Politik PNG: Apakah akhir dari era O’Neill telah tiba?

Politik PNG: Apakah akhir dari era O’Neill telah tiba?

Perdana Menteri PNG Peter O’Neill. – APEC Secretariat

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Bal Kama

Stabilitas yang dialami oleh pemerintah Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill, selamat hampir tujuh tahun sekarang berada di ambang kehancuran, saat dimana negara itu bersiap-siap untuk memilih dalam mosi tidak percaya pada akhir Mei. Beberapa tulisan telah berbagi kajian penting tentang perkembangan ini, termasuk dari latar belakang sejarah dan aspek teknis dari proses mosi tidak percaya itu. Analisis ini didasarkan dari diskusi-diskusi itu, untuk menerangkan pengamatan umum mengenai iklim politik PNG saat ini, dan kemungkinan implikasinya di masa depan.

Momentum untuk mengganti pemerintahan O’Neill

Hingga Selasa pekan lalu, Peter O’Neill adalah aktor paling dominan dalam politik PNG. Dia mengambil alih posisi Perdana Menteri Agustus 2011, setelah menggulingkan Sir Michael Somare dan merebut jabatan itu dengan penuh drama, termasuk melawan hakim-hakim Mahkamah Agung. Krisis konstitusi pada 2011 memperkuat posisi O’Neill di antara rekan-rekannya, sebagai sosok yang berpengalaman dalam politik sengit negara itu. Di seluruh negara itu dan di luar negeri, naiknya O’Neill dan jatuhnya Somare dilihat sebagai perubahan yang dramatis dalam dunia politik PNG.

Salah satu reformasi penting O’Neill setelah ia naik adalah pembentukan Investigative Task Force Sweep (ITFS) – sebuah badan intra pemerintah yang bertugas untuk memberantas korupsi. Keberhasilan ITFS mendatangkan dukungan publik yang meluas untuknya. Namun, reputasinya ini dengan cepat berderai pada 2014, ketika ia menjadi subjek investigasi dalam kasus ‘Paraka-gate Affair’ yang terkenal, sebuah kasus dugaan korupsi tingkat tinggi. Ia terus membantah keterlibatannya dan, akhirnya, campur tangan dalam proses investigasi – khususnya, dalam menutup ITFS – yang memicu kembali pertanyaan mengenai komitmennya terhadap supremasi hukum.

Meskipun demikian, O’Neill tetap dapat mempertahankan dukungannya di Parlemen. Di Australia, ia dijuluki sebagai seorang pejuang kemajuan PNG, sebutan yang nantinya akan terlihat keliru ketika kepemimpinan O’Neill menyetir negara itu, menuju ke persoalan ekonomi dan fiskal yang kritis.

Pemerintahnya meminjam dana dari berbagai sumber donor asing, untuk meneruskan kebijakan dan proyeknya yang ambisius, termasuk untuk mengadakan acara-acara internasional seperti Olimpiade Pasifik, dan pertemuan APEC yang menelan biaya tinggi.

Permasalahan ini akhirnya, dan secara mendadak, mendorong pengunduran diri massal menteri-menteri senior, mitra-mitra koalisi, dan anggota partai politik O’Neill selama dua minggu terakhir, ke blok oposisi. Pertemuan pertama parlemen, pada Selasa 7 Mei lalu, menunjukkan bahwa, untuk pertama kalinya dalam karir O’Neill sebagai PM yang dominan, ada pelung yang nyata baginya untuk digeser, setelah Oposisi memajukan 50 MP dalam kubunya terhadap 56 MP yang setiap dengan O’Neill. Tidak seperti di saat-saat sebelumnya, O’Neill sekarang hanya bisa mempertahankan kemenangan tipis, dan margin kecil seperti ini sulit untuk diandalkan dalam lingkungan politik PNG yang terkenal cepat berubah-ubah.

Implikasi dan prospek ke depan

Dengan 26 MP membelot dari pemerintahan O’Neill, ini menunjukkan betapa seriusnya masalah minimnya kepercayaan padanya sebagai seorang Perdana Menteri. Bukti bahwa para MP ini, bersedia mendahulukan nurani di atas kenyamanan, dan prinsip-prinsip di atas kemudahan-kemudahan, dan dapat menginspirasi MP lainnya di pemerintahan O’Neill untuk membelot juga. Akan tetapi O’Neill juga mungkin akan menentang kemungkinan itu, dengan menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mempertahankan dukungan, salah satunya, menurut mantan Perdana Menteri Sir Julius Chan, adalah dengan menyenangkan hati individu MP.

Mereka yang keluar, terutama Menteri Keuangan James Marape, Gubernur Sir Peter Ipatas, Phillip Undialu dan William Powi, berasal dari Provinsi Enga, Hela, dan Dataran Tinggi Selatan yang kaya akan sumber daya mineral. Dengan hengkang dari pemerintah, mereka mungkin akan membawa tantangan tambahan bagi perusahaan sumber daya mineral di provinsi-provinsi ini. Baik investor asing maupun lokal bergantung pada para pemimpin setempat untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti menyelesaikan persoalan pemilik tanah, jadi desersi pemimpin-pemimpin lokal ini kemungkinan akan sangat mempengaruhi kepercayaan para investor pada pemerintah O’Neill.

Mosi tidak percaya ini terjadi pada waktu dimana ada semakin banyak keterlibatan, secara bilateral dan multilateral, dengan mitra tradisional dan non-tradisional. Penyelenggaraan APEC memperkuat citra PNG sebagai pemimpin regional, dan menunjukkan bahwa pemerintahan O’Neill itu stabil dan kuat. Namun, mosi tidak percaya, yang didukung oleh beberapa anggota partai politik O’Neill sendiri dan menteri-menteri senior dalam kabinet, menampilkan citra yang bertentangan dengan potret Perdana Menteri O’Neill di dunia internasional.

Sidang parlemen yang tiba-tiba ditunda hingga Selasa, 28 Mei, ini, menurut kelompok oposisi, adalah taktik politik untuk menunda pemungutan suara mosi tidak percaya itu. Namun, setelah mosi tidak percaya ini diajukan, proses itu menjadi prioritas penting. Tidak seperti mosi parlemen biasa lainnya, pemungutan suara dalam mosi tidak percaya perlu laksanakan oleh Parlemen secepat mungkin.

Keamanan di sekitar kota Port Moresby mungkin akan ditingkatkan, seraya ketidakpastian politik menyelubungi kota medan perang itu. Ketua Parlemen perlu berjaga-jaga terhadap segala upaya campur tangan, dan memastikan proses demokrasi dari mosi tidak percaya harus ditaati dengan ketat, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk oleh masyarakat yang tidak puas.

Masa depan yang tidak dapat diprediksi

Di PNG, sangat sulit untuk memprediksi hasil dari mosi tidak percaya yang akan datang. Pengunduran diri dan pembelotan dari pemerintahan O’Neill menunjukkan bahwa, jika proses dan prosedur parlemen yang umum diikuti dengan ketat, O’Neill mungkin akan kalah, karena beberapa oknum di dalam partainya mungkin tidak se-loyal seperti kelihatannya.

Pencalonan mantan Menteri Keuangan, James Marape, sebagai Perdana Menteri merupakan indikasi perubahan besar dalam politik PNG. Reputasi Marape mungkin tidak sepenuhnya bersih, namun ia adalah lawan yang kuat dan sulit untuk dikalahkan oleh O’Neill, mengingat berbagai portofolio Kementerian sebelumnya, serta pengaruhnya atas sejumlah fraksi di Oposisi.

Meski masa depan itu sesuatu yang tidak dapat diprediksi, masa depan ini tampak menjanjikan, mengingat para pemimpin telah mengabaikan hak-hak istimewa dan kemudahan-kemudahan yang mereka nikmati selama ini, demi melihat perubahan. (Development Policy Centre Blog, Australian National University)

Bal Kama adalah seorang kandidat PhD di Fakultas Hukum Australian National University.


Editor: Kristianto Galuwo

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)