HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Prabowo – Sandiaga daftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke MK

Foto ilustrasi pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno diwakili tim kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan sengketa Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019). “Hari ini kami mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Umum Presiden,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandi, Bambang Widjojanto, di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat.

Bambang mengatakan dalam permohonan tersebut pihak Prabowo – Sandi menyampaikan beberapa argumen penting. Kendati demikian apa substansi dari argumen tersebut belum bisa disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo – Sandi. “Tapi ketika sudah diregistrasi, mudah-mudahan itu bisa diakses oleh publik,” ujar Bambang.

Pada Selasa (21/5/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum 2019 tingkat nasional. KPU RI menyatakan jumlah suara sah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mencapai 154.257.601 suara.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Joko Widodo – Ma’ruf Amien memperoleh 85.607.362 suara, atau 55,5 persen dari jumlah suara sah.. Sementara pasangan Prabowo–Sandiaga meraih 68.650.239 suara, setara dengan 44,5 persen suara sah. Kini, kubu Prabowo-Sandiaga mendaftarkan permohonan sengketa atas hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Loading...
;

Meskipun kewenangan MK adalah mengadilii sengketa hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2019, Bambang menyatakan pihaknya mencoba merumuskan apakah benar ada kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres 2019. Kecurangan itu dianggap mempengaruhi perolehan suara untuk Prabowo – Sandi.

“Ada berbagai argumen diajukan di dalam permohonan dan beberapa alat bukti yang mendukung, untuk menjelaskan hal itu,” kata Bambang.

Bambang menyatakan pihaknya menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Permohonan yang diajukan tersebut akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan hakim konstitusi. Permohonan itu nantinya akan diregistrasi pada 11 Juni 2019.

Bambang menyatakan belum bisa memberi perincian 51 bukti yang diajukan ke MK tersebut. “Saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari ini,” kata Bambang.

Dia hanya memberikan sedikit bocoran bahwa bukti yang diajukan merupakan gabungan dari dokumen dan saksi. Permohonan yang sudah menjadi perkara itu, kemudian diteruskan pada sidang pendahuluan yang akan dilaksanakan pada 14 Juni. Selanjutnya, pada 17 hingga 21 Juni akan digelar sidang pembuktian. Kemudian, pada 28 Juni akan digelar sidang putusan perselisihan hasil pilpres.

KPU RI menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno itu. “KPU akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi dalil dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan MK,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, Jumat.

Hasyim mengatakan pihaknya menghormati para peserta pemilu yang menempuh jalur konstitusional dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Melalui persidangan di MK, nantinya kedua belah pihak, baik pemohon PHPU maupun termohon PHPU dapat saling membuktikan pendapat-pendapat ataupun alat bukti yang diyakini kebenarannya.

“Pada prinsipnya PHPU di MK menganut pandangan ‘barangsiapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan’,” ujar Hasyim.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top