Perlu ada payung hukum kemitraan pelaku usaha kayu – masyarakat adat

Perlu ada payung hukum kemitraan pelaku usaha kayu – masyarakat adat

Hutan di Papua -(Jubi/Hengky Yeimo).

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua jangan hanya menganakemaskan pengusaha yang mendapatkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Perlu memikirkan adanya payung Hukum untuk kemitraan antara pengusaha kayu non HPH dengan masyarakat adat Papua.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John N.R Gobay kepada Jubi, Selasa (12/2/2019).

Dia menilai pengusaha non HPH selalu dikesampingkan. Karena sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015, sesungguhnya regulasi daerah dibuat bukan hanya untuk turunan dari regulasi yang lebih tinggi.

“Namun dapat dibuat karena adanya konflik, ada kejadian luar biasa dan memuat muatan lokal,” katanya.

Gobay bilang di Papua, stakeholder yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan antara lain sebagai pengusaha pemegang HPH, perusahaan pengekspor, pengusaha pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), pengusaha pemilik Sawmill (usaha pengergajian), penggesek kayu dan Masyarakat.

“Permasalahannya, pemegang HPH semuanya adalah pengusaha non Papua, berasal dan tinggal di luar Papua, sementara yang lain adalah orang non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua,” bebernya.
Dalam hal tertentu, dia meniai pemegang HPH selalu jadi anak emas dari pemerintah dan oknum aparat keamanan. Pemegang HPH tidak dapat membeli kayu dari masyarakat. Namun, menyuruh masyarakat mengambil kayu dari HPH, sementara usaha masyarakat untuk kayu tidak dapat dibendung. “Maka kemitraannya perlu diatur melalui regulasi,” katanya.

Gobay mengatakan, kemitraan antara masyarakat adat Papua dengan pelaku usaha kayu di Papua yang mempunyai kemampuan produksi sampai dengan 6000 M3 (kubik meter).

“ Tentunya perlu diatur. Karena tidak dapat disangkal bahwa masyarakat adat mengalami keterbatasan modal, selama ini skema (pertama)yang terjadi , kayu dibayar langsung oleh pelaku usaha, (tunai). Masyarakat harus menunggu sampai dengan kayu terjual di pasar di luar Papua,” ujarnya

Skema penjualan yang kedua juga terbilang rawan untuk terjadi kerugian. Ketika penjualan ini disebut kayu ilegal oleh penegak hukum dan ditahan, otomatis masyarakat akan rugi dan pada saat itu industri kayu lokal tidak akan berani mengambil kayu dari masyarakat.

Selama ini belum ada regulasi yang mengatur pola kemitraan ini. Sehingga, kayu hasil produksi oleh masyarakat yang kemudian dijual oleh pelaku usaha masyarakat juga sering disebut ilegal logging.

“Perlu diatur dalam regulasi kemitraan masyarakat adat atau penggesek kayu dengan pelaku usaha kayu di bawah 6000m3 antara lain terkait, harga beli,proses pembayaran,dll,” katanya.

John mengatakan, kondisi ini tentunya tidak boleh dibalas dengan stigma “pengusaha lokal mengatasnamakan kayu masyarakat”. Namun haruslah dipikirkan regulasi payungnya agar masyarakat adat pemilik hutan adat tetap untung. Kemitraan usaha ini menurutnya tetap perlu diawasi.

“Karena penyebab deforestasi hutan di Papua sejak lama, diduga dilakukan oleh para pemegang HPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .Manfaat ekonomi industri kehutanan untuk PAD Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang diberikan oleh pemegang HPH, tidak ada apalagi manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hutan,”katanya.

Aktivis lingkungan Yunus Matiseray menambahkan, perlunya penegasan terhadap penanganan lingkungan di tanah Papua.

“Selama ini ada regulasi tetapi tidak tegakkan oleh pihak eksekutif. Karena lemahnya penegakan hukum maka masyarakat lemah dalam menangani hutan, kayu dsb,”katanya.(*)

Editor: Syam Terrajana

 

loading...

Leave a Replay

Leave a Comment

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

loading...