Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pieter Ell: Gakkumdu jangan menggantung nasib komisioner KPU Papua dengan status tersangka

Logo KPU – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua, Pieter Ell, mendesak Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Pemilihan Umum 2019 Papua menjelaskan status hukum enam komisioner KPU Papua. Ell berharap Gakkumdu Papua tidak terus menggantung nasib keenam komisioner KPU Papua itu dengan status tersangka yang tidak jelas kelanjutan proses hukumnya.

Pieter Ell menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat untuk menanyakan status hukum enam komisioner KPU Papua, pasca keenamnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pengalihan suara dalam Pemilihan Umum 2019 pada 8 Juli 2019 lalu. “Kami bersurat kepada Gakkumdu Papua, menanyakan status klien kami. Akan tetapi, tidak pernah ada balasan sampe detik ini,” kata Pieter Ell di Jayapura, Selasa (13/8/2019).

Ell meyakini keenam kliennya tidak bersalah, dan menilai tidak ada dasar hukum untuk menetapkan keenam komisioner KPU Papua menjadi tersangka. Oleh karena itu, Ell mendesak Gakkumdu Papua menjelaskan apakah kasus dugaan pengalihan suara itu masih berjalan, atau sudah dihentikan.

Pada 8 Juli  2019 lalu, Gakkumdu Papua menetapkan enam komisioner KPU Papua sebagai tersangka dugaan pengalihan suara yang dilaporkan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Partai Gerindra, Ronald E  Engko. Keenam komisioner KPU Papua itu adalah Ketua KPU Papua Theodorus Kossay, Diana Dorthea Simbiak, Zandra Mambrasar, Zufri Abubakar, Fransiskus Antonius Letsoin, dan Melkianus Kambu.

Loading...
;

Penetapan tersangka itu terjadi setelah putusan Badan Pengawas Pemilhan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 1 Juli 2019 yang menyatakan keenam anggota KPU Papua terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019. Dalam putusannya, Bawaslu Provinsi Papua meminta KPU RI memberikan teguran kepada KPU Papua.

Perkara itu bermula dari pengaduan Ronald E Engko yang merasa dirugikan karena KPU Papua dinilai merekapitulasi DB1 Kota Jayapura yang salah, sehingga dia dinyatakan hanya mendapat 5.914 suara. Padahal, Engko memiliki catatan rekapitulasi perolehan suara yang menunjukkan ia meraih 13.106 suara dari seluruh tempat pemungutan suara di Kota Jayapura.

Pada 14 Juli 2019, Ketua KPU Papua Theodorus Kossay menyatakan penetapan tersangka keenam komisioner KPU Papua itu salah alamat. Pasalnya, KPU Papua menurut Kossay tidak pernah mengubah isi rekapitulasi perolehan suara yang dinyatakan dalam DB1 Kota Jayapura. Kossay menyatakan seharusnya penyidik memeriksa KPU Kota Jayapura selaku pihak yang membuat dan menyerahkan DB1 tingkat Kota Jayapura.

Ell menegaskan, jika Gakkumdu Papua tidak menemukan unsur pidana dalam kasus itu, maka penetapan tersangka itu harus dicabut. “Saya sebagai pengacara puluhan tahun yakin tidak ada unsur pidana yang dilakukan klien saya. Jadi, saya berharap Gakkumdu jangan menggantung nasib orang dengan kasus yang tidak jelas. Jika memang tidak ada unsur pidana dalam kasus itu, proses hukum harus segera dihentikan,” ungkap Ell.

Selaku kuasa hukum dari enam komisioner KPU Papua, Ell memiliki pilihan untuk mengambil langkah hukum melakukan pra peradilan atas penetapan tersangka keenam komisioner itu. Ketika ditanya lebih lanjut melalui layanan pesan singkat soal mengapa Ell tidak mengajukan pra peradilan, ia tidak menjawab.

Upaya jurnalis Jubi meminta tanggapan tiga unsur Gakkumdu Papua belum membuahkan hasil. Baik polisi, jaksa, ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menanggapi permintaan wawancara Jubi.

Koordinator Solidaritas Peduli Penegak Demokrasi Papua, Yalo Hubi, mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga kasus itu sarat berkepentingan. “Kami sudah ketemu tiga pihak dalam Gakkumdu, beraudiensi dengan mereka.  Kami harap, [Gakkumdu Papua] tidak bermain-main dengan lembaga demokrasi,”ujarnya.

Hubi menilai kasus dugaan pengalihan suara yang melibatkan enam komisioner KPU Papua itu tidak bisa dilanjutkan, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak semua sengketa Pemilihan Umum 2019 dari seluruh daerah pemilihan di Papua. “Tidak ada keputusan MK yang meninjau ulang hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU di Papua,” ungkap Hubi. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top