HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Polisi: pembuatan kapal di tambang emas Siriwo tak kantongi surat izin

Sebuah kapal pengeruk emas yang sedang dibangun di Km 102, Distrik Siriwo Nabire – Jubi/Abeth You.

Nabire, Jubi – Kepala Kepolisian Resort Nabire, AKBP Sonny Nugroho mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi tambang emas di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua.

Hal tersebut dilakukan setelah menerima kabar adanya kapal pengeruk emas di daerah itu.

“Kami sudah cek ke lokasi dan memang benar. Kapal itu, milik oleh PT. Jichuan,” ujar AKBP Sonny via pesan WhatsApp kepada Jubi, Rabu petang (19/06/2019).

Namun lanjut AKBP Sonny, hingga saat ini kapal tersebut dipastikan belum beroperasi serta masih dalam tahap pembuatan.

Dalam pemeriksaan itu kata Sonny, pihak perusahaan diduga tidak punya izin lengkap . Tadinya, pihaknya hendak memasang garis polisi (police line) di lokasi pembuatan kapal. Akan tetapi, pihak perusahaan keberatan.

Loading...
;

“Kapal itu belum selesai dikerjakan. Saat pemeriksaan diduga belum ada izin. Kita ingin police line tapi mereka keberatan,” terangnya.

Akhirnya antara polisi dan pihak perusahaan terdapat kesepakatan. Tidak ada police line, tetapi tetap kapal tersebut tidak boleh digunakan sampai ada izin operasional dari Dinas ESDM Provinsi Papua dan pihak terkait.

Dia bilang kasus tersebut menjadi atensi Polres Nabire. Kemudian pihak PT. Jichuan juga mengatakan bahwa akan melengkapi perijinan.

Terpisah, legislator Papua, Jhon NR Gobai mempertanyakan pembuatan kapal di tengah hutan. Sebab menurut dia, pembuatan kapal harus memperoleh izin dari instansi terkait. Selain itu, tempat pembuatannya juga harus di dekat laut atau pelabuhan serta mempunyai izin lisensi pembuatan kapal.

“Jadi dalam rangka apa ada kapal raksasa di pesisir Kali Siriwo. apakah agar bisa leluasa menyedot emas dari dalam Kali? Kapal ini dibuat oleh siapa sebenarnya,” kata Gobai.

Untuk itu, Gobai meminta kepada penegak hukum, baik Polres Nabire dan Poda Papua untuk tidak menutup mata. Segera ambil tindakan.

“Tolong dicek kapal tersebut apakah mempunyai izin, jika tidak maka harus segera dibongkar,” terangnya.

“Saya minta kepada Gubernur Papua agar segera melakukan evaluasi perijinan tambang di Papua. Kepada Kapolda Papua segera membentuk tim turun ke lapangan dan menangkap pelaku, jika tidak bisa menunjukan izin yang lengkap,” tandasnya.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua melakukan investigasi perusahaan tambang di Nabire. Mereka mencari tahu keabsahan izin perusahaan yang beroperasi di “Kota Emas” itu.

Ketua LSM WGAB, Yerri Basri Mak mengatakan bahwa investigasi yang dilakukan pihaknya adalah ke tempat – tempat operasi perusahaan tambang di Nabire seperti kilometer 100 Distrik Soriwo dan Sungai Musairo, Distrik Makimi. Mereka menemukan empat perusahaan yang beroperasi.

“Ada empat perusahaan yang masih beroperasi sementara yang lainnya sudah keluar semua,” ujar Yeri kepada Jubi di Nabire. Selasa malam (18/6/2019).

Dijelaskan Basri, hasil investigasi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari ESDM Provinsi Papua, untuk mengetahui kebenaran izin perusahaan.

Namun kata dia, pihaknya menemukan perusahaan – perusahaan tersebut tidak memiliki izin. Hal ini diketahui dari karyawan perusahaan saat diwawancara.

Selain itu, terdapat warga negara asing asal China. Mereka melakukan penambangan emas di Distrik wilayah Siriwo kilometer 102, kabupaten Nabire yang juga diduga ilegal. WNA China ini juga sedang mengerjakan sebuah kapal. Padahal ini harus memperoleh izin dari instansi terkait.

“Kami temukan perusahaan tidak punya izin, ada yang buat kapal. Harusnya buat kapal dekat laut atau pelabuhan,” terangnya.

Dia bilang, ada juga kapal raksasa yang sedang dikerjakan oleh PT. Han Jun IC, salah satu pengusaha tambang di Kabupaten Nabire. Tepatnya di km 102 Dsitrik Siriwo yang diduga keras tidak memiliki izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM).

Sebelum kapal ini beroperasi, dia meminta kepada penegak hukum baik provinsi dan kabupaten untuk segera mengambil tindakan, mengecek seluruh dokumen perusahaan.

“Tolong dicek kapal tersebut apakah mempunyai izin atau tidak. Kalau tidak harus dibongkar,” ucap Basri.

Dia pun meminta kepada pihak terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memiliki izin. Juga mengeluarkan WNA yang menurutnya berkeliaran di Nabire dengan dugaan paspor yang tidak jelas.

“Ya saya minta pihak terkait tegas dan keluarkan mereka. Khusus WNA harus dikeluarkan kalau visanya tidak jelas. Sebab mereka akan menghancurkan hutan dengan menggunakan alat berat,” ujarnya.(*)

 

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top