HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Perusahaan sawit SKR bantah menipu pemilik ulayat di Bintuni

Jagiro berada di ketinggian 170 mdpl, merupakan satu dari 15 kampung di distrik seluas 929,6 kilometer persegi – Jubi/google map

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perusahaan sawit, PT Subur Karunia Raya (SKR), yang beroperasi di Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat membantah jika dituding menipu pemilik ulayat dalam perjanjian kerja sama terkait lahan sawit. Perusahaan disebut tak melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pemilik ulayat sebelum menanam benih sawit di areal perkebunan.

Pasalnya perusahaan ini membeli tanah ulayat masyarakat hanya senilai Rp4 rupiah dan Rp14 per meter dari ketua marga berinisial YY dan DY. Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit didukung perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) PT Agro Papua Inti Utama (APIU).

Informasi yang diperoleh Jubi menyebutkan bahwa masyarakat dari marga Yerkohok di Jagiro kecewa terhadap PT SKR yang diduga menipu perjanjian kerja sama.

Perusahaan bahkan hanya membayar Rp195 juta sebagai uang “ketuk pintu” untuk lahan seluas 1.649 hektare.

Loading...
;

Eko Widianto dari PT SKR mengatakan informasi yang beredar sama sekali tidak benar. Dia menyebutkan bahwa informasi yang beredar bisa dibuktikan pihaknya.

“Kemarin ada kesalahpahaman antara kita dan pemilik hak ulayat, Pak, dan itu pun bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan dan ada surat pernyataan dari pemilik hak ulayat,” kata Eko melalui pesan singkat kepada Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (19/6/2019).

Menurut Eko, sebelum proses penyerahan uang tali asih buka pintu, perusahaan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan pemilik ulayat.

“Sosialisasikan lagi pada saat penyerahan uang tersebut dan itu pun kita bacakan sebelum proses penyerahan uang tersebut, dan itu pun kita dokumentasikan lewat foto dan video pada saat pembacaan surat perjanjian tersebut,” katanya.

Surat klarifikasi atas pernyataan DY yang ditandatangani Manajer Legal PT SKR, Cornelius Luther, 13 Juni 2019 menyebutkan 11 poin, di antaranya;

Pertama, proses pelepasan tanah itu sesuai prosedur yang berlaku;

Kedua, sebelum penyerahan/pelepasan tanah, perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik ulayat;

Ketiga, pemilik ulayat dan PT SKR mengecek lokasi untuk mengukur areal dan memetakan tapal batas;

Keempat, hasil pemetaan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta lokasi;

Kelima, selanjutkan dilakukan berita acara penyerahan dari pemilik ulayat kepada perusahaan;

Keenam, penandatanganan berita acara penyerahan dilakukan di Balai Kampung Jagiro disaksikan kedua belah pihak dan sejumlah tokoh, termasuk Babinsa/Danramil Merdey;

Ketujuh, sebelum penandatanganan pernyataan dibacakan di depan umum dan selanjutnya diberikan uang tali asih kepada marga Yorhohok;

Kedelapan, uang tali asih bukan untuk pembelian lahan, tetapi sebagai hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan sawit, dan akan dibuat perkebunan plasma yang bekerja sama dengan mitra;

Kesembilan, nominal uang tali asih sesuai kesepakatan pemilik ulayat dengan perusahaan;

Kesepuluh, selanjutnya dibentuk badan hukum yaitu koperasi plasma;

Kesebelas, sesuai poin pertama sampai sepuluh, maka pernyataan DY kepada media merupakan kesalahpahaman.

Namun, dalam sebelas poin pernyataan tersebut tidak disebutkan nominal uang tali asih yang diberikan kepada pemilik ulayat, dan luas lahan untuk perkebunan sawit.

Selanjutnya, Kepala Kampung Jagiro, Donatus Yerkohok, dalam sebuah pernyataan berisi empat poin.

Pernyataan itu ditandatangani Donatus Yerkohok dan Kepala Distrik Moskona Selatan, Suprianus Yerkohok, Distrik Moskona Selatan, 12 Juni 2019. Salah satu poin pernyataan tersebut adalah tentang kesalahpahaman atau kekeliruan dan permintaan beliau atas informasi yang beredar dan dikutip media massa.

Kepala Dinas Perkebunan Teluk Bintuni, Nehemia Rumayomi, tak menjawab pertanyaan Jubi ihwal luas lahan dan peraturan daerah setempat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang HGU. Beliau hanya menyentil tentang HGU yang dipakai perusahaan sawit itu, dan kesalahpahaman informasi yang beredar, yang bersumber dari salah satu perwakilan marga.

Menurut Data Sawit Watch, 2018, perkebunan sawit di Indonesia sekitar 20 hektare. Dari jumlah tersebut, seluas 1,8 juta hektare berada di Papua. Di Provinsi Papua, terdapat di Merauke, Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Nabire, dan wilayah pegunungan.

Direktur Ekologi Papua, Titus Kris Pekey, meminta kepala-kepala daerah di Tanah Papua, agar menolak perusahaan sawit yang akan membongkar hutan dan tanah adat masyarakat. Dia beralasan bahwa Tanah Papua merupakan habitat sagu, bukan kelapa sawit.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian RI dalam “Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Sagu (PDF)”, lahan sagu Indonesia tahun 2015 seluas 196.415 hektare dengan produksi 423.946 ton, tahun 2016 seluas 213.280 hektare dan produksi 440.516 ton, dan sekitar 219.978 hektare dengan produksi 489.643 ton pada 2017.

Di Provinsi Papua perkebunan sagu (perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta) per 2015 seluas 35.260 hektare dengan produksi 28.298 ton.

Perkebunan sagu di Papua lebih luas dari Papua Barat—yang hanya seluas 1.757 hektare dengan produksi 1.520 ton. Tahun 2016 Papua hutan sagu seluas 38.548 hektare dan produksi 29.834 ton, dan Papua Barat seluas 2.030 hektare dan 1.603 ton. Tahun 2017 seluas 39.843 hektare dengan produksi 34.790 ton, di Papua Barat 2.279 hektare dengan produksi 1.774 ton.

Ketua Perkumpulan Panah Papua—yang mengadvokasi masyarakat adat dan kekayaan alam di Papua Barat–Sulfianto Alias, menduga ada aktor intelektual di balik pernyataan dan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembukaan lahan sawit di Kampung Jagiro.

Jagiro berada di ketinggian 170 mdpl, dan merupakan satu dari 15 kampung di distrik seluas 929,6 kilometer persegi.

Penduduk di Maisona Selatan berdasarkan proyeksi tahun 2017, seperti dalam Moskona Selatan Dalam Angka (BPS) sebanyak 553 jiwa, yang terdiri dari 282 pria dan 271 perempuan.

Hasil pertanian di Moskona Selatan tak ditemukan kelapa sawit dan hanya kelapa, kopi, kakao, dan pala. Perkebunan kelapa memiliki luas 2 hektare dengan produksi 0,29 ton dan rata-rata produksi 0,58 hektare.

Alias mengatakan pernyataan kesepakatan ihwal lahan sawit di Jagiro sangat tebal. Perwakilan pemilik ulayat bahkan tak membaca isinya dan langsung menandatangani perjanjian lahan yang dipakai untuk perusahaan sawit di Jagiro.

Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap mengadvokasi masyarakat dan memantau persoalan ini hingga ada keadilan untuk masyarakat adat dan pemilik ulayat. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top