HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perlu strategi selamatkan kursi untuk OAP di legislatif

Atribut adat berupa totem yang ditanam di hamalan Kantor DPRD Merauke – Jubi/Frans L Kobun

SATU Mei 2019, masyarakat adat Marind di Kabupaten Merauke mendirikan tenda dan bermalam di halaman kantor DPRD setempat. Aksi itu merupakan protes terhadap hasil Pemilu 2019.

Masyarakat adat Papua di Merauke, khususnya suku Marind-Buti khawatir keterwakilan orang asli Papua di DPRD setempat periode 2019-2024 tidak mencapai 10 orang dari jumlah 30 kursi legislatif yang ada.

Bertolok dari pengalaman di Merauke, berbagai pihak khawatir situasi serupa akan terjadi di kabupaten/kota lain di Papua. Dibutuhkan sebuah strategi menyelamatkan kursi untuk orang asli Papua di legislatif.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih Jayapura, Yakobus Richard Murafer, MA mengatakan salah satu yang dapat menyebabkan minimnya orang asli Papua duduk di legislatif kabupaten/kota adalah rekrutmen calon legislatif oleh partai politik yang tidak mengutamakan orang asli Papua.

Namun ranah itu merupakan kewenangan internal parpol, karena hingga kini belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan pegangan mengutamkan orang asli Papua dalam rekrutmen dan penetapan caleg.

Loading...
;

“Kendala dalam rekrutmen dan kurangnya regulasi melindungi kepentingan orang asli Papua. Belum ada Peraturan Daerah Khusus, turunan UU Otsus Papua terkait pemilihan legislatif. Hanya untuk pemilihan gubernur dan MRP,” kata Yakobus Richard Murafer kepad Jubi pada Kamis, 16 Mei 2019.

Permainan uang dalam tahapan pencalegkan, juga diduga salah satu penyebab minimnya keterwakilan orang asli Papua. Kata Murafer, proses tahapan rekrutmen caleg yang panjang, rumit dan bermuara pada usulan kepada pengurus pusat parpol untuk memutuskan siapa yang diusung sebagai caleg, juga berpotensi menyebabkan terjadinya transaksi uang.

“Ada celah untuk terjadi transaksi. Selain itu, hingga kini parpol tidak mengumumkan ke publik saat melakukan proses penjaringan atau seleksi caleg. Sosialisasi politiknya tidak jalan,” ujarnya.

Selain itu, jika penyelenggara dapat bekerja jujur dan profesional dalam pemilihan legislatif, tentu tak akan muncul dugaan jual beli suara yang dianggap merugikan caleg tak berduit, termasuk orang asli Papua.

“Kalau penyelenggara patuh pada asas aturan dan hukum, saya yakin meski caleg itu tidak punya materi, tapi kalau dapat suara dari rakyat penyelanggara akan mengakomodirnya,” ucapnya.

Murafer berpendapat, jika ada payung hukum yang mengatur terkait rekrutmen dan penetapan caleg, partai politik mesti melibatkan tokoh adat, dan Majelis Rakyat Papua dalam rekrutmen dan penatapan caleg. Setidaknya kedua pihak tersebut dapat merekomendasikan caleg ke pengurus parpol.

Dengan begitu, keterwakilan orang asli Papua dalam setiap pencalegkan dan peluang mendapat persentase maksimal kursi di legislatif di kabupaten/kota, DPR Papua hingga DPR RI dapat terjaga.

“Namun kan tidak ada payung hukum soal itu dan PKPU juga tidak mengatur secara khusus keberpihakan kepada OAP selain sistem noken. Mungkin ke depan, juga perlu didorong parpol lokal di Papua seperti di Aceh,” katanya.

Eksekutif dan legislatif Papua diharap tetap memperjuangkan Perdasus partai politik lokal dan rekrutmen partai politik di Papua yang telah diparipurnakan, 9 September 2016, namun hingga kini belum diregistrasi Kementerian Dalam Negeri.

Hadirnya payung hukum dinilai penting agar ada wadah khusus mengakomodir semua kepentingan politik orang asli Papua lewat partai politik lokal.

“Kita harap Mendagri juga bisa melihat ini, karena semangat Otsus salah satunya bicara tentang pembangunan politik di tanah Papua. Tanpa payung hukum, saya yakin situasi seperti di Merauke akan terjadi, karena pemilihan legislatif di tanah Papua mengacu pada undang-undang yang berlaku secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Nusy ingin agar di DPRD kabupaten/kota di Papua ada kursi khusus untuk orang asli Papua, seperti 14 kursi di DPR Papua kini.

Keinginan itu muncul lantaran Nusy khawatir akan keterwakilan orang asli Papua di DPRD kabupaten/kota pada masa mendatang. Dari periode ke periode, keterwakilan orang asli Papua di DPRD kabupaten/kota dinilai semakin minim. Bahkan hasil Pemilu 2019, dikhawatirkan sejumlah DPRD daerah di Papua akan didominasi non-Papua.

Ia mencontohkan, kini di Kabupaten Merauke muncul protes dari kalangan masyarakat asli Papua di wilayah itu. Protes muncul karena masyarakat adat khawatir hanya aka nada satu atau dua keterwakilan orang asli Papua duduk di 30 kursi di DPRD setempat.

Melihat situasi ini kata Nusy, tak ada salahnya berbagai pihak di Papua bersama-sama mendorong agar ada kebijakan dari negara terhadap orang asli Papua untuk kursi di DPRD kabupaten/kota, seperti 14 kursi pengangkatan di DPR Papua.

“Jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota untuk orang asli Papua satu seperempat, dari jumlah kursi partai politik seperti di DPR Papua. Para kepala daerah juga mesti mendorong itu,” kata Nusy.

Semua masyarakat adat Papua diharapkan bersatu mengusulkan kepada presiden dan para pejabat negara terkait gagasan yang dianggap dapat salah satu solusi ini. Setidaknya, dengan adanya upaya dari berbagai pihak di Papua, dapat membuat pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi itu.

“Memang akan berbenturan dengan Undang-Undang lain, tapi Undang-Undang inikan bukan kitab suci yang tidak bisa diubah,” ujarnya. (*)

editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top