HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

PM Vanuatu tegaskan konsultasi untuk RUU sudah sesuai

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, di Selandia Baru. – RNZI/ Johnny Blades

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Vila, Jubi – Pemimpin blok Oposisi Parlemen Vanuatu berkata, pemerintah telah gagal untuk melakukan konsultasi yang memadai tentang rencananya untuk memperkenalkan reformasi politik penting di negara itu.

Menyelesaikan persoalan ketidakstabilan politik Vanuatu yang berkepanjangan telah menjadi salah satu tujuan pemerintah Perdana Menteri Charlot Salwai, ketika ia masuk kantor pada 2016 lalu. Tetapi pencapaiannya dalam hal ini sangat minim, sementara jabatannya sudah akhir periode.

Parlemen dijadwalkan akan bertemu Selasa (10/0/2019), sementara pemerintah Vanuatu berupaya untuk mengesahkan UU Registrasi Partai Politik atau Political Parties Registration Act. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan maraknya perubahan pemerintahan, UU ini diharapkan akan membuat parpol tunduk pada kerangka hukumnya.

Namun meloloskan amendemen terhadap konstitusi seperti ini memerlukan suara mayoritas, dua per tiga daru seluruh parlemen – sesuatu yang sangat sulit bagi PM Salwai.

Loading...
;

Pemimpin oposisi, MP Ishmael Kalsakau, berkata ia ragu pemerintah bisa mengumpulkan suara yang diperlukan karena mereka belum berkonsultasi secara luas.

“Mereka mencetuskan ide-ide seperti ini, tetapi mereka lalu memaksakannya kepada semua orang, bukannya mencoba agar masyarakat mengerti niat baik dari UU seperti ini, dan mengumpulkan suara untuk diperlukan.”

Kalsakau menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan proses konsultasi yang sesuai mengenai reformasi ini dengan pihak oposisi.

“Kita punya kelompok yang terbagi (dalam parlemen). Jika kita tidak bisa membangun kepercayaan di antara anggota-anggota parlemen, maka kita tidak pernah memiliki suara yang cukup menangani masalah-masalah terkait integritas.”

Sementara itu, PM Salwai telah membantah tuduhan Kalsakau mengenai minimnya konsultasi atas RUU ini, ia menegaskan bahwa komite peninjauan konstitusi atau Constitutional Review Committee telah memperoleh berbagai pandangan dan perspektif tentang reformasi-reformasi yang diusulkan.

Sudah jelas sejak awal masa jabatannya, ada beberapa reformasi yang ia rencanakan namun tidak disukai MP lainnya – pemerintah telah membatalkan proposal amendemen konstitusi untuk mengalokasikan kursi parlemen khusus bagi perempuan. Saat ini tidak ada satu pun MP perempuan dalam Parlemen Vanuatu, hanya lima MP yang pernah memenangkan kursi sejak Vanuatu merdeka 39 tahun yang lalu. Salwai menegaskan bahwa meresmikan UU Political Parties Registration Act adalah langkah penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pemilu Vanuatu yang berikutnya akan dilakukan sekitar Maret tahun depan. (RNZI)


Editor : Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top