Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Puluhan anggota DPR Papua mengikuti orientasi peningkatan kapasitas

Suasana pembukaan orientasi/pembekalan bagi anggota DPRD provinsi angkatan III, Selasa (12/11/2019) – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Sebanyak 55 anggota DPR Papua mengikuti orientasi peningkatan kapasitas di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (PPSDM Kemendagri) Regional Makassar selama tiga hari (12-14 November 2019).

Orientasi peningkatan kapasitas ini juga diikuti oleh 15 anggota DPRD Sulawesi Tenggara dan 10 orang anggota DPRD Sulawesi Utara.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Jabatan Fungsional, Pelaksanaan, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, Lurah pada PPSDM Regional Makassar, H. Rustam mengatakan, orientasi bagi anggota DPRD provinsi ini untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut dikatakannya saat membuka orientasi/pembekalan bagi anggota DPRD provinsi angkatan III, Selasa (12/11/2019).

Loading...
;

“Saya mengajak bapak dan ibu sungguh-sunggih mengikuti kegiatan ini, demi peningkatan kapasitas untuk menunjang dalam melaksanakan tugas,” kata H. Rustam.

Sementara Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Wahyu Widayat menyambut baik orientasi tersebut karena dinilai memiliki makna penting dalam upaya peningkatan SDM para anggota DPRD yang dipilih lewat Pemilu karena rakyat telah mempercayakan mereka sebagai wakilnya.

Katanya, dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD memiliki posisi penting dalam konteks pembangunan daerah dan rakyat.

“Untuk itu diperlukan anggota DPRD berkompeten, memiliki pengetahuan yang handal dan memiliki sikap yang baik,” kata Wahyu Widayat.

Menurutnya, amanat Presiden RI, Joko Widodo saat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MRP ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, ada lima poin yang ditekankan presiden. Poin itu yakni Pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, regulasi mesti disederhanakan, birokasi mesti disederhanakan dan transformasi ekonomi.

“Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 96 menyebutkan tiga fungsi DPRD yakni legislasi, pengawasan dan penganggaran, dan ini membutuhkan kapasitas memadai,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top