Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

PLN Jayapura: belum ada usulan kenaikan tarif pajak penerangan jalan

Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 PT PLN Jayapura, Salmon Kareth menyatakan hingga kini belum ada pemerintah daerah yang telah mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan. Kareth menyatakan pihaknya siap meneruskan setiap usulan kenaikan tarif pajak penerangan jalan kepada Unit Induk Wilayah atau UIW PLN Papua dan Papua Barat.

UP3 PLN Jayapura adalah unit pelayanan bagi pelanggan PLN di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, dan Sarmi. “Belum ada, kami belum menerima [usulan kenaikan tarif pajak penerangan jalan] dari pemerintah daerah yang ada di wilayah UP3 PLN Jayapura,” kata Kareth di Jayapura, Senin (23/9/2019).

Kareth menyatakan kewenangan untuk membahas usulan kenaikan tarif pajak penerangan jalan berada di UIW Papua dan Papua Barat dan manajemen pusat PLN. “Ini tentunya bukan kewenangan kami. Itu sudah kewenangan dari pusat untuk langsung mentrasfer pajak penerangan jalan ke Kas Daerah yang tiap bulannya,” kata Kareth.

Senior Manager Niaga dan Pelayanan Unit Induk Pelayanan (UIP) Papua dan Papua Barat, Widodo menegaskan setiap usulan kenaikan tarif pajak penerangan jalan akan secara langsung berdampak kepada kenaikan tagihan bagi pelanggan. Akan tetapi, seluruh selisih kenaikan itu nantinya akan disetorkan ke kas daerah, dan PLN hanya berperan sebagai pihak pemungut pajak penerangan jalan.

Loading...
;

“[Pengenaan pajak penerangan jalan] diatur oleh peraturan daerah [masing-masing daerah. PLN hanya melaksanakan [pemungutan pajaknya] saja,” katanya.

Menurut Widodo, setiap pemerintah daerah memiliki besaran tarif pajak penerangan jalan yang berbeda-beda, tergantung aturan dalam peraturan daerah masing-masing. Ia mencontohkan, pemerintah daerah di Pulau Sumatera umumnya memberlakukan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 persen dari nilai tagihan listrik masing-masing pelanggan.

Sementara di DKI Jakarta tarif pajak penerangan jalan itu hanya senilai 3 persen dari tagihan pelanggan golongan sosial. “Ini tergantung dengan peraturan daerahnya,” tegasnya.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Ali Mas’udi saat dikonfirmasi melalui telepon menyatakan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 telah mengatur kenaikan tarif pajak penerangan jalan sebesar 6 persen bagi pelanggan golongan 1300 VA, dan 4 persen bagi pelanggan golongan di bawahnya. Akan tetapi, kenaikan tarif itu belum pernah diterapkan.

“Penyesuaian tarif pajak penerangan jalan itu kami tak laksanakan, sebab akan membebankan rakyat. Kami mengikuti besaran tarif pajak penarangan jalan yang saat ini berlaku, yaitu 5 persen untuk pelanggan dari semua golongan,” kata Ali. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top