HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pertanyaan tentang kemerdekaan Bougainville

Pulau Bougainville, Papua Nugini. – The Diplomat/NASA Space Shuttle image

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Grant Wyeth

Awal bulan ini jadwal referendum kemerdekaan Bougainville diundur. Awalnya – meskipun baru sementara – ditetapkan pada 15 Juni, plebisit itu sekarang akan diadakan pada Oktober. Di bawah perjanjian damai tahun 2001 menyusul perang saudara selama satu dekade dengan Papua Nugini (PNG), sebuah referendum atas status Bougainville disepakati dan akan diadakan sebelum pertengahan 2020. Meskipun persiapan referendum sudah dimulai, Komisi Referendum Komisi Referendum Bougainville (BRC), yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, diyakini akan terus mengalami kesulitan, secara finansial dan struktural, dalam memenuhi persyaratan referendum pada tenggat waktunya Juni.

Walaupun penundaan referendum bukanlah kejutan yang besar, makna sebenarnya dari referendum itu terus diperdebatkan. Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, baru-baru ini menegaskan kalau hasil referendum itu tidak mengikat, dan setelah pemungutan suara referendum itu selesai, Parlemen Nasional PNG akan mendiskusikan hasilnya, dan pada akhirnya, mereka yang akan memutuskan apakah Bougainville akan menjadi negara paling muda di dunia.

Pernyataan O’Neill yang tegas, otoritas tertinggi terletak pada tangan parlemen PNG, berpotensi untuk, sekali lagi, menyulut ketegangan antara Bougainville dan Port Moresby jika masyarakat Bougainville memiliki untuk merdeka.

Loading...
;

Posisi Bougainville di dalam PNG memang canggung. Bougainville, secara geografis dan ekologis, merupakan bagian utara dari gugusan pulau yang mencakup Kepulauan Solomon, menyebabkan adanya kesamaan budaya dan bahasa yang lebih besar dengan pulau-pulau selatan. Namun, saat masa kolonial Inggris dan Jerman, kawasan kepulauan itu menjadi ruang perebutan, dimana Inggris mengendalikan pulau-pulau di sebelah selatan, dan Jerman mengendalikan Bougainville.

Dalam Perang Dunia I, Bougainville diduduki oleh Australia, yang kemudian memasukkannya di dalam Wilayah Nugini. Beberapa hari sebelum PNG memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada 1975, Bougainville secara sepihak menyatakan kemerdekaannya sebagai Republik Solomon Utara. Sayangnya, republik ini tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional, lalu diserap ke dalam negara PNG yang baru berdaulat dalam waktu enam bulan.

Pada 1988, ketegangan yang timbul dari hubungan bergolak ini berubah menjadi konflik mengenai tambang tembaga Panguna, yang saat itu dioperasikan oleh Rio-Tinto. Keluhan masyarakat setempat mengenai distribusi dan pembayaran royalti serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang itu, menyebabkan pemberontakan dari Bougainville Revolutionary Army (BRA) terhadap pemerintah nasional PNG, dan dimulailah perang saudara yang berlangsung selama satu dekade ke depan.

Proses gencatan senjata antara kedua sisi dimulai pada 1997, Selandia Baru lalu mensponsori dan mengatur pembicaraan damai pada awal 1998, dan sebuah perjanjian damai pun ditanda-tangani pada 2001, yang membentuk pemerintahan otonomi Bougainville, Autonomous Bougainville Government (ABG). Pengaturan ini berarti Bougainville adalah satu-satunya provinsi di PNG yang memiliki badan legislatif sendiri; sementara gubernur dari 21 provinsi lainnya di PNG semuanya duduk di dalam parlemen nasional PNG.

Pada Oktober tahun lalu, pertanyaan yang akan ditetapkan oleh referendum Bougainville disetujui. Pertanyaan itu adalah: Apakah Anda setuju jika Bougainville memiliki: (1) otonomi yang lebih besar atau (2) merdeka. Ini adalah pertanyaan yang menarik karena ia tidak menawarkan opsi untuk tetap dengan status quo. Hal ini berpotensi untuk membawa masalah bagi O’Neill, karena pilihan mana pun akan melemahkan posisi parlemen nasional atas Bougainville.

Namun, bagi Bougainville, bagaimana caranya agar ia dapat berhasil transisi, dari status politiknya saat ini ke daerah dengan otonomi yang lebih besar atau negara merdeka, masih diperdebatkan. Pengalihan kekuasaan dan wewenang kepada Bougainville di bawah perjanjian damai tahun 2001 telah, secara efektif, memungkinkan dimulainya proses pembangunan sebuah negara; namun, saat ini hanya sekitar 14 persen dari anggaran ABG yang berasal dari pajak pendapatan. Hal ini kembali memicu perdebatan yang seolah tidak pernah berhenti, tentang apakah tambang tembaga Panguna harus dibuka kembali.

Awal tahun ini, Presiden Bougainville, John Momis, mengusulkan amandemen atas UU Penambangan daerah itu, yang dilaporkan akan meningkatkan alokasi royalti bagi pemilik tanah lokal dalam jumlah signifikan. Momis menjelaskan kepada Radio New Zealand pada Februari lalu, pemerintahnya berencana untuk mendirikan usaha bersama dengan perusahaan Australia bernama Caballus Mining, yang nantinya akan dikenal sebagai Bougainville Advance Mining. Diperkirakan tambang Panguna menyimpan stok cadangan tembaga dan emas dengan nilai komersial sekitar $58 miliar, menjadikan prospek membuka kembali tambang itu sebagai peluang yang sulit ditolak oleh pemerintah Bougainville yang haus akan pemasukan.

Namun masyarakat lokal masih terpecah atas rencana pembukaan tambang tersebut. Sebelumnya sempat menjadi sumber ketidakpuasan yang menyebabkan perang saudara dan menewaskan hingga 20.000 jiwa, pemasukan yang bisa dihasilkannya untuk daerah itu bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam memulai kembali operasi Panguna. Masih ada ingatan baru yang sulit untuk dilupakan dan memerlukan perhatian. Hal ini, dan pernyataan O’Neill bahwa hasil referendum tidak mengikat secara hukum, keduanya berpotensi mengusik perdamaian Bougainville saat ini jika tidak ditangani dengan hati-hati. (The Diplomat)

 

Editor : Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Ko ikut kompetisi Vlog, Foto dan Cerita Rakyat HUT Jubi boleh....