Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pro kontra pemekaran tak menyebabkan perpecahan di DPR Papua

Ilustrasi peta wilayah Provinsi Papua – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sebanyak 55 anggota DPR Papua yang baru mengucapkan sumpah janji pada Kamis (31/10/2019), diperhadapkan pada isu pemerkaran provinsi di Papua.

Akan tetapi anggota DPR Papua yang baru dilantik, Edoardus Kaize meyakini pro kontra pemekaran di masyarakat tidak akan berimbas ke lembaga dewan serta tak akan menyebabkan perpecahan dalam internal DPR Papua.

“Kalau saya pribadi, tak ada masalah dalam di internal dewan. Saya pikir semua anggota dewan bisa menyikapi ini dengan bijak,” kata Edoardus Kaize kepada Jubi usai pelantikan.

Menurutnya, berbagai pihak di Papua kini menolak wacana pembentukan Provinsi Papua Selatan yang digulirkan pemerintah pusat. Akan tetapi tentu pemerintah pusat memiliki telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mewacanakan pemekaran di Bumi Cenderawasih.

“Pemekaran ini kewenangan di pemeritah pusat. Memang ada baik dan buruknya. Sisi baiknya memperpendek rentang kendali pemerintahan. Kalau ada pro kontra pemekaran itu hal biasa,” ujarnya.

Loading...
;

Sementara sisi buruk pemekaran yang selalu disampaikan berbagai pihak selama ini kata Kaize, dari aspek kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM orang asli Papua.

Akan tetapi jika disebut SDM Papua belum siapa, siapa yang menyebabkan sehingga tak siap. Jika selalu disebut belum siap, kapan orang Papua bisa siap. Orang Papua sudah harus mulai menyadari ini dan mempersiapkan diri. Tidak bisa terus menyalahkan orang lain.

“Saya pribadi menilai pemekaran mungkin salah satu solusi. Tapi sekarang kita sendiri bagaimana apakah serius menerima pemekaran itu atau tidak. Karena mau tidak mau, cepat atau lambat pasti terjadi pemekaran ke depannya,” ucapnya.

Terkait wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan yang muncul ke publik dalam beberapa hari terakhir lanjut Kaize, isu pemekaran di Selatan Papua bukan sesuatu yang baru.

Pembentukan Papua Selatan telah dideklarasikan sejak 2007 lalu. Berbagai pihak yang mendorong pembentukan Papua Selatan telah melakukan segala cara selama ini. Hanya saja ketika moratorium pemekaran diberlakukan, upaya memperjuangkan terbentuknya Papua Selatan terhenti sementara waktu.

“Kini sudah ada titik terang. Kalau Menteri Dalam Negeri menyatakan ini berdasarkan analisis intelijen, saya pikir beliau punya alasan tersendiri mengatakan itu,” katanya.

Anggota DPR Papua lainnya, Yunus Wonda menyatakan pendapat berbeda. Ia bukannya tidak mendukung pemekaran. Akan tetapi mesti realistis melihat kondisi Papua saat ini. Apakah wilayah yang akan dimekarkan tersebut sudah siap dari berbagai aspek.

“Tidak bisa pusat langsung putuskan. Ada Undang-Undang terkat mekamisne pemekaran. Mekanisme ini harus dilaksanakan,” kata Wonda.

Menurutnya, untuk pemekaran kabupaten/kota mesti mendapat persetujuan bupati/wali kota dan DPRD kabupaten induk, dan pemekaran provinsi mesti mendapat rekomendasi Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua.

Wonda juga khawatir, jika pemekaran dilakukan, akan semakin memarjinalkan orang asli Papua. Apalagi kini beberapa kabupaten/kota di Papua, didominasi oleh orang dari luar Papua.

“Jangan sampai pulau ini hanya tinggal cerita bahwa pernah dihuni oleh kulit hitam, ras Melanesia dan mereka sudah tidak ada lagi. Pemerintah pusat harus melihat dampak itu,” ucapnya.

Akan tetapi lanjut Wonda, munculnya wacana pemekaran provinsi di Papua belakang ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah pusat. Pihak-pihak di Papua juga turut andil memunculkan wacana itu. Pemerintah pusat hanya menerima aspirasi dari pihak di Papua.

“Inikan bermula dari gejolak kemarin. Masalahnya kan bukan pemekaran, melainkan ujaran rasisme. Akan tetapi pemekaran diwacanakan sebagai gula-gula,” ujarnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top