Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Puluhan orang ditangkap dan ditahan, Kompolnas serta Ombudsman RI diminta memantau

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pasca rentetan unjukrasa anti rasisme dan amuk massa yang terjadi di Tanah Papua sejak 19 Agustus 2019 lalu, polisi terus menangkapi puluhan orang yang dituduh menjadi provokator atau pelaku amuk massa. Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI diminta turun memantau tindakan polisi menjalankan penangkapan, pemeriksaan, maupun penetapan tersangka terhadap warga maupun aktivis pembela hak asasi manusia di Tanah Papua.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay menyatakan pihaknya mencatat sejak 19 Agustus 2019 hingga 6 September 2019 polisi telah menangkap dan menahan 97 orang yang dituduh menjadi provokator unjukrasa anti rasisme atau provokator amuk massa di Papua maupun Papua Barat. Di Jayapura, telah ada 35 orang ditangkap dan atau ditahan, sementara di Kabupaten Mimika ada delapan orang ditangkap dan ditahan.

Di Kabupaten Deiyai, sejumlah 16 orang telah ditahan. Di Manokwari sejumlah 18 orang ditahan, sedangkan di Sorong, ada 14 orang ditahan. Di Jakarta, sejumlah enam orang yang ditahan. Selain itu, sejumlah enam tokoh masyarakat adat di Fakfak juga dipanggil polisi, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus unjukrasa anti rasisme di sana.

Gobay menyebut pemeriksaan tersangka yang ditetapkan itu secara masif itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Apalagi belum semua tersangka telah didampingi oleh advokat yang menjadi penasehat hukum bagi para tersangka itu.

Loading...
;

“Ada [pemeriksaan dan atau penahanan] yang dijalankan sesuai prosedur hukum, dan yang tidak sesuai hukum. Di Timika, pemeriksaan pertama para tersangka dilakukan tanpa pendampingan hukum. Pendampingan baru ada pada pemeriksaan kedua. [Untuk kasus Deiyai yang para tersangkanya] diperiksa di Paniai, sampai hari ini belum dapat informasi apakah para tersangka sudah diperiksa atau belum, ” kata Gobay.

Emanuel Gobay mengatakan proses hukum yang sedang dijalankan polisi telah mengindikasikan adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Gobay meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI segera turun memantau proses hukum terhadap para tersangka.

“[Kami] mendesak Kompolnas turun [dan memantau proses hukum itu], supaya tidak terjadi pelanggaran [atau penyalahgunaan kewenangan. Ombudsman RI juga harus turun dan memantau agar tidak terjadi pelanggaran administrasi [dalam menjalankan proses hukum terhadap para pengunjukrasa anti rasisme],”ungkapnya.

Gobay menyatakan pihaknya bersama Koalisi Pengacara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendampingi empat dari 26 tersangka yang ditahan di Jayapura. Selain itu, mereka juga mendampingi dua orang aktivis yang ditangkap di Jayapura pada Senin (9/9/2019). “Jadi kami mendampingi enam orang [yang dijadikan tersangka atua ditangkap] di Jayapura,”ungkapnya.

Pengacara Gabah Papua, Rika Korain mengatakan pihaknya mendampingi 13 orang tersangka dari 26 tersangka yang ditahan di Jayapura. “Kami mendampingi sejumlah 13 tersangka. Untuk 13 tersangka lainya, kami belum tahu,” kata Korain.

Korain menyatakan ada awalnya ia kesulitan untuk menemui dan memberikan pendampingan hukum terhadap para tersangka yang ditahan di Jayapura, namun kini ia telah bisa menemui para tersangka yang didampinginya. “[Hasil] pemeriksaan awal akan menentukan proses selanjutnya, jadi kami khawatir [karena tidak sejak awal diizinkan bertemu] tersangka,” ungkapnya.

Yan Christian Warinussy, advokat dan Direktur LP3BH di Manokwari, mengatakan pihaknya sedang mendampingi lima orang yang dipanggil Kepolisian Resor Fakfak untuk diperiksa sebagai saksi unjukrasa anti rasisme. “Sesuai surat panggilan polisi kemarin, pengacara kami mendampingi lima orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa. Sejumlah tiga orang telah memenuhi panggilan dan diperiksa, dua lainnya tidak memenuhi panggilan, dan akan dijadwalkan kembali,” ungkapnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua dan Kapolda Barat belum merespon permintaan konfirmasi atas perkembangan proses hukum terhadap orang yang dituduh menjadi penggerak unjukrasa anti rasisme atau amuk massa yang terjadi di berbagai wilayah sejak 19 Agustus 2019 lalu. Jubi telah mengirimkan permintaan konfirmasi melalui pesan Whatsapp, namun hingga berita ini diturunkan belum didapatkan jawaban atas permintaan konfirmasi itu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top