Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Polemik kebijakan di Papua ternyata bermuara UU Otsus

Ilustrasi demo Otsus gagal – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Berbagai polemik kebijakan di Papua selama ini ternyata bermuara pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua.

Menurut satu diantara pemuda Kabupaten Jayawijaya, Zakeus Entama, UU Otsus Papua mesti direvisi agar Papua mendapat kebijakan lebih luas. Walau pemerintah pusat memberi kekhususan kepada Papua, namun tidak cukup memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), termasuk dalam hal jabatan politik.

Ia mengatakan, dalam UU Otsus jabatan politik khusus orang asli Papua hanya gubernur dan wakil gubernur. Sementara posisi lainnya semisal kepala daerah (bupati/wali kota) dan pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mewajibkan mesti orang asli Papua.

“Dari berbagai macam pikiran (polemik kebijakan) menurut hemat saya, ini semua bermuara pada UU 21 (UU Otsus Papua),” kata Zakeus Entama, Sabtu (10/8/2019).

Katanya, di Aceh juga diberlakukan UU Otsus seperti Papua. Namun dalam UU Otsus Aceh, masyarakat asli setempat mendapat hak lebih baik dalam hal jabatan politik.

“Di Aceh, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, kepala distrik hingga lurah adalah orang asli Aceh. Di Papua hanya gubernur dan wakil gubernur yang wajib orang asli Papua,” ujarnya.

Loading...
;

Melihat kondisi itu lanjut Entama, DPR Papua diharapkan bersama-sama pihak terkait lain di Papua mendorong revisi UU Otsus Papua demi memproteksi hak-hak orang asli Papua.

“Kami mau UU Otsus diubah sehingga mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota mesti orang asli Papua,” ucapnya.

Sementara salah seorang tokoh perempuan Jayawijaya, Helena Matuan mengatakan, dari 28 kabupaten dan satu kota di Papua, mayoritas kepala daerahnya merupakan orang asli Papua. Namun masyarakat di berbagai kabupaten/kota masih banyak yang merasa tidak diperhatikan.

“Memang banyak kepala daerah, wakil kepala daerah dan pejabat di Papua merupakan anak asli Papua, namun perhatian mereka hanya pada orang asli Papua tertentu, tidak untuk orang asli Papua lainnya,” kata Helena Matuan.

Ia mencontohkan, ada kepala daerah yang hanya terkesan memperhatikan orang asli Papua dari kalangan sukunya atau dari kampung (daerah asal) kepala daerah itu.

“Nanti yang di pemerintahan semua berasal dari dia punya kampung (dari kampung kepala daerah). Memang dia anak asli, tapi dia tidak melihat orang asli Papua yang lain,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top