Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Program pemerintah sering mengabaikan hak masyarakat adat

para tokoh adat dalam reses MRP di Nabire

Nabire, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pada periode ketiga triwulan II, memutuskan untuk mengadakan sosialisasi di Kabupaten/Kota di daerah pemilihan masing masing. Hal yang dilakukan adalah sosialisasi tujuh maklumat MRP tentang penyelamatan manusia dan Tanah Papua.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh tokoh agama, tokoh adat serta tokoh perempuan yang dilaksanakan di gedung gereja Gidi, Kelurahan Kalisusu Nabire.

Tujuh maklumat MRP itu antara lain, pertama, perlindungan cagar alam pegunungan Cycloop di Kabupaten Jayapura. Kedua, pemenuhan hal politik perempuan OAP dalam Pemilu legislatif tahun 2019. Ketiga, larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain di luar suku pemangku adat. Keempat, larangan transaksi jual beli lepas tanah milik masyarakat adat kepada pihak lain. Kelima, larangan sertifikasi tanah di Papua. Keenam, moratorium izin pengolaan sumber daya alam di tanah Papua. Dan ketujuh, penghentian kekerasan dan diskriminasi oleh aparat penegak hukum terhadap OAP.

Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan bahwa tujuh maklumat itu lahir karena situasi yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini, karena hak haknya terabaikan, ketika program -program pembangunan dilantarkan.

“Jadi, dalam tanda kutip program Pemerintah pusat, Provinsi bahkan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Murib kepada Jubi di Nabire, Jumat (26/07/2019).

Loading...
;

Artinya kata Murib, pemerintah dalam merencanakan program pembangunan terutama infrastruktur selalu mengabaikan hak -hak dasar OAP. Misalnya, pembangunan jalan. Jalan ini melalui wilayah masyarakat adat.

Sesungguhnya, seluruh program pemerintah yang dilakukan di atas Tanah Papua, harus berkoordinasi, musyawarah dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan lembaga kultur yakni MRP.

“Sehingga mana program yang diterima dan yang tidak barulah pemerintah melakukan pembangunan,” katanya.
Lanjut Timuteus Murib, terjadi pengabaian hak dasar OAP yang digumuli kemudian tembus keluhannya dan mengadu ke MRP, dan melibatkan akademisi baik, perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Papua dan dimulailah investigasi dan menyusul persoalan yang terjadi.

“Setelah itu, terbentuklah Pansus investigasi MRP dan mencatat beberapa persoalan yang mana mengorbankan hal dasar OAP, adat, perempuan dan anak bahkan agama. Maka lahirlah maklumat ini untuk dan wajib disosialisasikan kepada masyarakat adat, perempuan dan agama,” lanjutnya.

Menurutnya, sejak terbentuknya MRP, jarang terjadi komunikasi dan tidak pernah ada. Bahkan sejak presiden yang satu ke presiden lainnya, MRP tidak pernah terlibat dalam pembahasan dalam Otsus. termasuk Musrembang Otsus.

Juga program sektoral seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang menjadi skala prioritas Otsus.

“Tapi, ketika diprogramkan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, PRP tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.
Soal perempuan dan anak ia bilang, banyak terjadi kekerasan terhadap ibu dan anak yang berawal dari keluarga. Terutama perilaku suami yang keras terhadap istri anak. Hal ini sering dipicu pengaruh Miras.

“Selain itu terkait politik perempuan OAP, perempuan lebih banyak melakukan aktivitas. Maka sebaiknya harus diberi ruang untuk beraktivitas dalam rangka memperoleh pendapatan guna membantu anak – anak mereka, sebab perempuan lah yang tahu kebutuhan di dalam rumah selain seorang ayah,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Suku Yaur Kabupaten Nabire, Saul Waiwowi mengapresiasi sosialisasi ini. Namun dia mengimbau kepada kepala kepala suku yang ada di Nabire untuk mendukung pelaksanaannya nanti.

“Sebagai kepala suku, jika tidak proaktif maka sama saja tidak menunjang program pembangunan termasuk menyelamatkan pembangunan dan manusianya,” imbuhnya.

Sementara itu, juru bicara Suku Besar Yerisiam Gua, Gunawan Inggeruhi memberikan saran saran serta bahwa, perlu adanya aturan baku yang ditetapkan untuk dihgunakan oleh seluruh lembaga adat melalui sanksi adat.

“Agar kita juga tidak semena-mena menjatuhkan hukuman/sanksi yang tidak berperi kemanusiaan, misalkan anjing mati denda 100juta atau maskawin 500juta, “saran Inggeruhi.

Selain itu, ia juga menghimbau agar OAP harus membenah diri dalam cara – cara yang tidak santun. Misalnya, bicara penyelamatan tanah sementara suku mayoritas asli Papua merampas tanah suku minoritas.

“Bagaimana kita mau membangun nasionalisme Papua, kalau Papua jajah Papua, ini berarti kita bukan anak adat,” imbuhnya.

Gunawan juga meminta kepada MRP Papua dan Papua Barat untuk melakukan konferensi guna menbahas berakhirnya Otsus pada tahun 2021. Sebab Otsus adalah tawaran untuk meredam isu Papua merdeka. Sehingga hal ini perlu dilakukan agar setelah berakhirnya UU 21 tentang Otsus tersebut, Papua mau dibawa kearah mana.

“Otsus gagal dan Jakarta tidak serius urus Papua. Buktinya UU Otsus itu seakan tidak berlaku. Banyak Perdasus tertampung di Jakarta tanpa ada penjelasan,” tandasnya.

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top