Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perjuangan Bougainville bertahan karena dendam dan kultus kargo

Perdana Menteri Papua Nugini saat itu, Sir Rabbie Namaliu, mengerahkan pasukan keamanan ke Bougainville pada 1989 untuk memadamkan perjuangan kemerdekaan Bougainville. – ABC News

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Moresi Ruahmaa

Dimulai pada 23 November, orang-orang Bougainville di dalam dan di luar daerah akan menuju ke TPS selama satu minggu, untuk memutuskan nasib masa depan politik mereka.

Kali ini bukanlah pemungutan suara biasa untuk memilih anggota legislatif, tetapi melalui pelaksanaan referendum, orang-orang Bougainville akan memilih untuk tetap menjadi bagian dari PNG atau negara merdeka. Jika mereka memilih ‘otonomi yang lebih besar’, maka pulau itu akan tetap menjadi, dan dipimpin, sebagai bagian dari Papua Nugini. Tetapi jika memilih ‘merdeka’ Bougainville akan menjadi negara yang berdaulat dan merdeka ke depannya. Namun pertama-tama hasil referendum itu akan melalui proses ratifikasi oleh Parlemen Nasional di Waigani.

Menjelang referendum di Bougainville, pemimpin-pemimpin ABG dan kelompok-kelompok serta individu-individu yang ditunjuk, terus berupaya meningkatkan kesadaran publik dengan mendidik orang-orang setempat tentang dua pilihan penting yang akan ada untuk mereka pilih. Gereja-gereja di seluruh pulau itu juga mendoakan agar pelaksanaan referendum dan hasilnya berjalan dengan damai. Dan tidak seperti negara-negara lain di mana anarki dan kekacauan merajai, orang-orang di Bougainville bertekad dan berharap penuh bahwa perdamaian akan terjadi bahkan setelah periode pascareferendum, apa pun hasil referendum itu.

Loading...
;

Larangan minuman alkohol

Pekan lalu toko-toko dan penyalur minuman keras lainnya di pulau itu telah ditutup dan dibatasi, dalam rangka persiapan referendum mendatang. Tidak akan ada konsumsi minuman keras selama periode ini sampai setelah selesainya penghitungan suara bulan depan.

Meski itu adalah serangkaian proses yang terjadi menuju referendum saat ini, sejarah menunjukkan bahwa pada 1970-an, suatu referendum tidak resmi dilakukan di seluruh Bougainville. Orang-orang Bougainville bulat suara memilih untuk memisahkan diri dalam referendum tidak diatur ini.

Referendum itu diadakan oleh sebuah organisasi bernama Napidakoe Navitu Association. Napidakoe Navitu terutama dibentuk dan beranggotakan orang Nasioi di Distrik Kieta di pantai timur Bougainville, tetapi lalu meluas ke distrik lain. Seperti halnya Mungkas Association bagi orang Telei di Buin di sebelah selatan Bougainville, organisasi dibentuk untuk berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka. Ini adalah organisasi bagi orang-orang untuk mendorong isu-isu ekonomi, sosial, dan politik serta hal-hal lainnya.

Setelah pelaksanaan referendum tidak disetujui tersebut, sebuah permohonan diajukan kepada pemerintah kolonial Australia oleh anggota dewan House of Assembly saat itu, Almarhum Sir Paul Lapun, agar suatu referendum resmi diadakan. Permohonan itu lalu ditolak. Menulis di New Guinea 2, buletin berita triwulan, Pastor dan jurnalis Wally Fingleton, menyatakan bahwa penolakan oleh penguasa kolonial itu telah ‘meninggalkan lebih banyak penderitaan untuk hidup masyarakat pribumi’.

Namun, terlepas dari penolakan pemerintah kolonial, orang-orang Bougainville melanjutkan perjuangan mereka, seraya menyaksikan minimnya pembangunan di pulau itu dari kesunyian. Contohnya, meskipun banyak usaha-usaha di sana, termasuk di sektor pertanian, yang berkembang pesat di Bougainville berkat operasi tambang tembaga di Panguna, sebagian besar pulau itu masih terbatas infrastrukturnya, termasuk jalan dan jembatan.

Selain itu, meningkatnya angka pengangguran di kalangan generasi muda setempat dan masalah hukum dan ketertiban, banyaknya pembunuhan atas penduduk setempat oleh orang pendatang, dengan tingginya arus migrasi orang pendatang yang terus-menerus dipandang sebagai ancaman oleh penduduk pribumi. Semua persoalan ini, ditambah dengan semua rasa dendam yang melekat dan tidak pernah hilang sepenuhnya, memuncak pada 1989, dimana ini adalah momen-momen awal krisis Bougainville yang bertahan 10 tahun lamanya.

Namun, sebelum krisis Bougainville yang dikenal umum ini, pada 1975 sudah ada perlawanan awal oleh Bougainville untuk bruk-lus atau memisahkan diri. Kota Arawa adalah tempat dimana orang- orang pribumi Bougainville dari seluruh pulau itu bertemu, tua dan muda, mendesak untuk bruk-lus dari Papua Nugini.

Deklarasi kemerdekaan pada 1975

Sebelumnya, pada 1 September 1975, Bougainville secara sepihak menyatakan kemerdekaannya sebagai negara berdaulat, terpisah dari PNG. Kemerdekaan itu dikatakan diikuti oleh pesta perayaan oleh penduduk setempat. Tetapi ketika acara perayaan itu masih berjalan, Chief Minister saat itu, Michael Somare, mengirim pasukan antihuru-hara dari Rabaul ke Bougainville untuk memadamkan api perjuangan bruk-lus.

Kehadiran pasukan antihuru-hara tidak disambut baik oleh orang-orang Bougainville. Ketegangan berubah menjadi kerusuhan massal ketika orang-orang setempat dan pasukan keamanan saling berhadapan. Krisis ini akhirnya menjadi demonstrasi massa setelah semakin banyak orang-orang Bougainville dari daerah terpencil di selatan, tengah, dan utara bergabung dalam perjuangan itu. Demonstrasi itu dihadiri oleh ribuan orang yang marah dan gaduh, berlangsung selama seminggu, mendesak Pemerintah Somare untuk membiarkan Bougainville menjadi negara merdeka.

Situasi tegang itu akhirnya berakhir ketika sistem pemerintah provinsi untuk Bougainville dinegosiasikan. Tetapi ini hanya langkah sementara untuk menghentikan perbedaan pendapat oleh orang Bougainville selama 14 tahun berikutnya sampai tahun 1989, ketika krisis Bougainville kembali pecah – sejarah pun terulang kembali.

Sementara itu, dengan membentuk pemerintah provinsi di Bougainville pada 1975, ini dirancang untuk menghentikan Bougainville dari melepaskan diri. Namun impian dan aspirasi orang-orang atas rumput yang lebih baik dan lebih hijau, dan untuk menjadi tuan dari hidup mereka sendiri, tetap bertahan hidup.

Di antara hal-hal lain, dalam perjuangan mereka dan dalam mendapatkan masa depan yang lebih baik, orang Bougainville terus memendam kebencian pahit terhadap tuan-tuan kaukasia berkulit putih. Misionaris, pemilik perkebunan dan perusahaan tambah tidak disukai karena merampas tanah dan sumber daya alam mereka. Mereka juga membenci hilangnya warisan budaya dan tempat-tempat ibadah suci yang dihancurkan oleh orang-orang asing. Pada saat yang sama, meski mengungkapkan ketidakpuasannya, orang-orang Bougainville juga sadar akan utang mereka kepada penguasa kolonial karena membawa pembangunan.

Dan tentu saja, terutama misionaris yang datang, diakui karena menyebarkan dan mengajarkan Injil melalui pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan barang-barang materiel lainnya.

Dalam tahun-tahun setelah itu, kurangnya manfaat sosial dan ekonomi dan perkembangan yang nyata, diperparah dengan masuknya massa dari luar ke dalam pulau itu. Ini mengancam dan menyebabkan banyak ketakutan dan kecemasan di antara penduduk pribumi. Mereka juga takut kehilangan identitas atau warna kulit hitam mereka. Jadi, diam-diam, mereka menyaksikan dan ketakutan ketika orang dari luar merambah ke pantai-pantai mereka dan merebut tanah mereka.

Kehadiran orang pendatang juga mengganggu keselarasan sosial yang dulunya dirasakan penduduk setempat. Kedamaian dan keharmonisan perlahan-lahan terkikis akibat banyaknya kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang pendatang. Ada juga kejadian dimana kadang kala ada pembunuhan terhadap penduduk pribumi, menciptakan permusuhan dan meningkatkan kebencian dari masyarakat lokal. Akibatnya, menumpuk dengan berbagai masalah mendasar lainnya yang berakar, keinginan orang Bougainville untuk memisahkan diri semakin mendesak.

Sekali lagi, ini semua dimulai dengan pencarian identitas masyarakat adat yang tersebar di sekelompok pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Buka, yang panjangnya 50 km dengan dua kelompok bahasa, dan pulau-pulau terluar yaitu Feads, Nissan, Carterets, Nuguria, Tasman, dan Mortlocks – yang dihuni oleh berbagai suku masyarakat adat. Pulau utama di Bougainville panjangnya sekitar 150 km dan memiliki sekitar 19 kelompok bahasa.

Bahkan, latar belakang budaya dan geografi yang berbeda adalah dua faktor yang membuat orang Bougainville terus berjuang untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Pastor Wally, ‘Ketika Inggris dan Jerman memutuskan bahwa harus ada perbatasan antara Bougainville dan Kepulauan Solomon, atau lebih tepatnya Kepulauan Shortland, penduduk pribumi dari kedua sisi merasakan langsung pembatasan pergerakan dan merasa kehilangan. Lebih dari itu, hal itu bagi orang-orang, dan terutama orang-orang Bougainville, sulit untuk dipahami dan yang akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi mereka. Orang-orang Bougainville dan orang-orang Kepulauan Solomon di sepanjang perbatasan itu memiliki ikatan erat secara budaya, etnis, dan geografis dengan berada di dua sisi perbatasan itu’.

Kultus kargo menjamur

Salah satu peristiwa penting adalah dibentuknya dan kebangkitan berbagai kultus kargo di Bougainville pada 1960-an. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencarian identitas ini. Kelompok kultus kargo pertama dibentuk di Hahalis Welfare atau taman kanak-kanak di Buka oleh John Tasion. Sebuah kultus kargo lainnya didirikan di Pontona, Koromira, dari Central Bougainville. Kelompok-kelompok kultus kargo ini adalah sumber kekuatan dan aspirasi orang-orang Bougainville untuk menjadi tuan atas diri mereka sendiri.

Kelompok-kelompok itu berusaha mendorong kemerdekaan sosial, politik dan ekonomi dengan mengindoktrinasi orang-orang lewat harapan bahwa suatu hari nanti dibantu leluhur yang sudah meninggal dunia, mereka akan mencapai ‘padang rumput yang lebih hijau, di mana susu dan madu berlimpah-limpah’.

Pembukaan tambang tembaga Panguna pada 1970-an semakin memperkuat dan memberi orang rasa kekerabatan yang erat. Mereka ingin bersatu dan menghadapi kekuatan yang merampas tanah mereka, sehingga mereka terus berjuang demi mimpi dan aspirasi mereka. Tentu saja, masalah pemilik tanah Panguna dengan Francis Ona dan fraksinya hanyalah sebuah katalisator. Persoalan-persoalan pemilik tanah hanya merupakan hasil dari rasa kecewa, mimpi, dan aspirasi yang sudah terpendam dalam Bougainville selama bertahun-tahun.

Bahkan, pada 1988 sudah ada rasa ketidakpuasan dari penduduk pribumi pulau itu. Di desa-desa dan komunitas-komunitas terpencil, keinginan untuk menentukan nasib sendiri perlahan-lahan diperkuat sekali lagi oleh sentimen politik pada saat itu. Ini kemudian didorong oleh sedikitnya manfaat sosial dan ekonomi, meski kegiatan bisnis di pulau itu terus meningkat.

Dengan semua ini, saat itu mereka sampai ke tahap ekstrem, dimana orang-orang Bougainville dengan pemimpin-pemimpin radikal mereka menanti, dan terus menanti, untuk waktu yang tepat untuk mencapai impian mereka. Tetapi ketika penantian untuk seorang penyelamat datang, pemimpin pemberontak gadungan, Francis Ona dengan faksi pemilik tanahnya memulai konflik. Atau lebih tepatnya, Ona dan pemilik tanah menggunakan kebencian Bougainville, yang sudah meluap-luap, untuk memulai perang pada 1990 saat perang sipil di Bougainville kembali dimulai.

Dan tentu saja, ternyata, waktunya tepat, meskipun konsekuensinya tidak sepenuhnya baik. Hasil dari konflik ini adalah perjanjian Bougainville Peace Agreement dan pembentukan pemerintah otonomi Bougainville atau Autonomous Bougainville Government. (The National)

Moresi Ruahmaa adalah mantan wartawan The National dan sekarang tinggal di Arawa.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top