Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Persoalan Papua harus diselesaikan dengan KKR

Mahasiswa Papua di Pulau Jawa ketika menuntut keadilan atas kekerasan militer indonesia di lakukan terhadap warga sipil di Ndugama – Jubi/Dok AMP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Paniai, Jubi – Anggota DPR Papua, John NR Gobai dari jalur pengangkatan 14 kursi Otsus menegaskan, adanya distorsi sejarah dan pengalaman pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi sejak integrasi, diselesaikan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“Hal yang sama juga pernah dilakukan di Afrika Selatan dan Timor Leste. Untuk itu sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam Pasal 47 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” ujar John NR Gobai kepada Jubi, Selasa, (15/10/2019).

Menurutnya, hal itu disebutkan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR.

Ia mengatakan, LIPI merumuskan empat akar masalah di Papua. Dua akar masalah yang menjadi dasar ditetapkannya UU No 21 Tahun 2001 yang dapat dibaca dalam penjelasan umum UU No 21 Tahun 2001.

Loading...
;

“Sampai hari ini, belum ada regulasi sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan distorsi sejarah sesuai dengan amanat Pasal 46, UU No 21 Tahun 2001,pembentukan KKR dengan Keputusan Presiden sesuai dengan Usulan Gubernur,” ujarnya.

“Usulan Gubernur tentunya diperlukan adanya sebuah payung hukum untuk merekrut dan menetapkan tata kerjanya, untuk itu kami melihat penting dibuatkan sebuah produk hukum daerah tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua,” katanya.

Dengan menggunakan hak legislasi anggota DPRP , pihaknya telah menyiapkan naskah akademik dan draf Raperdasus namun dalam sidang Paripurna telah disepakati diajukan ke Pusat. “Untuk itu baiknya draft yang telah disiapkan dikaji saja,” ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menugaskan pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura untuk melakukan kajian serta penyiapan draft, terkait pembentukan KKR, sebagaimana amanat pasal 46 dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

“Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dilatarbelakangi sejak 1991 sampai saat ini, di mana banyak terjadi konflik yang kadang-kadang berujung pada korban jiwa. Jatuhnya korban jiwa ini, menimbulkan rasa trauma kepada korban pelanggar HAM dan itu saya tugaskan kepada rektor Uncen,” ujar Enembe dilansir web Pemprov Papua papua.go.id.

Gubernur Papua Lukas Enembe pada kesempatan itu, berharap kajian ilmiah dari Uncen Jayapura untuk tiga agenda itu, dapat segera rampung untuk membantu menuntaskan persoalan di bumi cenderawasih.

Rektor Uncen, Dr.Apolo Safanpo mengatakan, Gubernur Papua meminta piahknya membuat kajian akademis maupun draft pembentukannya. “Supaya bisa selesaikan kasus pelangaran HAM di masa lalu,” ucap Apolo. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top