat oleh Sekretaris Jenderal Forum Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, dalam sebuah konferensi mengenai keanekaragaman hayati di laut bebas atau perairan internasional, pemilihan waktunya persis dan mengisyaratkan tantangan yang besar bagi Negara-negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS) di kawasan Pasifik.
Berdiri di hadapan pertemuan SIDS Pasifik di Fiji, Dame Meg mengungkapkan pandangannya bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki peran penting, untuk memastikan bahwa perjanjian mengenai keanekaragaman hayati yang dinegosiasikan di PBB, tidak mengabaikan orang-orang dan komunitas yang bergantung pada sumber daya laut, untuk nafkah, budaya, dan ekonomi.

Ini adalah sentimen yang menyejukkan di dunia dimana kampanye-kampanye perlindungan lingkungan laut seringkali tidak mempertimbangkan peran orang lokal; dimana perlindungan lautan didorong dengan retorika ‘no take’ dan ‘perlindungan penuh’. Bagi kita yang tinggal dan bekerja di Pasifik, dan telah berada di sini selama beberapa generasi, sudut pandang seperti itu jauh dari kenyataan hidup kita, dimana lautan menyediakan ketahanan pangan, sumber daya, dan pemasukan di tempat-tempat dimana tidak ada industri berbasis daratan.

Perjanjian keanekaragaman hayati PBB yang baru ini mencakup sumber daya berharga di laut lepas – tidak dimiliki oleh siapapun, namun terbuka bagi semua orang. Bagaimana sumber daya ini dapat dikelola dan dibagikan di masa depan?

Sudah ada berbagai kesepakatan dalam penangkapan ikan, pertambangan, dan pengapalan di laut lepas, kini komunitas internasional sedang berupaya untuk memperkuat aturan-aturan itu karena semakin banyaknya tekanan untuk melindungi keanekaragaman hayati, akibat perubahan iklim dan berbagai kekhawatiran lainnya.

Perjanjian ini sangat penting untuk semua negara, khususnya untuk kawasan Pasifik, karena ukuran Samudra Pasifik itu sendiri dan wilayah perairan internasional di dalamnya yang besar, dan berbagai potensinya yang belum dimanfaatkan.

Itulah sebabnya sangat penting bagi negara-negara Pasifik untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif saat bernegosiasi di PBB: untuk mencapai suatu hasil yang mencerminkan identitas, budaya, dan geografi Pasifik demi pembangunan berkelanjutan yang berkesinambungan, dan memungkinkan kebijakan Blue Pacific yang disepakati orang Pasifik: dimana masyarakat tetap menjadi pusatnya.

Selama beberapa tahun terakhir, muncul keprihatinan pada kesehatan dan kehidupan lautan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekhawatiran itu tentu saja disambut dengan baik; namun, langkah-langkah yang diusulkan untuk mendukung kesehatan dan kehidupan lingkungan laut yang baik itulah yang perlu dipertimbangkan kembali, khususnya berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada lautan.

Kita sudah melihat gerakan untuk membentuk Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau marine protected areas berskala besar, banyak darinya memiliki luas lebih dari 100.000 km persegi. Pasifik juga mencakup 74% dari daerah yang diusulkan untuk dibentuk menjadi KKL, menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh konsultan lautan global, Opes Oceani.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa KKL dimulai dan didorong secara umum oleh organisasi non-pemerintah internasional yang besar, bukan oleh pemerintah, untuk memenuhi target mereka, bukan sebagai kontribusi demi keanekaragaman hayati. Kampanye agar 10% lautan di seluruh dunia diklasifikasikan sebagai KKL no-take digantikan oleh dorongan untuk meningkatkannya menjadi 30%.

Samudra Pasifik masih tetap merupakan sasaran utama dalam pembentukan KKL skala besar oleh negara-negara di belahan bumi utara yang jauh, serta LSM internasional, membawa implikasi negatif untuk pengelolaan perikanan Pasifik yang berkelanjutan dan sumber daya laut lainnya.

Namun dalam konteks Pasifik, KKL berukuran besar yang mencakup larangan no-take hanya sedikit manfaatnya dalam hal pengelolaan perikanan untuk spesies yang sering migrasi, penghasil utama dalam pendapatan asing negara-negara Pasifik. Meskipun KKL jelas lebih mudah dikelola daripada skema pengelolaan laut lainnya yang lebih kompleks, kegunaannya dalam konteks di Pasifik masih belum pasti.

Metode yang lebih tepat, dan lebih dikenal, adalah kawasan marine management areas (MMA), dimana kegiatan-kegiatan tertentu ditargetkan dengan langkah temporal, spasial, dan tepat-spesies untuk mencapai target yang diinginkan dalam keanekaragaman hayati laut, contohnya mengembalikan stok ikan.

MMA lebih sering digunakan secara umum di Pasifik untuk mengurangi penangkapan sumber daya ikan berlebih di area terumbu karang dan tepi pantai, misalnya. Selain itu, pengembangan sumber daya dan teknologi kelautan telah meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, dan membatasi wilayah laut yang luas akan membatasi peluang pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara Pasifik.

Blue Pacific adalah kebijakan negara-negara Pasifik yang dimajukan di PBB, dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG14 terkait dengan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Blue Pacific bertujuan untuk memfokuskan kembali potensi bersama dalam mengelola kawasan Samudra Pasifik. Arah kebijakan Blue Pacific didasarkan pada pengakuan identitas lautan, geografi samudra, dan sumber daya kelautan.

Rasa hormat bangsa-bangsa Pasifik terhadap lautan dan sumber daya yang disediakannya membentang ke berabad-abad yang lalu, ketika era the great migrations terjadi. Keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya lautan akan selalu menjadi tantangan. Peningkatan kemampuan dan sumber daya akan membantu mencapai hasil pengelolaan yang lebih baik.

Negara-negara SIDS di Pasifik memiliki kepentingan dalam konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan di laut bebas, karena ketergantungan mereka akan lautan dan sumber daya penting yang memungkinkan mereka untuk memperoleh devisa.

Menyeimbangkan keharusan antara konservasi dan penggunaan itu penting bagi kerangka kerja Samudra Pasifik. Pemanfaat sumber daya laut secara berkelanjutan adalah komponen penting dari dokumen apa pun yang akan keluar dari perjanjian keanekaragaman hayati PBB ini, agar negara-negara Kepulauan Pasifik juga bisa mendapatkan manfaat dan meningkatkan situasi ekonomi dan sosialnya. (PINA)

Editor: Kristianto Galuwo 

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)