PM PNG: Hasil referendum Bougainville tak mengikat

PM PNG: Hasil referendum Bougainville tak mengikat

Presiden Bougainville, John Momis dan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill. – RNZI/ Facebook / Aloysius Laukai

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi – Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, berkata pada acara penutupan KTT Leaders Summit, perlu ada pemahaman secara umum mengenai Bougainville dan hasil akhir dari pemungutan suara referendum nanti.

PM O’Neill menegaskan hasil akhir dari proses itu, terlepas dari hasil penghitungan suara referendum, harus diperdebatkan dan diresmikan oleh Parlemen Nasional di Waigani pada November oleh para pemimpin, sebuah pesan yang, menurut O’Neill, harus dikomunikasikan dengan jelas kepada segenap penduduk Bougainville.

“Referendum ini akan diadakan pada Oktober mendatang. Ini akan adalah langkah bagi kita semua, untuk menyelesaikan masalah ini sekarang dan untuk terakhir kalinya,” katanya.

“Hal ini juga akan kami bahas di Parlemen pada November,” tambahnya.

O’Neill berkata, ia yakin pemungutan suara terkait kemerdekaan Bougainville tahun ini, dapat diselenggarakan dengan sukses pada Oktober mendatang.

Namun, dia kembali menekankan, seluruh masyarakat di daerah Bougainville juga harus diberitahu tentang keseluruhan proses, bukan hanya pemungutan suara Oktober, namun juga debat di Parlemen PNG.

“Momen ini akan membawa implikasi besar bagi negara kita, kita perlu menanggapi pesan ini dengan serius dan juga untuk mendidik masyarakat kita di Bougainville,” katanya.

“Kita perlu mendidik saudara-saudara dan saudari-saudari kita di Bougainville, mengenai proses yang sudah kita sepakati bersama di bawah perjanjian damai, dan bahwa referendum itu bukanlah hasil akhir, apa pun penghitungan hasil suaranya nanti,” tambahnya.

Menurutnya, hasil akhir akan diperdebatkan dan disahkan oleh Parlemen PNG. “Pesan ini harus sangat jelas, karena satu hal yang tidak ingin kita lakukan adalah mengejutkan masyarakat di Bougainville dengan apa yang akan terjadi nanti, baik pada waktu pemungutan suara saat referendum dilakukan, atau di Parlemen Nasional ketika isu itu diperdebatkan.

“Kita harus transparan,” lanjutnya.

Menurut Perjanjian Perdamaian Bougainville, kedua pemerintah akan mempertimbangkan hasil pemungutan suara, yang kemudian akan dirujuk ke parlemen nasional agar dapat diratifikasi. (Post-Courier)


Editor: Kristianto Galuwo

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)