HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Poin HAM dalam pidato Jokowi serupa retorika kosong

Foto ilustrasi, logo Amnesti Internasional Indonesia

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Amnesti Internasional Indonesia atau AII menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. AII menyebut poin-poin penanganan hak asasi manusia yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu sangat tidak jelas dan menyerupai retorita kosong.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid dalam siaran persnya, Sabtu (16/8/2019). “Poin hak asasi manusia dalam pidato Presiden Jokowi hari ini harus diperjelas oleh pihak Istana. Termasuk penjelasan soal agenda dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Jika tidak [dijelaskan], hal itu malah menjadi retorika kosong belaka,” tulis Usman.

Usman mengutip isi pidato Jokowi yang menyatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah. “Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, apa ukuran kinerja penegak hukum dan HAM yang ingin diubah?” Usman bertanya.

Usman mencontohkan ukuran kinerja penegak hukum kepolisian dalam penutasan kasus pidana, yaitu memenjarakan para pelaku kejahatan. Pada sisi lain, demikian menurut Usman, penting pula untuk mengukur kinerja polisi dari sisi upaya mencegah kejahatan berulang.

Loading...
;

Dari contoh itu, Usman mempertanyakan apakah pernyataan Jokowi dapat ditarik kepada situasi riil penegakan hak asasi manusia (HAM) yang setiap Kamis sore disuarakan para ibu yang berdiri di depan Istana. Usman juga mempertanyakan, kasus pelanggaran HAM apa yang telah diselesaikan pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?

Usman menyatakan pihaknya tidak menemukan satu kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Instruksi Presiden kepada Menkopolhukam maupun Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM juga tidak pernah ditindaklanjuti.

“Pertanyaan lebih lanjut kinerja apa yang mau diubah dalam pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung, jika tidak ada satupun kasus yang diselesaikan? Lalu mengapa tidak pernah ada evaluasi atas kinerja Menkopolhukam yang kerapkali cenderung mengesampingkan segi hukum dari penegakan HAM?  Beberapa Ornop HAM seperti LBH dan KontraS telah mengingatkan adanya masalah di sana”ujarnya.

Usman menyinggung bagaimana Kejaksaan Agung selama bertahun-tahun terus mengembalikan berkas kasus pelanggaran HAM yang diserahkan Komisi Nasional HAM. Oleh karena itu, Usman mengakui heran dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan “Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum HAM yang bisa dicegah.”

“Jangankan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lama. [Menyelesaikan] kasus-kasus HAM baru yang terjadi selama 2019 [juga tidak]. [Sementara itu,] kekerasan yang berlebihan terus dilakukan oleh aparat keamanan,” kata Usman.

AII juga menyoroti kebijakan diskriminatif berikut berbagai kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas, termasuk pelarangan kaum minoritas beribadah atau mendirikan rumah ibadah.

“Apakah pemerintah telah mengkaji kasus-kasus hukum yang diadukan oleh masyarakat ke LBH-LBH di berbagai daerah? Lalu dimana aspek pencegahan yang disebutkan oleh presiden dalam pidatonya?”pinta Hamid.

Yanuarius Lagowan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tegah Papua Se-Indonesia menilai pidato kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus 2019 benar-benar melupakan masalah Papua. “Jokowi tidak singgung masalah Papua, [tidak menyinggung keberadaan] pengungsi Nduga. Lalu, mau apa dengan masalah Papua? Atau [Jokowi akan] membiarkan Papua terus bergolak, dan korban terus berjatuhan?” Lagowan bertanya di Jayapura, Sabtu (17/08/2019).

Lagowan mengungkap ironi dari situasi penegakan HAM di Indonesia, dan lebih khusus lagi di Papua. Ia menyebut, jika para pembela HAM di Indonesia saja sudah khawatir dengan situasi penegakan HAM pada era Jokowi, ia tidak tahu apa yang harus dinyatakan para pembela HAM di Papua, daerah yang selama bertahan-tahun terus menjadi episentrum pelanggaran HAM di Indonesia.

Lagowan menyebut tidak jelasnya poin penegakan HAM dalam pidato kenegaraan Jokowi pada 16 Agustus 2019 membuat orang Papua semakin tidak nyaman untuk menjadi bagian dari Indonesia. “Orang mau nyaman bagaimana? Tidak ada kejelasan [tentang bagaimana Negara akan membuat] penyelesaiaan [atas berbagai kasus pelanggaran HAM?],”ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top