HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Polda Jambi diminta tangguhkan penahanan petani hamil

Ilustrasi perempuan dan anak, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan minta Polda Jambi menangguhkan penahanan perempuan petani berinisial “D” anggota Serikat Mandiri Batanghari yang sedang hamil. Tercatat “D” ditangkap saat usia kehamilan tiga bulan.

“Dengan pertimbangan kesehatan reproduksinya, dan pertimbangan terbatasnya mobilitas ibu hamil sehingga hampir tidak mungkin ia melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Adrianna Venny, Jumat, (23/8/2019).

Menurut Venny, penangguhan  itu juga perlu, agar D bisa memeriksakan kehamilannya dan mendapatkan asupan yang memadai demi kesehatan bayi dalam kandungannya.

Baca juga : Empat karya sineas perempuan masuk 10 film terbaik FFP III

Loading...
;

Menteri PPPA titip jaga perempuan dan anak saat buka FBLB

Perempuan sumber kehidupan di Festival Film Papua III

Komnas Perempuan meminta Polda Jambi melakukan investigasi terhadap aparat atas dugaan pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, serta pelanggaran Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara RI.

“Dalam penindakan harusnya seluruh jajaran pemerintah daerah melaksanakan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial,” kata Venny menegaskan.

Dalam data Komnas Perempuan menunjukkan jumlah kasus penahanan perempuan yang sedang hamil memang terus meningkat setiap tahun, terutama terkait kasus konflik sumber daya alam.

“PTP2A dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Batanghari hendaknya membantu pemulihan perempuan dan anak yang trauma akibat konflik dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak pascakonflik dan penangkapan,”  kata Venny menjelaskan.

Ia juga minta agar Deputi Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana di bawah Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan segera meggelar rapat koordinasi terkait kasus SMB di Jambi dengan mengundang Kementerian atau Lembaga terkait penanganan konflik sosial.

Lembaga terkait itu meliputi Kantor Staf Presiden, Tim terpadu penanganan konflik (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, LPSK, dan lain-lain. “Serta menelaah kembali akar persoalan konflik petani SMB dengan PT WKS,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top