Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Proses hukum 6 anggota KPU Provinsi Papua dihentikan

Ilustrasi lobby kantor KPU Provinsi Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Proses hukum terhadap 6 anggota KPU provinsi Papua dihentikan demi hukum. Pernyataan itu disampaikan Zandra Mambrasar, komisioner KPU Provinsi Papua, divisi hukum dan pengawasan kepada jurnalis Jubi pada 17 September 2019 di kantor sementara KPU Provinsi Papua di Abepura, kota Jayapura, Papua.

“Gakkumdu sudah mengirim surat ini kepada kami dengan kekuatan hukum tetap,”ungkap Mambrasar sambil menunjukan surat Gakkumdu kepada jurnalis Jubi di Abepura.

Kata dia, dalam surat bernomor 005/SG/Prov.PA/33.00/VIII/2019, Gakkumdu menjelaskan proses hukum terhadap enam anggota KPU Provinsi Papua dihentikan.

“Karena kasusnya kedaluwarsa dihentikan demi hukum,”ungkap Mambrasar kepada jurnalis Jubi sambil menunjuk kalimat ini:

Loading...
;

“Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan pada angka 2, 3, 4 dan 5 maka laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor 005/TBPL/PL/Bawaslu Provinsi Papua.PA/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dilaporkan oleh saudara Dr Ronald E.Engku MSI dengan terlapor ketua dan anggota KPU provinsi Papua dihentikan demi hukum karena kedaluwarsa,”ungkapnya.

Kata dia, pihaknya sangat berharap Gakkumdu Provinsi Papua mengumumkan ini kepada publik.”Kita mau Gakkumdu sendiri yang menyampaikan ke publik,”ungkap dia.

“Karena awalnya Gakkumdu yang menyebarkan status kami (anggota KPU) sebagai tersangka melalui media,”ungkapnya.
Piter Ell, pengacara KPU Provinsi Papua membenarkan surat Gakumdu ke kliennya.

“Betul dan benar,”ungkap mantan pengacara LBH Papua ini kepada jurnalis Jubi.

Ketika ditanya soal, apakah Gakkumdu salah sangkakan anggota KPU provinsi Papua, pengacara terkemuka di Papua enggan menjawabnya.”Tanya saja ke Gakkumdu,”ungkapnya.

Sementara itu, Amandus Situmorang, anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang juga ketua koordinator Gakkumdu Provinsi Papua membenarkan, Gakkumdu telah menerbitkan surat pada 22 Agustus 2019 berisi tentang keputusan status akhir dari KPU Provinsi Papua.

“Kasusnya kedaluwarsa pada saat tahapan P18 , waktu 3 hari ada tambahan  keterangan ahli dr Ahli Kepemiluan dr KPU RI dan saat kembali dr Jakarta sudah lewat 3 hari pengembalian berkas ke Penuntut Umum sehingga Unsur Jaksa Gakkumdu Papua menyampaikan sudah kedaluwarsa,”ungkap Situmorang kepada jurnalis Jubi, Rabu (18/09/2019). (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top