Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Polda Papua segera gelar sidang etik penembak warga Merauke

Suasana pemeriksaan senjata api anggota Polres Jayawijaya. – Dok Humas Polda Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Kepolisian Daerah Papua menyatakan secepatnya menggelar sidang etik terhadap Brigadir Polisi RK, oknum polisi yang menembak hingga tewas Yohanes Octo Moiwend, seorang warga Kampung Wogekel, Distrik Ilyawab, Kabupaten Merauke pada 3 Juni 2019.

Pernyataan itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal kepada Jubi, Kamis (27/6/2019).

“Namun belum dapat dipastikan sidang etikanya kapan, tapi segera dilakukan,” kata Kombes Pol A.M. Kamal via pesan singkatnya.

Kombes Pol A.M. Kamal memastikan sidang etik terhadap Brigpol RK akan dilaksanakan di Mapolres Merauke. Penyidik Polres Merauke kata Kombes Pol A.M. Kamal, telah menyerahkan berkas perkara Brigpol RK tahap I (satu) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke, Selasa (25/6/2019).

Loading...
;

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Merauke akan meneliti berkas perkara dari penyidik kepolisian itu. Jika dinyatakan lengkap, akan dilanjutkan pada tahap II (dua) atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Namun jika JPU menyatakan berkas perkara tahap I belum lengkap, maka akan dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk diperbaiki. “Ya, berkas perkaranya sudah tahap I. Sudah diserahkan kepada Kejaksaan,” ujarnya.

Sementara Wakil Kepala Kepolisian Resor Merauke, Komisaris Polisi Yustinus Saranga Kadang mengatakan, penyerahan berkas perkara Brigpol RK ke Kejaksaan dilakukan setelah penyidik merampungkan pemberkasan.

“Pelaku diancam Pasal 351 ayat 3 UU KUHP yakni penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, dengan ancaman tujuh tahun penjara,” kata Kompol Y.S. Kadang.

Menurutnya, selain terancam tujuh tahun pidana penjara kata Kompol Y.S. Kadang, Brigpol RK juga terancam sanksi etik yakni dipecat dari kesatuan.

Penyerahan berkas perkara tahap I Brigpol RK ke Kejari Merauke, disaksikan keluarga korban Yohanes Octo Moiwend. Polres Merauke sengaja mengundang keluarga korban karena sejak awal penanganan kasus, Polres setempat menyatakan akan transparan dan profesional dalam menangani perkara itu.

Salah satu keluarga korban, Gerson Gebze meminta agar Brigpol RK diproses hukum sesuai aturan perundang-undangan dan memberi keadilan kepada keluarga korban.

“Kami pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersangka kepada penegak hukum. Kami harap proses hukum transparan dan memberikan keputusan seadil-adilnya,” kata Gerson Gebze.

Pelaku harus dikenai pasal pembunuhan, bukan penganiayaan

Digunakannya pasal penganiayaan yakni Pasal 351 ayat 3 UU KUHP pada pelaku dianggap tidak sesuai dengan hasil keterangan saksi di tempat kejadian. Korban tidak meninggal karena penganiayaan, tetapi pembunuhan. Pelaku langsung menembak kepala korban yang saat itu terjatuh dalam lumpur.

Ketua Perkumpulan Advokat HAM di Papua, Gustaf Kawer, SH mengatakan seharusnya Brigpol RK dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, atau seumur hidup atau pidana tertentu paling lama 20 tahun, karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menurutnya penggunaan Pasal 351 Ayat (3) yakni penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, ancaman hukuman maksimal hanya 7 tahun. Itu tidak sesuai dengan perbuatan yang bersangkutan yang menghilangkan nyawa orang.

“Saya berpendapat, penggunaan pasal tersebut perlu dilihat kembali oleh pihak Kepolisian. Setelah putusan pengadilan nanti pelaku penembakan sebaiknya diberhentikan dengan tidak hormat dari institusinya, karena tidak menunjukan diri sebagai aparat negara yang bertugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” katanya.

Kawer menegaskan jika pihak kepolisian tidak melakukan tindakan tersebut, akan ada preseden buruk dari keluarga korban dan masyarakat bahwa ada kesan polisi masih melindungi aparatnya yang jelas-jelas telah melakukan tindakan tidak terpuji bagi masyarakat. “Ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyakat terhadap kinerja kepolisian,” katanya.

Mengenai penggunaan pasal 338, menurut Kawer kalau proses hukumnya masih di Polisi, dan belum dilimpahkan ke Jaksa, PAHAM Papua akan mendesak Polda Papua untuk menggunakan pasal 338 KUHP. “Pasal ini dapat memberi efek jera bagi pelaku dan memberi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat umum,” ujarnya.

Saat kejadian, Brigpol RK menembak Yohanes Octo Moiwend di bagian kepala hingga tewas, hanya karena korban menerikan pelaku dengan kata “woi”.

Kejadian berawal ketika korban yang ketika itu usai mengonsumsi minuman beralkohol (Minol), makan bersama beberapa temannya di salah satu rumah makan di Kampung Wogekel pada 3 Juni 2019 malam.

Sekira pukul 23.15 WP, Brigpol RK yang juga dalam kondisi dipengaruhi minol berjalan melewati meja tempat korban duduk makan. Korban kemudian meneriaki pelaku dengan kata “woi”.

Brigpol RK yang tidak terima diteriaki, memegang dagu korban, mendorongnya keluar ruangan dan memukul Yohanes Moiwend.

Korban kemudian lari, namun pelaku mengeluarkan tembak peringatan ke arah atas. Mendengar bunyi tembakan, korban berhenti. Pelaku menghampiri korban dan menendangnya hingga jatuh ke lumpur. Brigpol RK kemudian menembak Yohanes Moiwend di bagian kepala belakang dekat telinga hingga korban tewas. (*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top