Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Persoalan perempuan dan anak asli Papua harus ditangani lembaga tersendiri 

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Majelis Rakyat Papua perwakilan perempuan Tabi, Maria Rofek menyatakan Papua membutuhkan lembaga tersendiri untuk menangani permasalahan perempuan dan anak asli Papua. Lembaga khusus itu harus fokus menangani berbagai isu perempuan dan anak asli Papua yang tinggal di daerah yang jauh dari sentuhan pendidikan keluarga.

Hal itu disampaikan Maria Rofek di Jayapura, Rabu (3/7/2019). “Kami ingin di masa mendatang akan ada lembaga khusus yang menangani masalah perempuan Papua,”ungkap Rofek yang juga merupakan anggota Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) itu.

Rofek menyatakan lembaga khusus yang menangani perempuan dan anak asli Papua itu dibutuhkan karena organisasi pemerintah daerah yang saat ini menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menjangkau permasalahan yang dialami para perempuan asli Papua dan anak asli Papua yang hidup di kampung-kampung yang jauh dari ibukota kabupaten/kota. Organisasi perangkat daerah yang saat ini menangani masalah pemberdayaan perempuan dan anak juga dinilai Rofek terjebak dalam kegiatan formalitas belaka.

“Aktivitas dinas ini formalitas melulu. [Organisasi perangkat daerah yang menangani isu permberdayaan perempuan dan anak ada, akan tetapi] tidak ada penanganan serius terhadap berbagai masalah perempuan dan anak-anak,”ungkapnya.

Loading...
;

Rofek menyatakan gagasan untuk membentuk lembaga baru yang khusus menangani masalah perempuan dan anak asli Papua itu muncul saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamberamo Raya beberapa waktu lalu. Di sana, Rofek mendapati berbagai masalah yang dihadapi perempuan dan anak asli Papua belum mendapatkan perhatian yang serius.

Di Mamberamo Raya, Rofek mendapati banyaknya anak asli Papua, baik anak perempuan maupun anak laki-laki usia sekolah, yang telah putus sekolah. Rofek juga menemukan banyak anak laki-laki usia sekolah dan usia produktif yang kecanduan minuman beralkohol dan zat adiktif.

“Sebelum [wilayah itu dimekarkan dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen menjadi Kabupaten Mamberamo Raya], para orang tua di sana tidak mengenal minuman beralkohol. [Kini anak-anak mengonsumsi minuman beralkohol]. Jangankan minuman beralkohol, [lem] aibon saja [dihisap oleh] anak-anak itu. [Fenomena] itu [justru] muncul setelah wilayah tersebut menjadi Kabupaten Mamberamo Raya,” kata Rofek.

Menurut Rofek, banyaknya anak asli Papua yang mengonsumsi minuman beralkohol itu menjadi persoalan sosial yang bisa berkembang menjadi konflik. Orang lain tidak bisa menegur anak-anak yang mengonsumsi minuman alkohol, karena teguran itu bisa menyinggung orangtua para anak yang mengonsumsi alkohol.

“Kita tidak bisa memarahi anak-anak [yang mengonsumsi minuman beralkohol. [Jika orang lain menegur], bisa jadi mamanya balik menegur kita karena mereka menganggap tidak salah kalau [anaknya mengonsumsi] minuman beralkohol,”ungkap Rofek.

Pembelaan orantua terhadap anak usia sekolah dan anak usia produktif yang mengonsumsi minuman beralkohol itu menandakan pentingnya pendidikan keluarga bagi para orangtua, khususnya bagi para perempuan Papua yang memegang peranan terbesar dalam pola asuh anak. Rofek menilai harus ada lembaga khusus yang fokus mengadakan pendidikan keluarga bagi perempuan asli Papua dan anak asli Papua.

“Kalau [perempuan Papua] mengerti [bagaimana cara] mendidik anak [menyikapi berbagai hal, budaya, atau perilaku baru yang terbawa dampak semakin terbukanya berbagai wilayah terpencil di Papua], dia akan bisa mengatur pendidikan anak dalam keluarga. Anak-anak tidak mungkin terlantar dan terlibat dalam aktivitas yang merusak dirinya,”ungkapnya.

Pendidikan keluarga bagi para perempuan dan anak asli Papua itu juga penting untuk mengembangkan pelatihan ekonomi kerakyatan, kesehatan keluarga, gizi anak, dan pengembangan rohani dalam keluarga orang asli Papua. “Kondisi [banyaknya keluarga asli Papua yang terdampak semakin terbukanya sebuah wilayah] saya pikir [terjadi] di seluruh Papua, dari persisir sampai gunung. Karena itu, memang perlu ada lembaga yang khusus menangani masalah anak-anak dan perempuan,” kata Rofek.

Rofek juga mengkritik kurangnya upaya pemerintah kabupaten/kota untuk membuat kebijakan dan pengelolaan anggaran yang berpihak kepada kepentingan ibu dan anak asli Papua. Padahal, Rofek mengingatkan, tata kelola Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua telah mensyaratkan alokasi 2 persen Dana Otsus bagi perempuan dan anak asli Papua.

“Karena penggunaan alokasi 2 persen Dana Otsus Papua itu oleh pemerintah kabupaten/kota tidak jelas, lebih baik dibuat lembaga [yang khusus menangani perempuan dan anak asli Papua], agar alokasi 2 persen untuk perempuan dan anak asli Papua itu dikelola lembaga khusus tersebut. Walaupun sedikit, alokasi 2 persen Dana Otsus Papua itu dapat digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan bagi perempuan asli Papua,” kata Rofek.

Sebelumnya Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan MRP berencana mengundang bupati dan wali kota di Provinsi Papua untuk dimintai penjelasan terkait penggunaan Dana Otsus Papua. Hal itu disampaikan Murib kepada jurnalis Jubi di kota Jayapura Selasa (25/6/2019) pekan lalu di Jayapura.

“[Dana] Otsus Papua itu untuk orang asli Papua. MRP mempunyai kewenangan untuk memastikan berapa persen Dana Otsus Papua yang benar-benar bermanfaat untuk orang asli Papua,”ungkap dia.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top