HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Proses hukum terhadap pelaku persekusi lamban, amuk massa terjadi di Fakfak

Anum Siregar Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) ketika di wawancarai media Jubi – Jubi/Agus Pabika

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hingga Rabu (21/8/2019), tidak ada proses penegakan hukum yang jelas terhadap para pelaku persekusi dan rasisme dalam kasus pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Kelambanan itu membuat amuk massa di Papua Barat tak mereda. Pada Rabu, massa membakar sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Latifah Anum Siregar menyatakan pemerintah lamban dalam menjalankan proses penegakan hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019 lalu. Siregar menyatakan pemerintah terus membuang-buang waktu, sementara amuk massa yang dipicu kemarahan atas rasisme terhadap orang Papua terus berlanjut.

“Pemerintah berjudi dengan waktu, tidak menunjukkan tindakan yang tegas dalam menjalankan penegakan hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya. Sampai sekarang, tidak ada pelaku persekusi dan rasisme yang ditangkap. Pemerintah bahkan tidak mengumumkan, siapa para pelaku itu. Di sini lain, amuk massa yang dilatarbelakangi kemarahan atas rasisme itu terus berlanjut di Papua Barat,” kata Siregar.

Siregar menegaskan, kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya telah melukai eksistensi kemanusiaan orang Papua, dan mengoyak rasa keadilan orang Papua. Rasa keadilan itu seharusnya dipulihkan setidaknya dengan proses hukum yang jelas terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya, baik itu pelaku berlatar belakang aparat keamanan, maupun pelaku berlatar belakang organisasi kemasyarakatan.

Loading...
;

“Inti persoalannya adalah terlukanya eksistensi kemanusiaan orang Papua, akan tetapi seluruh respon pemerintah justru mengabaikan eksistensi kemanusiaan orang Papua. Pemerintah memilih menambah aparat keamanan di Papua Barat, padahal penambahan polisi dan tentara di Papua dan Papua Barat tidak akan memulihkan rasa keadilan orang Papua. Masalahnya ada di Surabaya, bukan di Papua atau Papua Barat,” kata Siregar.

Siregar mengingatkan, selama pemerintah tidak berupaya memulihkan rasa keadilan dan eksistensi kemanusiaan orang Papua, kemarahan orang Papua akan tetap ada. Di Papua Barat, kemarahan orang Papua itu bahkan telah dilampiaskan dengan tindakan merusak sejumlah fasilitas umum dan penting, termasuk pembakaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Manokwari, perusakan bandar udara di Sorong, ataupun pembakaran penjara di Sorong.

“Kemarahan itu telah berkembang menjadi amuk massa pada Senin dan Selasa. Akan tetapi, hingga Rabu tidak ada tindakan hukum yang jelas kepada para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya. Jika dibiarkan, hal itu rawan berkembang menjadi konflik horisontal yang meluas. Pada Rabu, amuk massa terjadi di Fakfak, Papua Barat. Jika terus lamban menindak pelaku persekusi dan rasisme, pemerintah bermain-main dengan waktu,” ujar Siregar.

Pada Rabu pagi, para warga Fakfak berunjukrasa mengecam persekusi dan rasisme yang dialami para mahasiswa Papua di Surabaya. Unjukrasa sempat berlangsung dengan damai, dan massa sempat diterima Bupati Fakfak Moh Uswanas, yang berjanji akan membawa aspirasi para warga itu kepada Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, sebagian kecil massa merusak dan membakar sejumlah kios di Pasar Sentral Thumburuni, Fakfak. Massa juga terpecah dan besitegang di depan Kantor Dewan Adat Baham Matta, hingga akhirnya kantor itu terbakar. Belum diperoleh laporan apakah terjadi pertikaian fisik di antara kelompok massa.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Emus Gwijangge juga mengingatkan pentingnya pemerintah menunjukkan proses penegakan hukum terhadap para pelaku persekusi dan rasisme di Surabaya. “Jadi masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Kami minta mahasiswa Papua di manapun, tolong dilindungi. Jangan dianggap ini masalah kecil. Ormas-ormas yang bisa mengancam ketenangan, persatuan dan kesatuan dalam negara ini segera dibubarkan,” kata Gwijangge pada Senin (19/8/2019).

Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang berbasis di Jawa Timur, Roy Murtadho, saat diminta tanggapannya oleh Jubi Minggu, (18/8/2019), mengutuk peristiwa itu.Dia mengakui pokok persoalannya memang adanya prasangka dan kebencian rasial kepada warga Papua. “Apalagi pemerintah selalu mereproduksi hoax tentang sejarah Papua, maupun perjuangan kemerdekaan Papua,” lanjutnya.

Senada dengan itu, aktivis kawakan dan dosen tidak tetap Universitas Airlangga, Dede Oetomo juga mengkritisi aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan intimidasi dan persekusi terhadap orang Papua yang berada di luar Papua. Menurut Dede, sikap reaksioner itu cerminan ketakutan rezim dan aparat keamanan terhadap kebangkitan nasionalisme Papua.

Angela Flassy, Yuliana Lantipo, Arjuna Pademme, dan Zely Ariane berkontribusi dalam artikel ini.

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top